eQuator – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brunei Darussalam melakukan pertemuan dengan Pemprov serta pengurus Kadin dan HIPMI Kalbar di Pendopo Gubernur, Senin (23/11).
Pertemuan dihadiri Duta Besar RI Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP), Nurul Qomar bersama pengusaha Brunei Darussalam, menjajaki kerjasama dagang.
“Ini merupakan pertama kalinya pertemuan yang difasilitasi KBRI Brunei Darussalam,” kata Mahmud Mohammad Daud, Pengusaha Brunei Darussalam, kemarin.
Tujuan utama pertemuan antar pengusaha dan pemerintah ini, juga menjajaki kerjasama penanaman modal. Selama ini kendala kerjasama selalu terganjal akses menuju kedua wilayah.
“Konektifitas menuju kedua wilayah (Kalbar-Brunei) belum tersedia dengan baik,” ungkap Mahmud.
Belum adanya penerbangan langsung maupun jalur laut menuju Brunei, menghambat investasi antarkedua negara. Jika akses terbangun, berdampak pada peningkatan frekuensi pertemuan para pengusaha dari kedua negara. Imbasnya pada hubungan di sektor perdagangan dan bisnis.
“Jadi kita akan terus bangun kerjasama ini, agar lebih meningkatkan kerjasama, khususnya dalam bidang usaha dan dagang,” jelasnya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar, Santioso Tio mengatakan, diperlukan dukungan besar dari KBRI di Brunei Darussalam, demi kelancaran kerjasama yang nantinya dibangun pengusaha Kalbar. Kadin siap melakukan kerjasama, asalkan adanya dukungan serius dari KBRI. “Khususnya mengenai situasi di luar dugaan, misalnya terjadi pergesekan pengusaha dari dua Negara,” katanya.
Belum diterapkannya Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong di Kabupaten Sanggau sebagai pelabuhan darat, turut menjadi faktor lesunya aktivitas pengusaha Kalbar melakukan ekspor ke Brunei Darussalam.
Laporan: Isfiansyah
Editor: Hamka Saptono
