eQuator.co.id – Pontianak-RK. Legalitas Partai Gerindra sangat jelas mengusung dr. Karolin Margret Natasa sebagai calon Gubernur Kalbar pada Pilkada serentak 2018 mendatang.
“Surat Keputusan (SK) DPP Partai Gerindra tertanggal 23 Oktober 2017 menetapkan dr. Karoline Magret Natasha untuk diusung sebagai calon Gubernur Kalbar 2018-2023,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar Ir. H. Suriansyah, MMA saat menggelar konferensi pers di Sekretariat DPD Partai Gerindra Kalbar Jalam Reformasi Pontianak, Rabu (25/10) siang.
Penetapan kandidat itu suatu kewajiban. Karena Partai Gerindra tidak cukup untuk mengusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar. “Karena kami hanya memiliki tujuh kursi di DPRD Kalbar, maka kami akan berkoalisi dengan partai lainnya,” jelas Suriansyah.
Legislator asal Kabupaten Sambas ini membenarkan, terjadi beda pendapat salah seorang Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra (Arief Poyuono, red) yang menyatakan partai besutan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto itu tidak mengusung Karolin Margret Natasa. Pernyataan itu disebarluaskan di salah satu media online. Namun terbantahkan dengan berita di media online lainnya. Dimana Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku telah menandatangani surat penetapan Karolin Magret Natasha sebagai calon Gubernur Kalbar. “Walaupun sifatnya sementara,” ujarnya.
Kenapa sementara? Menurut Suriansyah, karena hanya menetapkan calon gubernur saja, sementara calon wakil gubernur masih diproses selama satu bulan ini untuk ditetapkan. Bila sudah berpasangan, maka ditetapkan surat keputusan rekomendasi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar.
“Surat penetapan ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani,” ungkap Suriansyah.
Dia memastikan penetapan calon Gubernur Kalbar ini tidak akan berpengaruh dan dipenagruhi. Meskipun ditingkat DPP terdapat perbedaan. “Jadi walaupun ada pernyataan yang berbeda dari wakil ketua umum, biarkanlah. Itu suatu dinamika saja,” tuturnya.
Selain Karolin, ada beberapa calon gubernur yang berproses di DPP Partai Gerindra. Tetapi keputusan akhir tetap berupa rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani. Suriansyah mengaku tidak diberi kewenangan untuk menyampaikan atau memperlihatkan surat penetapan Karolin. “Saya tidak diberi kewenangan, karena itu bersifat rahasia,” ucapnya.
Apabila sudah dikeluarkan rekomendasi resmi yang ditandatangani Ketua Umum DPP Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani, maka seluruh kader Partai Gerindra wajib mengamankan dan mendukung. Pastinya diwajibkan memenangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar pada Pilkada serentak 2018 mendatang. “Apabila membangkang, maka akan dikenakan sanksi peraturan organisasi dan AD ART Partai Gerindra,” tegasnya.
Pertimbangan dipilihnya Karolin, karena Partai Gerindra ingin memenangkan Pilkada serentak 2018 di Kalbar. Karolin dinilai mempunyai sumber daya dana yang mencukupi berdasarkan hasil komunikasi politik. Dia juga memiliki basis massa yang jelas. Perolehan suara pada saat Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 sangat baik, bahkan terbanyak di seluruh Indonesia. “Berdasarkan hasil survey, mempunyai elektabilitas yang cukup tinggi dibanding calon lainnya,” beber Suriansyah.
Partai Gerindra tidak mempertimbangkan apakah Karolin diusung oleh PDI Perjuangan atau tidak. Mengingat Bupati Kabupaten Landak itu merupakan kader terbaik PDI Perjuangan. Pastinya Partai Gerindra mengusung Karolin dari sisi Partai Gerindra. “Kalaupun dia tidak diusung oleh PDI Perjuangan, itu kita serahkan kepada kebijakan masing-masing,” ungkapnya.
Apakah ada kewajiban Karolin untuk memenangkan Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mendatang? Suriansyah enggan berkomentar banyak. “Itu adalah strategi politik. Saya tidak bisa mengatakan awal, karena itu adalah bagian strategi yang tidak boleh saya buka terlalu vulgar,” jelasnya.
Dirinya juga membenarkan foto Gubernur Kalbar yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar Drs. Cornelis, MH bersama Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. “Itu benar, bukan hoaks,” tegas Suriansyah.
Diakuinya, Cornelis sudah beberapa kali mengunjungi Prabowo Subianto. Baik di rumahnya Jalan Kartanegara Jakarta maupun di Hambalang. “Itu (foto, red) beberapa hari sebelum ini. Jadi komunikasi beliau dengan Pak Prabowo cukup baik,” katanya.
Ditanya apakah ada kemungkinan Cornelis berpindah ke Partai Gerindra, apabila Karolin tidak diusung PDI Perjuangan? Suriansyah mengaku belum tahu. “Belum tahu. Tanya beliau (Cornelis) saja,” tuturnya.
Kembali pada suksesi Pilgub Kalbar. Suriansyah mengatakan, calon wakil gubernur dari partainya akan disurvey. Ada beberapa nama internal partai yang dipimpinnya. Diantaranya dirinya sendiri, Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, MT dan Drs. Askiman. “Untuk non kader, tidak layak saya menyebutkannya,” ujar Suriansyah.
Wakil Ketua DPRD Kalbar itu mengatakan, calon gubernur yang diusung oleh Partai Gerindra berkewajiban menetapkan, mencari dan melengkapi dukungan atau usungan partai lainnya. Minimal 13 kursi di DPRD Kalbar atau 25 persen suara Pileg 2014 lalu.
“Kepada calon gubernur diberikan kesempatan selama satu bulan untuk bisa melengkapi partai koalisi dan menetapkan calon wakil gubernur,” papar Suriansyah.
Sedangkan calon wakil gubernur yang akan diusung, semula beredar usulan dari DPP Partai Gerindra, harus dilakukan secara terbuka dengan menjaring aspirasi masyarakat Kalbar. Karena itulah Partai Gerindra menetapkan dan menunjuk Lingkaran Survey Indonesia (LSI) untuk melakukan survey. Menjajaki elektabilitas calon yang akan diusung bersama Karolin.
Mengenai partai lain yang akan berkoalisi mengusung Karolin dan wakilnya, Partai Gerindra tidak bisa menjelaskan dari partai mana saja. Karena beberapa partai lainnya masih dalam proses penjajakan dan penetapan calon yang akan diusung.
“Biarlah proses itu dilakukan oleh calon gubernurnya (Karolin, red). Apabila nantinya sudah sepakat sebagaimana Partai Gerindra, barulah pihak partai bersangkutan yang akan mengumumkannya,” ucap Suriansyah.
Sementara Pilkada tingkat kabupaten/kota (Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, Sanggau dan Kayong Utara), Suriansyah menjelaskan, Partai Gerindra menunggu kepastian dari Pilgub. Karena ini bagian dari strategi politik untuk memenangkan Pilgub, Pilbup dan Pilwako.
“Jadi itu adalah bagian yang integral dan saling terkait. Sebelum penetapan calon gubernur, kami belum bisa menetapkan calon wali kota dan bupati,” katanya.
Partai Gerindra ingin menang di semua lini. Makanya harus linier antara calon gubernur dan wakil gubernur maupun calon bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota. “Untuk Pilwako calonnya sudah pasti saudara Edi Rusdi Kamtono, tetapi untuk wakilnya semua masih dinamis,” ucapnya.
Ditegaskannya, Partai Gerindra juga memperhatikan peringatan dini dari Kapolri, bahwa Kalbar rawan konflik sara dalam Pilkada. Dia berharap masyarakat Kalbar lebih dewasa dan berpikir positif dalam menentukan pilihan. Semua pilihan kandidat itu baik. Namun harus memilih berdasarkan program kerja yang akan dibuat dan trackrecord yang ditampilkan selama ini.
“Percayalah bahwa perbedaan suku, agama dan ras itu tidak harus menjadi dasar pilihan. Tetapi harus berdasarkan program-program yang bisa menjaga keamanan dan keharmonisan kehidupan masyarakat Kalbar,” pesan Suriansyah.
Laporan: Zainuddin
Editor: Hamka Saptono
