eQuator.co.id – BEKASI. Teka-teki apakah tahun depan bakal ada rekrutmen CPNS guru baru mulai terbuka. Secara khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tahun depan bakal dibuka rekrutmen CPNS baru. Namun karena keterbatasan anggaran, pengisian kekurangan guru melalui rekrutmen itu dilakukan bertahap.
Janji Jokowi itu disampaikan di hadapan 30 ribu lebih guru yang memadati Stadion Patriot Chandrabhaga Kota Bekasi dalam rangka HUT PGRI ke-72 dan Hari Guru Nasional (HGN) 2017 kemarin (2/12). Perayaan yang dibuka dengan tari kolosal ratusan siswa berjudul Sang Lentera Jiwa itu, dihadiri Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Pada kesempatan ini Jokowi menuturkan negara sedang giat membangun infrastruktur. Tujuannya untuk pemerataan pembangunan ekonomi. Sehingga anggarannya harus dibagi-bagi antara infrastruktur dengan penambahan pegawai negeri baru. Termasuk untuk mengisi kekurangan guru PNS di daerah.
“Guru yang sudah mengabdi lama, memenuhi kompetensi dan kualifikasi diutamakan,’’ katanya disambut riuh para guru. Jokowi menegaskan kepada jajarannya supaya jangan sampai menutup kesempatan bagi guru-guru tidak tetap yang sudah mengabdil lama untuk bisa menjadi PNS. Termasuk juga para guru honorer yang mengajar di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
Secara khusus Jokowi memerintah kepada Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri PAN-RB Asman Abnur, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana untuk membahas teknis pengangkatan CPNS guru tahun depan. Jokowi berpesan supaya pengangkatan CPNS guru tahun depan berjalan baik dan sesuai ketentuan. ’’Sekali lagi tanpa menghilangkan kesempatan bagi guru tidak tetap (atau guru honorer, red),’’ tuturnya.
Jokowi juga menjawab aduan Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi soal pencairan tunjangan profesi guru (TPG) dan beban urusan administrasi yang dialami guru. Suami Iriana itu mengakui bahwa tugas guru adalah mendidik siswa sebaik-baiknya. Sehingga harus lebih banyak waktu mendampingi anak-anak. Urusan administrasi terkait kenaikan pangkat, pencairan TPG, inpassing, dan sertifikasi dia harap bisa disederhanakan.
“Jangan diruwet-ruwet, dimbulet-mbelet. Harus disederhanakan,’’ katanya.
Kemudian soal pencairan TPG Jokowi mengatakan akan mengawal langsung. Dia berjanji akan melihat langsung perkembangan pencairannya. Untuk itu dia berharap koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk perncairan TPG bisa dibangun dengan baik. Jokowi tidak ingin mendengar keluhan guru bahwa pencairan TPG molor atau terlambat.
Unifah berharap pernyataan Jokowi bahwa membuka kesempatan untuk guru honorer menjadi CPNS tahun depan benar-benar terwujud. Unifah mendukung bahwa dalam rekrutmen guru yang mengacu pada pemenuhan kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi itu terkait dengan ijazah minimal harus S1 dan kompetensi terkait keprofesian sebagai guru.
Kalaupun untuk menjadi CPNS harus S1 dan memiliki sertifikasi profesi guru, Unifah mengatakan syarat tersebut tidak digunakan untuk pengangkatan pengawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Unifah berharap untuk bisa mendaftar sebagai PPPK para guru honorer cukup berbekal ijazah S1. Sementara urusan sertifikasi profesi bisa dikejar ketika sudah berstatus PPPK. (Jawa Pos/JPG)
