eQuator.co.id – Pontianak-RK. Pontianak merupakan kota plural dan toleran dengan keberagaman yang ada. Segala aspirasi maupun permasalahan hendaknya ditempuh melalui mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang.
Persoalan-persoalan yang terkait dengan hukum, dapat diserahkan penangannya kepada aparat penegak hukum. Sehingga rasa damai dan keadilan akan dirasakan oleh semua pihak. Komitmen itu tercermin dari hasil tatap muka dan silaturrahmi bersama Polresta Pontianak, Pemerintah Kota Pontiakak, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pembauran Kebangsaan, Senin (7/11) di Aula Polresta Pontianak.
Wali Kota Pontianak H Sutarmidji SH MHum yang juga hadir dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa rasa damai, aman dan nyaman yang sudah tercipta di Kota Pontianak selama ini tidak dapat dibangun dalam sehari. Butuh proses panjang dan mesti ada keterlibatan semua unsur lapisan masyarakat.
“Bangun Pontianak ini tidak gampang,” katanya dihadapan puluhan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir dalam tatap muka itu.
Beberapa torehan prestasi positif yang telah diraih dan diakui secara nasional dengan kerja keras bersama saat ini, haruslah dipertahankan. Dia tidak ingin, hanya gara-gara permasalahan salah persepsi, membuat rasa damai masyarakat menjadi terusik. Seperti kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Masyarakat diminta fokus pada persoalan hukum yang dilakukan Ahok pribadi, jangan bawa-bawa agama atau etnisnya.
“Jangan kita kembangkan ke yang lain-lain. Kalau perlu, seandainya ada keprihatinan dari pemeluk agama lain terhadap kasus ini, itu saja bisa membuat perekat persatuan itu. Jauhi kesan seakan-akan melakukan pembelaan ini dan itu, kita netral saja,” tuturnya.
Sutarmidji mengaku terus memantau perkembangan isu di Kota Pontianak sebagai buntut kasus yang terjadi di Jakarta. Bahkan dia secara pribadi juga telah melakukan koordinasi kepada beberapa tokoh agama, masyarakat dan etnis untuk tetap menahan diri, jangan terpancing emosi.
“Bahkan saya juga bilang kepada tokoh-tokoh Tionghoa, kalau ada yang menulis akun-akun (berbau SARA) dan kenal orangnya (pemilik akun), suruh hentikan, kita biarkan proses hukum yang berlangsung. Yang penting bagaimana kita membuat iklim kondusif Kota Pontianak ini tetap terjaga,” imbaunya.
Selain itu, dia meminta para tokoh masyarakat harus ikut berperan mendamaikan suasana. Memberikan pemahaman yang benar tentang persatuan dan kesatuan kepada masing-masing masyarakat atau kelompoknya.
Dalam kesempatan itu, Sutarmidji juga meluruskan beberapa hal terkait video yang beredar, yang menyatakan dirinya siap memimpin demo, jika Ahok tidak ditetapkan sebagai tersangka.
“Video ada tiga tempat, karena saya menemui (kerumunan massa) di tiga tempat, yang dimuat hanya yang di sini (tempat pertama), selanjutnya tidak dimuat. Iya, saya bilang Kalau enggak (jadi tersangka) saya yang pimpin sambil guyon, cuman karena Pak JK, Pak Kapolri sudah menyampaikan 14 hari (proses hukum) kita tunggu 14 hari,” terangnya.
Kemudian dia juga sempat memberikan statement bahwa permasalahan dugaan penistaan agama ini merupakan masalah si Ahok dan bukan si Aseng. Hal itu dimaksudkannya, agar masyarakat tidak mengait-ngaitkan masalah Ahok dengan etnis tertentu.
“Saya malam itu ngomong supaya bahasanya gampang, kita ini urusannya dengan Ahok bukan dengan Aseng saya bilang, jangan mengira saya membesar-besarkan masalah etnisnya, supaya masyarakat itu tahu yang kita tuntut itu kan ucapan Ahok jangan pelampiasannya ke Aseng, itu konteknya, jangan salah tafsir ya,” kata Wali Kota Pontianak dua periode yang digadang-gadang sebagai bakal calon Gubernur Kalbar ini.
Di tempat sama, Kapolresta Pontianak Kombes Iwan Imam Susilo meminta kepada semua pihak dapat mengedepankan kepentingan yang lebih besar. Menciptakan rasa damai yang menjadi tanggungjawab bersama.
Menurut Kapolresta, syarat majunya pembangunan, diperlukan stabilitas keamanan. Itu menjadi tanggungjawab bersama untuk diwujudkan, meredam, memberikan pengertian kepada masyarakat.
“Polri, TNI, Wali Kota dan Bupati tidak mungkin bekerja sendiri dalam membangun daerah tanpa bantuan bapak-ibu sekalian,” pungkasnya.
Dia pun mengajak seluruh pihak untuk menghormati dan mempercayakan proses hukum yang saat ini telah dilakukan kepolisian. Untuk itu, dia meminta dukungan para tokoh.
“Pontianak harus kita jaga bersama, persoalannya Ahok sudah diproses hukum. Pesan Pak kapolda, dia mengajak para tokoh mari kita jaga Kalbar yang aman,” imbaunya
“Apalagi dalam waktu dekat akan ada Pilkada, kamtibmas harus kita jaga dari saat ini, mekanisme tidak kepuasan ada salurannya,” timpal Kapolresta.
Sementara itu, terlepas dari kasus dugaan penistaan yang terjadi, Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus yang turut hadir meminta agar kasus tersebut dapat dijadikan pelajaran bagi semua pihak. Karena hanya gara-gara kesalahan “ucapan” bisa menimbulkan persepsi dan ketersinggungan. Ke depan, ia berharap hal-hal ini tidak terjadi lagi, karena dampak yang ditimbulkan akan sangat merugikan sekali. Bahkan, potensi-potensi konflik akan besar terjadi.
“Indonesia bangsa yang pluralistik. Ini kekayaan yang luar biasa. Negara-negara lain iri dengan kita. Uni Soviet juga beragam, tapi mereka tidak bisa menjaga keutuhan mereka. Semboyan Bhineka Tunggal Ika menjadi perekat. Ini tidak hanya kerja pemerintah tapi semua elemen,” lugas Hermanus.
Laporan: Fikri Akbar
Editor: Arman Hairiadi
