eQuator.co.id – Pontianak-RK. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang telah mengeluarkan kebijakan baru. Yang, tentu saja, tidak populer bagi sebagian besar rakyatnya. Mulai dari kenaikan tarif dasar listrik hingga biaya administrasi pengurusan surat kendaraan.
“Siapapun yang menyakiti rakyat akan berhadapan dengan KAMMI,” tegas koordinator lapangan (Korlap) aksi tersebut, Muhammad Arief Fathony, di sela-sela demonstrasi.
Aksi dimulai sekitar jam 4 sore. Beberapa diantara mahasiswa tampil berorasi, menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga yang dinilai sangat tidak merakyat. Ada pula sebuah spanduk besar bertuliskan “Cabut PP No. 60 tahun 2016” serta beberapa poster yang menyerukan tuntutan mereka.
Para peserta aksi sempat pula mempertunjukkan teatrikal. Sebuah drama pendek yang menggambarkan seorang petani sebagai lambang rakyat kecil. Ia terus dipukuli oleh seseorang yang dilambangkan sebagai kekuasaan. Di akhir cerita, petani tersebut akhirnya terkapar dan terbaring tidak bergerak di atas aspal jalanan.
Korlap Arif menyatakan, dalam aksi kali ini, beberapa tuntutan kepada pemerintah. Diantaranya meminta pemerintahan Jokowi-JK membatalkan kenaikan tarif dasar listrik dan menghentikan penyesuaian harga BBM dengan mekanisme pasar. Mereka juga menuntut mencabut PP nomer 60 tahun 2016 tentang Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menyebut tentang kenaikan biaya pengurusan surat kendaran.
