eQuator.co.id – Pontianak-RK. Sejumlah kepala desa (Kades) di wilayah Kabupaten Sintang mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kalbar. Kehadiran mereka untuk melakukan pertemuan bersama Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalbar, Senin (28/11).
Tak hanya itu, kedatangan sejumlah Kades dari Kabupaten Sintang ini untuk mempertanyakan ihwal ruas jalan provinsi yang sudah sangat memprihatinkan. Bahkan, kondisinya mirip kubangan kerbau sehingga memutuskan akses antarkecamatan di Kabupaten Sintang.
Sejumlah Kades yang datang, di antaranya dari Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang. Yakni, Kades Nanga Mau, Kades Mon Bai, Kades Mekar Mandiri, Kades Jaya Sakti, Kades Nyangkom dan Kades Sungai Menuang.
“Sebenarnya ada 22 kepala desa yang akan ikut. Namun karena kendala kondisi jalan yang putus sehingga tidak dapat berangkat,” ujar Kepala Desa Mon Bai, Ayub di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Senin (28/11).
Ayub menuturkan, perwakilan sejumlah kepala desa yang hadir ke Gedung DPRD Provinsi Kalbar untuk menyampaikan sekaligus mempertanyakan kepada DPRD Kalbar. Khususnya, Komisi IV serta Dinas PU Provinsi Kalbar mengenai kondisi jalan provinsi yang sampai saat ini tidak ada pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Ayub menegaskan, pihaknya menagih janji Gubernur Cornelis pada 2010 silam kepada desa dalam konteks kampanye Bupati Sintang 2010.
“Janji itu, dimana bahwa satu tahun Bupati sudah terpilih, itu Jalan Simpang Medang sampai Nanga Mau, Tebidah Serawai Ambalau akan dihitamkan,” tegasnya.
“Dasar janji itulah kami datang. Memang kami apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalbar. Karena dua tahun berturut sudah ada dana dikucurkan dibawah Rp10 miliar dan terakhir tahun 2015 Rp16 miliar. Tetapi selalu pengerjaannya mulai dari Simpang Medang dan berakhir di Desa Emparuk sekitar 16 kilometer, selanjutnya tidak ada,” keluhnya.
Ayub menegaskan, dirinya juga mempertanyakan mengenai unsur-unsur pengawasan yang dilakukan terkait pembangunan jalan tersebut. “Melihat pengalaman itu, kami dari perwakilan empat kecamatan yang ada mempertanyakan dana yang dikucurkan multiyears Rp49 miliar yang dikerjakan tahun ini. Kami minta pembangunan mulai dari Nanga Mau sampai Simpang Medang,” harapnya.
Ia mengharapkan, Pemerintah Provinsi Kalbar punya niat dan konsisten serta bertanggungjawab dengan janji dan proses pembangunan yang berazaskan keadilan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, Suyanto Tanjung mengatakan, kedatangan sejumlah Kades ini untuk menyampaikan ihwal kondisi infrastruktur jalan provinsi yang sangat memprihatinkan. “Mereka datang menyampaikan kondisi jalan yang rusak parah. Bahkan, putus tidak dapat dilewati,” ujarnya.
Menurutnya, apalagi saat ini mau menyambut Natal tentunya masyarakat mengharapkan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk memberikan perhatian supaya arus barang dan orang bisa ditangani secara baik.
Terkait hal tersebut tentu perlu jawaban dari dinas terkait bagaimana mengupayakan agar ruas jalan tersebut dapat dilewati. Tapi mirisnya, seperti yang disampaikan kepala UPJJ Wilayah IV bahwa dana yang tersedia tersisa Rp200 juta. “Miris lagi untuk tahun 2017 cuma dianggarkan Rp1,9 miliar dengan panjang 150 kilometer. Saat ini belum ada solusi yang diberikan pemerintah,” keluh Suyanto.
Reporter: Isfiansyah
Redaktur: Andry Soe
