eQuator – Putussibau-rk. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Kodim 1206/Psb, adalima titik potensi rawan konflik saat Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Bupati-Wakil Bupati Kapuas Hulu. Yaitu di Kecamatan Putussibau Utara, Jongkong, Silat Hilir, Badau dan Semitau.
Menurut Dandim 1206/Psb, Letkol (Kav) Budiman Ciptadi, dilima titik tersebut akan menjadi perhatiaan TNI. Selain memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang lebih banyak, dititik ini juga ada beberapa pendatang yang bekerja di sana. “Untuk di titik rawan nanti kita akan menempatkan pasukan di sana. Untuk di kota juga akan kita prioritaskan ada beberapa titik, termasuk kantor KPU,” katanya, Jumat (27/11) di ruang kerjanya.
Untuk pengamanan Pilkada Kapuas Hulu ini, Kodim 1206/Psb telah mempersiapkan sebanyak 135 personil, ditambah bantuan dari Yonif 644/Wls sebanyak 100 personil. Untuk teknis pelaksanaannya sesuai dengan prosedur undang-undang dan peraturan yang sudah ada, berdasarkan permintaan dari pihak kepolisian. “Terkait tempat titik rawan sudah kita koordinasikan dan memaparkan dengan pihak kepolisian pada Rapat Forkopimda awal bulan lalu. Tidak hanya kami, pihak kepolisianpun sudah memaparkan titik rawan dan teknik pengamanannya,” ungkap Dandim.
Terkait prediksi titik-titik potensi rawan tersebut, kata Budiman, pihaknya telah membuat konsep teknis pelaksanaannya. Pada Senin (30/11) mendatang pihaknya akan menggelar rencana pengamanan kepada seluruh Danramil di Kapuas Hulu. Sehingga nantinya Danramil mengetahui tugas dan tanggungjawabnya termasuk berapa personil yang akan ditempatkan dalam proses pelaksanaan. “Kita siap membantu dan menyukseskan Pilkada serentak mulai dari tahap kemarin yang sudah dilakukan,” ujarnya.
Dijelaskan Dandim, adaada beberapa daerah pendistribusian logistik yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, namun, harus dengan berjalan kaki. Untuk itu, dia sudah perintahkan Babinsa untuk membantu distribusi logistiknya. “Kami sudah perintahkan Danramil dan Babinsa untuk mem backup pendistribusian logistik,” pungkas Budiman.
Menurut Dandim, tugas antara TNI dan Polisi dalam pengamanan Pilkada sudah ada aturannya sendiri. TNI intinya hanya mem-backup pengamanan kepolisian. Sehingga TNI lebih mendahulukan pihak kepolisian dalam pengamanan Pilkada ini. Kendati begitu, TNI tidak serta merta harus bertindak diluar kewenangan. “Ada tugas kami, salah satunya menjaga keamanan wilayah. Itu yang dibebankan kepada Korwil dan Babinsa, sementara untuk yang dari Batalyon sifatnya permintaan dari pihak kepolisian,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan Dandim, pihaknya pun sudah menekankan anggota TNI mesti menjaga netralitas. Termasuk istri dan keluarga anggota TNI, untuk tidak terlibat politik praktis. “Intinya kita tekankan TNI tidak terlibat dalam politik,” tegas Budiman.
TNI, sambung Dandim sudah siap membantu kepolisian dalam melakukan pengamanan Pilkadad yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 mendatang. Koordinasi dengan pihak kepolisian sudah berjalan . Bahkan ada kegiatan yang sudah dilakukan bersama. “Seperti patroli bersama dengan pihak kepolisian untuk titiknya tempat pasangan calon (paslon), Kantor KPU, Panwaslu, termasuk tempat lainnya,” tutup Dandim.
Laporan: Arman Hairiadi
