eQuator.co.id – Sungai Raya-RK. Pemkab Kubu Raya akan bekerjasama dengan Amerika Serikat (AS) meningkatkan produksi restorasi dan konservasi mangrove atau bakau serta lahan gambut.
“Saat ini Pemprov Kalbar dan Kubu Raya menjajaki kerjasama dengan Amerika Serikat, dalam upaya meningkatkan produksi, restorasi dan konservasi mangrove serta hutan gambut di wilayah Kubu Raya, yakni di Kecamatan Batu Ampar dan Kubu,” kata Nurmarini, Kepala Bappeda Kubu Raya di Sungai Raya, Kamis (18/2).
Kerjasama itu akan terus diupayakan, agar lebih sempurna dan sesuai dengan isu perkembangan pengelolaan wilayah pesisir. Khususnya di perairan Batu Ampar dan Kubu.
Dari hasil pertemuan Pemprov dan Pemkab Kubu Raya dengan Dubes Amerika (Robert Orris Blake Jr) Rabu kemarin, disepakati kerjasama meningkatkan produksi, restorasi dan konservasi mangrove dan hutan gambut di Kubu (Enhancing Production restoration and conservation at Mangrove and peatland forest in Kubu).
“Kerjasama ini bertujuan membanguan mekanisme berbagi pengalaman dan pembelajaran (shared-learning) terhadap konservasi mangrove, sebagai bagian dari pengelolaan wilayah pesisir di wilayah Kubu dan Batu Ampar,” papar Nurmarini.
Dubes AS, Robert Orris Blake mengatakan, kerjasama itu nantinya sebagai salah satu cara untuk memperkuat kapasitas dan kolaborasi antardinas terkait, serta masyarakat di wilayah perairan Kubu dan Batu Ampar. “Diharapkan dengan kerjasama ini, dapat memainkan peranan penting dalam pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu,” ujar Robert.
Kubu Raya akan mengembangkan rencana kerja dalam konservasi mangrove, mengintegrasikan upaya-upaya pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Diharapkan dapat digunakan sebagai media untuk saling berbagi pengalaman, bertukar pikiran terkait proses konservasi hutan gambut dan mangrove, serta dapat saling berbagi manfaat secara bersama.
“Pemerintah Amerika Serikat telah mengalokasikan anggaran sebesar USD55 juta untuk kegiatan konservasi hutan yang ada di seluruh Indonesia. Untuk Kalimantan tetap menjadi perhatian utama kita dalam pelaksanaan program itu,” paparnya.
Ini upaya pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung pemerintah Indonesia, dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim.
Rencana Aksi GCF
Gubernur Drs. Cornelis MH, selaku koordinator nasional satuan tugas untuk iklim dan hutan atau Governors Climate and Forest Task Force (GCF) memaparkan, ada 12 tindakan prioritas dari tiga pilar kelompok utama rencana kerja yang akan mereka lakukan untuk menunjukkan komitmennya.
“Rencana aksi sudah kami susun, guna mengurangi deforestasi, antara lain memperkuat Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dimulai di delapan sampai sepuluh kabupaten dari enam provinsi anggota GCF. Diharapkan berkembang enam sampai 12 kabupaten setiap tahunnya sampai tahun 2020 nanti,” ungkap Cornelis di Hotel Le Meridien-Jakarta, Kamis (18/2).
Cornelis mengatakan, perlunya dukungan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sehingga pengelolaan hutan secara berkelanjutan pada tingkat jurisdiksi dapat terwujud.
Enam gubernur telah menandatangani Deklarasi Rio Branco untuk mengurangi angka deforestasi (penggundulan atau penghilangan hutan), mengendalikan perubahan iklim pada tahun 2014, kembali melakukan pertemuan untuk menyatukan langkah dalam mengimplementasikan komitmen.
Gubernur Cornelis didampingi Bupati Kubu Raya H. Rusman Ali, Kadis Kehutanan M. Marcellus dan Kepala BLH Kalbar menjelaskan, Kalbar luas wilayahnya satu setengah kali luas pulau Jawa, telah dimulai upaya mentransformasi satu persatu kabupaten dan kota hijau berkelanjutan.
“Kami sudah mulai bekerjasama dengan pihak swasta, membangun kabupaten hijau berkelanjutan dengan berfokus pada transformasi rantai pasokan kelapa sawit. Sehingga semua produk keluaran minyak sawit dapat berkelanjutan,” ungkap Cornelis.
Untuk pelaksanaan Deklarasi Rio Branco pada Juni 2015 lalu, telah menyepakati pengurangan deforestasi sebesar 80 persen dan dapat tercapai pada 2020 mendatang. Dengan menggunakan rujukan deforestasi 2001-2009 dan dukungan pendanaan berbasis kinerja yang layak, memadai dan berjangka panjang, baik lewat sumber pasar maupun sumber non pasar, enam provinsi anggota GCF Indonesia menargetkan pengurangan deforestasi dari rata-rata 323.749 hektare menjadi rata-rata 64.749 hektare per tahun.
“Kesepakatan tersebut bertujuan untuk memotori semua pihak, guna memperhatikan lebih serius keadaan iklim dunia, salah satunya dengan menjaga kelestarian hutan,” jelas Gubernur Cornelis.
Ia menyakini keadaan hutan sangat mempengaruhi keadaan iklim di dunia saat ini. “Jadi kami disini berkomitmen betul-betul, agar hutan-hutan tidak dibuka lagi secara besar-besaran, meski demi pembangunan, tapi pembukaan ini harus hati-hati. Bagaimana semua ini bisa seimbang, ini yang kita mau,” tegas Cornelis.
Kegiatan Pertemuan Tingkat Tinggi Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan (GCF) Indonesia turut dihadiri Duta Besar (Dubes) AS untuk Indonesia Robert Orris Blake. Dalam penyampaiannya mendukung secara penuh program pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam hal penanganan perubahan iklim.
Dubes AS menyatakan negaranya telah meluncurkan dua proyek baru yang ditujukan untuk memperkuat kinerja Badan Restorasi Lahan Gambut yang baru saja dibentuk oleh Presiden RI Joko Widodo. “Program-program ini adalah cerminan komitmen kami untuk bermitra dengan Indonesia guna melawan penyebab perubahan iklim serta membantu Indonesia mencapai sasarannya untuk mengurangi emisi di masa depan,” jelas Robert.
Deklarasi Rio Branco juga ditandatangani 29 negara bagian dan provinsi dari Brasil, Meksiko, Nigeria, Pantai Gading, Peru, Spanyol dan Amerika Serikat. Lebih dari 25 persen dari hutan hujan tropis dunia berada di provinsi atau negara bagian anggota CGF.
Laporan: Syamsul Arifin, Isfiansyah/Humas Pemprov
Editor: Hamka Saptono
