eQuator – Asa sempat menggelayut di pundak sekitar 400 ribu tenaga honorer kategori dua (K2). Pemerintah sempat menjanjikan mereka diangkat menjadi CPNS secara bertahap mulai tahun depan. Setiap tahun diangkat sektiar 100 ribu hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selesai. Namun janji itu ternyata tidak bakal terwujud.
Dukungan politik dari sebagian anggota DPR untuk proses pengangkatan tenaga honorer K2 ternyata tidak berdampak pada ketersediaan anggaran. Dengan berat hati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chirsnandi mengatakan, pengangkatan tenaga honorer itu terbentur anggaran.
Jangankan untuk anggaran gaji, duit untuk proses pengangkatannya saja tidak ada di dalam postur APBN 2016. “Kita minta tambahan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk proses verifikasi-validasi dan untuk proses rekrutmen saja juga tidak dapat,” katanya di Jakarta, Senin (2/11).
Padahal, menurut Yuddy, proses pengangkatan tenaga honorer K2 itu tidak bisa dilepaskan dari verifikasi dan validasi. Sebab pemerintah tidak ingin ada tenaga honorer siluman ikut masuk menjadi CPNS.
Yuddy menjelaskan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS memang pelik sekali. Di satu sisi pengangkatan ini terkait dengan sisi kemanusiaan. Apalagi ada banyak tenaga honorer yang sudah mengabdi lama dan tidak bisa ikut tes CPNS umum karena usia lanjut. Di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk urusan gaji dan aneka tunjangan pegawai negeri.
Menurut menteri asal Bandung itu, anggaran belanja gaji pegawai negeri saat ini sekitar 40 persen dari total APBN. Namun keperluan pegawai negeri tidak hanya itu saja. Keberadaan PNS juga diikuti anggaran belanja modal dan belanja barang.
“Ketika mengangkat satu orang PNS, pasti dibutuhkan misalnya satu komputer, satu unit meja, dan kebeutuhan lainnya,” kata Yuddy.
Jika ditotal seluruhnya, anggaran yang terkait dengan keberadaan PNS mencapai 80 persen dari total belanja di APBN. “Lantas untuk pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur fisik masyarakat dimana,” jelasnya.
Untuk itu, dia berharap para tenaga honorer K2 bisa memahami posisi pemerintah. Yuddy masih mengupayakan alokasi anggaran pengangkatan tenaga honorer K2 ketika pembahasan APBN-P 2016 dibuka tahun depan.
Ketua Umum Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih merasa kecewa jika anggaran pengangkatan tenaga honorer K2 tidak ada dalam postur APBN 2015. “Ini berarti pemerintah kembali memberikan harapan palsu,” katanya.
Dia mengatakan pemerintah selama ini menjadikan tenaga honorer sebagai aset. Tetapi tidak pernah benar-benar berkomitmen memberikan penghargaan dengan mengangkat menjadi CPNS.
“Sekarang saya tantang, apakah berani pemerintah mengeluarkan surat resmi supaya honorer K2 berhenti bekerja semuanya,” katanya.
Menurut Titi, jika seluruh honorer K2, yang kebanyakan guru, berhenti bekerja maka pelayanan pendidikan bisa tertanggu. (Jawa Pos/JPG)
){kind=link}