eQuator – Putussibau-rk. FAO menyatakan Indonesia kehilangan sekitar 24 persen tutupan hutan dan 60 persen biomassa hutan antara tahun 1990 – 2005. Secara global, hampir seperlima dari emisi gas rumah kaca terkait dengan hutan.
Menurut Drs Abdurrasyid MM, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kapuas Hulu, tugas memperlambat hilangnya hutan menjadi tantangan yang besar, terutama di negara-negara seperti Indonesia. Dengan faktor pendorong deforestasi dan degradasi sangat kuat dan terus menerus. “Termasuk konversi hutan, tingkat pembalakan kayu yang tidak lestari pada konsesi hutan yang sah, pembalakan liar skala kecil dan besar, perluasan area pertambangan, pembersihan hutan untuk pertanian, permukiman dan prasarana,” katanya, saat membuka acara konsultasi publik scoping pada kawasan hutan Siawan Belida untuk areal Demonstration Activity REDD+ putaran kedua, Rabu (16/12) siang kemarin di Aula Kantor Bappeda Kapuas Hulu.
Inisiatif untuk mengurangi emisi yang berkaitan dengan hutan akan meningkatkan upaya melindungi dan mengelola hutan secara lestari. Dengan demikian akan mempertahankan kapasitas ekosistem hutan untuk menyediakan barang dan jasa penting bagi lingkungan serta manusia. “Perubahan iklim membahayakan perkembangan menuju pembangunan yang telah disepakati secara internasional,” ujarnya.
Perubahan iklim menjadi fokus utama pembangunan dan prioritas dalam kerjasama internasional dengan negara Indonesia. Salah satunya adalah dengan negara Jerman. “Kedua negara ini telah membangun kesepakatan dan menghasilkan suatu kemitraan strategis terkait perubahan iklim dengan fokus tiga hal, yaitu hutan, emisi di perkotaan dan energi panas bumi,” ungkap Rasyid.
Terkait dengan kehutanan, Jerman mendukung upaya indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yaitu dengan melestarikan keanekaragaman hayati hutan di kawasan yang tercakup dalam inisiatif Heart of Borneo (HoB) dan melaksanakan pengelolaan hutan lestari untuk kepentingan rakyat. Tindakan langsung Jerman akan terpusat dalam membantu kesiapan Indonesia dalam melaksanakan mekanisme REDD masa depan. “Kesiapan melalui uji coba ini dilakukan pada tiga kabupaten terpilih di pulau Kalimantan, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Berau dan Malinau,” jelasnya.
Konsultasi publik ini merupakan kegiatan yang digelar DPMU ForClime Kapuas Hulu. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Jumtani selaku koordinator program. “Luas kawasan hutan Siawan Belidak sekitar 48.000 hektar mencakup 24 desa dan ditujuh kecamatan. Tapi sample yang diambil hanya 23 desa ditujuh kecamatan,” ungkap Rasyid.
Program hutan dan perubahan iklim atau ForClime (Forest and Climate Programe), bahwa perubahan iklim diperkirakan akan sangat mempengaruhi kondisi Indonesia, termasuk di Kapuas Hulu. Perubahan iklim yang negatif akan mendorong meningkatnya bencana alam. Ini tentu saja akan menghancurkan mata pencaharian serta membahayakan ketahanan pangan. “Di sisi lain, Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap bertanggungjawab atas pemanasan global sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia, terutama akibat deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut serta kebakaran hutan,” demikian Rasyid. (aRm)
