Kanada Dorong Ekonomi Perempuan di Kayong Utara

RIF. Sosialisasi program RIF di Hotel Mahkota Kayong, Rabu (28/8). Foto Japri Humas For Rakyat Kalbar

eQuator.co.id – KAYONG UTARA-RK. Pemerintah Kanada mendorong pengembangan ekonomi perempuan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Kayong Utara melalui skema Dana Responsif Inovasi atau Responsive Innovative Fund (RIF).

RIF Coordinator NSLIC/NSELRED, Wulan Sari Mayaversa menjelaskankalau bentuk dukungan Pemerintah Kanada berupa dana hibah kepada Pemerintah Indonesia. Dana tersebut, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), diturunkan ke Kabupaten melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Kongkretnya nanti, dana hibah dalam bentuk teknikal asisten teknis. Yaitu berupa pendampingan teknis. Termasuk dukungan sarana dan prasarana, hingga pelatihan,” jelas Wulan kepada wartawan usai Sosialisasi Program RIF di Hotel Mahkota Kayong, Rabu (28/8).

Dikatakan dia, ini merupakan lenerimaan dana hibah dari kegiatan RIF tahap kedua, di tahun 2019 melalui proyek Nastional Support for Local Investment Climates (NSLIC) National Support for Enhanching Local and Regional Economic Development (NSELRED) berupa dukungan teknis dari Pemerintah Kanada.

“Sekarang ini merupakan tahap kedua. Dan saya sampaikan selamat kepada Kayong Utara. Nah saat ini Pemkab dan Pemnas sedang membangun RPJM tahun 2025 dari Pemerintah Kanada dan Bapenas setiap tahunnya dari enam wilayah KPPN (Kawasan Prioritas Pedesaan Nasional).  Kalau dulunya 39, sekarang 60 KPPN dan Kayong Utara terpilih,” jelasnya.

Ia menambahkan, mengenai MoU dan Proposal sudah disampaikan dan dilakukan oleh Bupati, disaksikan Bappenas dan Pemerintah Kanada. Targetnya dalam pengembangan ekonomi lokal berbasisi komoditas unggulan daerah, dengan tujuan pengembangan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

“Terutama di kawasan KPPN. Otomatis itu akan meningkatkan dan mengembangkan ekonomi. Target yang lebih spesifik pengembangan ekonomi. Khususnya untuk kaum-kaum perempauan,” jelasnya.

Sebab, jelas dia, kebijakan tersebut merupakan ketentuan dari Pemerintah Kanada dalam mendorong Pilar Perdesaan. Di antaranya kaum perempauan. “Jadi kami saat ini mendorong pada kelompok-kelompok yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” ungkapnya.

 

Reporter: Kamiriluddin

Redaktur: Andry Soe