eQuator.co.id – Sintang-RK. Menyadari wilayahnya menjadi tempat tujuan banyak orang untuk bekerja dan berusaha, Camat Sintang, Ana Prihantina melalui Sekretaris Camat Sulaiman berharap Kecamatan Sintang mampu menangkal radikalisme guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Sintang.
Guna menangkal radikalisme tersebut, Camat Sintang harus di dukung Lurah, Kepala Desa, Kepala Dusun hinga RT. “Untuk itu kita mengumpul seluruh Lurah, Kepala Desa,Kepala Dusun, dan Ketua RT untuk menyamakan persepsi menangkal radikalisme,” terang Sulaiman, Ketua Panitia Rapat Kerja Camat Sintang di Aula Abdi Praja Kecamatan Sintang, Jumat (1/4).
Dalam kesempatan tersebut, Asisten Administrasi Umum Setda Sintang, Zulkarnaen, mewakili Wakil Bupati Sintang meminta seluruh stakeholder mengenali ciri-ciri penganut paham radikal.
“Yakni mendasarkan diri pada nilai-nilai tertentu yang bertujuan melakukan perubahan cepat, menggunkaan cara kekerasan (violence). Klaim kebenaran mutlak bagi kelompoknya, berpadangan bahwa pihak lain salah dan sesat, merasa punya otoritas memaksa dan menghakimi orang atau kelompok yang berbeda pemahamannya,” pinta Zulkarnaen.
Ditegaskannya, radikalisme sangat berbahaya karena ingin menggugat dan mengganti ideologi negara, menebar permusuhan dan memicu instabilitas sosial, menolak kemapanan sosial dan keberhasilan pembangunan, membenci pemerintahan yang sah dan legitimate, menawarkan cara berpikir danbertindak baru yang baru yang belum tentu baik dan bermanfaat.
Ditambahkannya, pola penyebaran radikalisme rata-rata dilakukan dengan menyusup dalam organisasi kemasyarakatan atau kelompok tertentu serta memanfaatkan kegiatan dalam ranah agama dan keyakinan.
“Cara mencegah radikalisme adalah dengan melakukan pemantauan dan pendataan ormas/kelompok masyarakat, melakukan pengawasan terpadu, kemudian meningkatkan peran KOMINDA sebagai upaya efektifnya deteksi dini keberadaan Ormas yang bermasalah,” kata dia.
Ada beberapa penyebab munculnya radikalisme, salah satunya yakni ketidakadilan sosial, karena faktor kemiskinan dan tekanan ekonomi, ketidakpuasan publik (dissatisfaction) terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tak adil terhadap rakyat kecil.
“Dalam konteks politik, radikalisme bisa disebabkan perlakuan diskriminatif penguasa terhadap kelompok tertentu, seperti bisa berupa tidak diakomodasinya aspirasi atau keinginan kelompok tersebut sehingga mengakibatkan tindakan frontal dan anarkisdan tafsir yang ekstrim terhadap ajaran agama dan ideologi tertentu,” ungkapnya. (Adx)
