eQuator.co.id – Pontianak-RK. Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Kalbar, Johanes Antonius Dopong mengatakan, terkuaknya pendistribusian vaksin palsu di sejumlah rumah sakit dan lembaga kesehatan di negeri ini harus menjadi pembelajaran semua pihak termasuk di Provinsi Kalbar.
“Dengan adanya kejadian ini, kita berharap Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) membangun komunikasi untuk menindaklanjuti,” ucap Johanes Antonius Dopong dijumpai awak media di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, kemarin.
Legislator Dapil Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang ini mengharapkan, stakeholder terkait di ‘Bumi Borneo Barat’ dapat melakukan hal-hal yang bersifat preventif. “Seperti pemeriksaan-pemeriksaan terhadap distribusi obat yang disalurkan ke lembaga kesehatan,” lugasnya.
Dopong berpendapat, hal itu penting dilakukan guna mengantisipasi supaya jangan sampai menjadi kelengahan. Memang sementara ini di Kalbar dikabarkan baik-baik saja.
“Takutnya tiba-tiba muncul kasus tentu sangat membahayakan. Nanti kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kesehatan menjadi hilang.
Orangtua takut anaknya diimunisasi dan diberikan vaksin. Itukan sangat merugikan sekali,” ulasnya.
Menurutnya, pihak yang berkutat di dunia kesehatan khususnya di seantero Provinsi Kalbar supaya tidak terlibat dalam peredaran obat-obatan palsu. “Dokter dan farmasi jangan sampai terlibat menyediakan obat palsu atau yang sudah kadaluarsa. Kita berharap Kalbar terlepas dari masalah itu. Jangan sampai ada pendistribusian vaksin-vaksin palsu di Kalbar,” ingatnya.
Oleh karena itu, Komisi V DPRD Provinsi Kalbar berencana menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar beserta pihak terkait lainnya. “Karena hal ini sudah menjadi isu nasional,” lugasnya.
Komisi V akan mengingatkan mekanisme pendistribusian dan pemesanan obat-obatan seperti vaksin. “Pesanlah kepada perusahaan-perusahaan yang jelas dan yang berstandar nasional. Kita tidak ingin ada lembaga kesehatan yang mencoba mencari keuntungan dengan melakukan pembelian atau menyediakan obat abal-abal seperti vaksin palsu. Karena itu sangat membahayakan,” tegasnya.
Sejauh ini, Johanes mengaku, tidak mengetahui apakah ada unsur pembiaran dari pihak terkait sehingga vaksin palsu bisa beredar bebas. “Tapi ini harus menjadi pembelajaran bagi siapa saja supaya tidak bermain,” harapnya.
Johanes mengharapkan, dalam rapat kerja nantinya harus ada pembenahan, evaluasi serta kecermatan dari Dinkes yang ditugaskan untuk menyediakan obat-obatan. “Supaya lebih waspada dan lebih cermat serta dapat meminimalisasi adanya oknum yang coba bermain,” gugahnya.
Reporter: Deska Irnansyafara
Redaktur: Andry Soe
