-ads-
Home Pemilu Kasus Malaysia, Kepercayaan Pemilih Berkurang

Kasus Malaysia, Kepercayaan Pemilih Berkurang

Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja

eQuator.co.id – BANJARMASIN-RK. Baru tiba di Banjarmasin, Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja malah berbalik arah ke Bandara Syamsudin Noor. Situasi di Jakarta sedang genting dan Rahmat diminta segera pulang. Gara-gara temuan ribuan lembar surat suara tercoblos di Malaysia.

“Saya baru mendarat. Mendadak ada panggilan telepon. Kabarnya Jakarta mulai tegang. Situasi berubah dengan sangat cepat. Saya harus pulang sekarang,” ungkap Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu itu.

Rahmat diundang Bawaslu Kalsel menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Pemilu di Hotel Nasa, Kamis (11/4). Dia mestinya pulang dengan penerbangan pagi. Menginap selama satu malam di Banjarmasin. Apa boleh buat, rencana itu buyar.

-ads-

Sebelum memasuki mobil, Rahmat bersedia meluangkan waktu selama 10 menit untuk menyapa peserta raker. “Kami benar-benar tidak menyangka. Peristiwa ini diluar kendali kami. Mari berdoa. Agar apa yang terjadi di Malaysia tidak menular ke Kalsel dan Indonesia,” ajaknya.

Rahmat diminta pulang karena Bawaslu RI akan menggelar konferensi pers di Kementerian Luar Negeri. Semua komisioner tanpa terkecuali wajib berhadir. Guna memberikan penjelasan kepada publik atas temuan yang menggegerkan itu.

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di Malaysia? Rahmat menjawab dengan sangat berhati-hati. Diingatkannya, Bawaslu masih memerlukan pencarian dan pendalaman bukti. Mengecek apakah benar surat suara itu memang milik KPU. “Tim dari Jakarta akan berangkat. Guna membantu pekerjaan kawan-kawan Panwaslu di Malaysia,” ujarnya.

Dugaan sementara, praktik kecurangan dilakukan di kantor pos. “Metodenya melalui pos. Jadi amat tergantung pada kantor pos bersangkutan. Masalahnya, Bawaslu enggak punya akses. Bagaimana proses pengiriman barang di dalam kantor pos? Kami memang kesulitan mengawasinya,” bebernya.

Ditekankan Rahmat, pengiriman surat suara via pos hanya berlaku untuk memenuhi kebutuhan logistik pemilu di luar negeri. Tidak untuk di dalam negeri. “Jadi ingat, itu luar negeri, bukan dalam negeri. Daerah kan enggak pakai pos-posan,” tegasnya.

Padahal, hari pencoblosan di dalam negeri tinggal enam hari lagi. Ini menjadi pukulan telak bagi penyelenggara pemilu. Selama ini, kecurangan pemilu hanya sebatas kecurigaan. Kumpulan dugaan yang sulit dibuktikan.

Diakuinya, kejadian ini bakal menurunkan tingkat kepercayaan pemilih terhadap Pemilu 2019. “Dampaknya belum terukur. Tapi trust publik pasti berkurang. Bawaslu harus bekerja keras. Kami sedang mencari jalan keluarnya,” tukasnya.

Lalu, adakah instruksi untuk daerah? Bawaslu meminta distribusi logistik pemilu telah rampung sehari sebelum pencoblosan digelar. Pengamanan juga harus diperketat. “Harapan kami sudah tiba di TPS pada H-1. Kepada masyarakat, tetaplah datang ke TPS terdekat pada 17 April nanti. Inilah harapan kami,” pungkas Rahmat.(Jawapos/JPG)

Exit mobile version