eQuator.co.id – Pontianak-RK. Setakat ini konsen pemerintah terhadap dunia pendidikan dirasakan masih belum optimal. Apalagi dalam waktu dekat siswa SMA/sederajat akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Ironisnya yang menjadi permasalahan adalah sejauh ini sarana dan prasarananya belum terpenuhi.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ir H Suriansyah, MMA menuturkan, perangkat komputer menjadi keharusan sebagai prasarana untuk melaksanakan UNBK. Artinya bagaimana pun juga komputer harus tersedia tanpa terkecuali. Namun kondisi yang ada tidak sedikit daerah yang mengeluhkan persoalan ini.
“Menghadapi UNBK kami banyak mendapat aduan, baik di SMA maupun SMK di beberapa kabupaten di Kalbar. Seperti di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas,” ujar H Suriansyah, Jumat (8/2).
Dalam kesempatan itu, wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Sambas ini mengungkapkan, di daerah pemilihannya di Kabupaten Sambas sendiri banyak sekolah memenuhi kebutuhan komputer guna mempersiapkan diri untuk pelaksanaan UNBK. Bahkan pihak sekolah terpaksa membeli komputer secara mandiri sekalipun harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit.
“Seperti di Sambas satu sekolah mengeluhkan ketidaktersediaannya komputer hingga terpaksa sekolah itu membeli secara mandiri,” tuturnya.
Jika mampu, H Suriansyah menambahkan, maka wajar-wajar saja jika sekolah tersebut membeli komputer secara mandiri. Namun bagaimana dengan nasib sekolah yang tidak mampu untuk menghadirkan komputer. Hal tersebut tentu harus dicarikan solusi terbaiknya.
“Di SMK Negeri di Jawai Selatan menggunakan komputer dengan meminjam ke orangtua siswa,” ungkapnya.
Legislator Partai Gerindra ini mengungkapkan, cara meminjam perangkat komputer pada orangtua memang merupakan solusi, namun hanya bersifat sementara. Hanya saja jika dalam teknisnya terdapat kendala. Seperti misalnya mengalami kerusakan dan lain sejenisnya, maka sekolah harus bertanggungjawab penuh atas kerusakan itu.
“Semuanya itu tentu berakibat jika ada kerusakan, maka harus ditanggung sekolah,” tuturnya.
Belum lagi jika ada pemeriksaan dari eksternal sekolah, maka yang bakal muncul permasalahan di sekolah yang meminjam perangkat komputer pada orangtua siswa tersebut.
“Kalau ada pemeriksaan, inventaris komputernya tidak ada juga bisa dipermasalahkan, karena bukan diadakan oleh negara,” timpalnya.
Melihat APBD 2019 yang telah disahkan belum lama ini, H Suriansyah menuturkan, di mana alokasi untuk pendidikan cukup besar. Sehingga tidak salah jika Gubernur Kalbar memprioritaskan perangkat komputer ke seluruh sekolah dalam memenuhi syarat siswa untuk menempuh UNBK di Kalbar.
“Kami mendorong Gubernur agar menyediakan lab komputer atau minimal perangkat komputer. Agar UNBK bisa dilaksanakan siswa dengan sebaik-baiknya,” ucap Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kalbar ini.
Reporter: Gusnadi
Redaktur: Andry Soe
