eQuator.co.id – Pontianak-RK. Jelang Pilkada Serentak, kesiapan pengamanan terus dimatangkan. Selasa (20/6) digelar tatap muka antara aparat keamanan dengan penyelenggara dan pengawas Pemilu di di Gedung Pontianak Convencion Center (PCC).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono, Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Achmad Supriyadi, Ketua KPU Kalbar Ramdan, Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah. Sekitar 300 orang penyelenggara dan pengawas Pemilu se Kalbar turut hadir dalam acara tatap muka tersebut.
Pangdam XII/Tpr menuturkan, tatap muka kemarin merupakan ketiga kali dilakukan. Kegiatan tersebut digelar untuk menyakinkan bahwa pelaksanaan Pilkada telah disiapkan dengan baik.
“Artinya kegiatan pengamanan dilakukan dengan baik. Begitu pula dengaan KPU sebagai penyelenggara maupun Bawaslu apakah juga telah melakukan kerja yang baik,” tutur Achmad Supriyadi.
Di saat-saat terakhir ini harus dipastikan pendistribusian logistik terlaksana dengan baik. Begitu pula dengan perekrutan petugas di TPS. Mengingat Kalbar secara geografis tidak semua bisa ditempuh melalui darat. “Terpaksa ada logistik yang tidak bisa sampai ke satu tempat, karena faktor medan. Maka nanti kita akan gunakan heli,” ujarnya.
Jika KPU menghadapi kendala di lapangan diharapkan segera berkoordinasi dengan Kodam. Pihaknya berjanji siap membantu.
“Jadi inilah komitmen kita menyukseskan Pilkada. Jika ada alat angkut kita yang bisa digunakan, maka kita gunakan,” tutup Pangdam.
Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono menuturkan, pertemuan ini untuk melihat persiapan penyelenggaraan pesta demkorasi. “Baik penyelenggaranya dalam hal ini adalah KPU dan Banwaslu dan yang ketiga pihak pengamanannya yakni anggota TNI dan Polri,” ujarnya.
Dari tiga komponen ini pihaknya telah menyampaikan terkait dengan Delapan Siap atau Akta Siap. Mulai dari sarana prasarana, masyarakat, situasi Kamtibmas dan logistiknya.
“Pertemuan yang ketiga ini telah memberikan indikator keyakinan yang memadai dan bertanggung jawab, untuk kelancaran dan keamanan Pilkada utamanya provinsi untuk lancar aman dan sukses,” ujarnya.
Dengan memastikan kesiapan tersebut, mengindikasikan Pilkada serentak di Kalbar dapat berjalan dengan kondusif dan lancar.
Pihaknya juga sudah menyampaikan kepada semua penyelenggara Pemilu mengenai jumlah personel dan pola pengamanan.
“Pola pengamanan silahkan ditentukan masing-masing di setiap kabupaten/kota, karena di sana juga ada Dandim, ada Kapolres,” jelasnya.
Melalui pertemuan ini kata Didi, salah satu upaya mengetahui seberapa jauh kesiapan penyelenggara. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi penyelenggara.
“Kita pantau semua, kondisi geografis, di Kalbar ada tebingnya, ada sungainya, ada curamnya dan seterusnya. Sehingga tidak boleh luput dari antisipasi kita, dan sudah kita mapping semua,” tuturnya.
Dijelaskannya, untuk pengaman Pilkada serentak akan mengerahkan 11.658 personel yang terdiri dari TNI dan Polri. Pergeseran personel akan dilaksanakan bersinergi dan berkaloborasi dengan penyelenggara Pemilu. “Semua daerah kita prioritaskan, sesuai dengan hasil pertemuan dengan pihak terkait,” tukasnya.
Didi menyakini saat ini kondisi Kalbar masih aman. Hal tersebut berkat kerja keras semua pihak. Termasuk masyarakat yang benar-benar berkomitmen menjaga keamanan.
“Ini penting kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Aman merupakan kebutuhan yang hakiki bagi kita semua, karena berkaitan dengan kepercayaan publik,” lugasnya.
Kapolda berharap langkah yang sudah dilakukan dengan Kodam XII/Tpr, KPU dan Bawaslu Kalbar dapat berjalan baik. Karena menjadi tanggung jawab mereka kepada masyarakat.
“Harapan masyarakat semua agenda KPU berjalan lancar dan sukses. Tak hanya menjadi contoh provinsi lain, tapi juga masyarakat internasional,” harap Kapolda.
Tak puas sekedar tatap muka, Kapolda dan Pangdam kemudian berkunjung ke Kantor KPU Kalbar. Untuk mengecek kesiapan para anggota KPU menghadapi tahapan Pilkada serentak. Kegiatan tersebut kemudian berlanjut dengan diskusi, mendengar keluhan dan permasalahan KPU.
Kapolda mengatakan, KPU adalah ujung tombak keberhasilan Pemilu. Jika masih terdapat kekurangan, Polri dan TNI siap membantu.
Ketua KPU Kalbar Ramdan menuturkan, saat ini surat suara sudah didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota se Kalbar. Pihaknya belum mendapatkan kendala yang berarti. “Semoga ini sesuai dengan tahapan yang sudah dibuat kawan-kawan kabupaten/kota,” harapnya.
Sampai hari ini (kemarin, red), sudah ada enam kabupaten yang telah mendistribusikan ke kecamatan. Yaitu Kabupaten Sintang, Ketapang, Singkawang, Mempawah, Sambas dan Kubu Raya. Kabupaten lainnya ada yang akan melakukan pendistribusian besok (hari ini, red). “Kami dapat informasi besok Kayong Utara juga akan menyusul,” ungkapnya.
Untuk kesiapan jelang pencoblosan mencapai 95 persen. Namun ada tiga ribuan sampul yang rusak. Tapi sudah dilakukan pencetakan dan akan segera didistribusikan. Ia memastikan paling lama surat suara sampai ke TPS H-1 sebagaimana Peraturan KPU.
Pihak penyelenggara di tingkat kabupaten/kota juga telah menyiapkan jadwal dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan terjadi di lapangan. KPU kabupaten/kota sudah memetakan lokasi distribusi untuk memperhitungkan kendala seperti cuaca, geografis dan daerah sungai. “Sehingga untuk lokasi tersebut mereka akan mendistribusikan logistiknya lebih awal,” jelas Ramdan.
Terpisah, Ketua KPU Bawaslu Kalbar Ruhermansyah menjelaskan, pihaknya akan memperketat pengawasan mendekati hari pencoblosan.”Kami akan menggunakan strategi pengawasan melekat, kemudian mapping kerawanan distribusi,” ujarnya.
Menurutnya, langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi yang menghambat distribusi logistik dan memastikan pengawasan berjalan maksimal. “Kita akan melaporkan ke KPU hasil mapping kami, dan KPU yang akan menindak lanjuti,” sebutnya.
Pihaknya juga akan melakukan Waskat pergerakan logistik. Setiap ada pergerakan logistik, pengawas pemilu akan hadir melakukan pengawasan secara langsung. “Kita juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, untuk pengamanan kotak suara,” ucapnya.
Untuk daerah jauh dan rentan, pihaknya juga telah melakukan mapping serta berkoordinasi dengan KPU dan TNI-Polri. “Jika ada lokasi yang rawan dan rentan terkait distribusi, maka akan meminta support dari TNI dan Polri,” imbuhnya.
Pihaknya juga akan melakukan pengawasan kotak suara supaya tidak disalah gunakan. H-1 pencoblosan, kotak suara sudah harus sampai di TPS. “Jika itu tidak, mengapa dan apa hambatannya? Kemudian berkordinasi dengan pihak TNI dan Polri untuk membantu distribusi,” ujarnya.
Dalam proses pengadaan surat suara, sampai distribusi pihaknya telah melakukan pengawasan. “Termasuk pelipatan dan sortir, dengan pengawasan melekat,” jelasnya.
Dia menilai, dari aspek administratif dan prosedural, KPU sudah sesuai. Belum ditemukan pelanggaran terkait distribusi dan penggunaan surat suara. Semua temuan tersebut sudah dihimpun. Surat suara yang rusak sudah dicetak ulang atau dilakukan surat suara pengganti.
“Yang ada hanya hasil pengawasan berupa surat suara yang bintik-bintik hitam dan sobek pinggir. Dan itu tidak digunakan,” katanya.
Terkait daerah yang rawan, distribusi yang perlu menjadi kewaspadaan berkaitan ketepatan waktu. Apabila tidak dimanajemen dengan baik, maka akan terjadi keterlambatan dan rusak di tengah jalan. “Kami juga telah memetakan TPS rawan, dan setiap kabupaten ada saja,” kata Ruhermansyah
Begitu pula dengan TPS yang dianggap rawan menjadi warning pihaknya untuk memperketat pengawasan.
“Contohnya lagi di Kelurahan Siantan Hulu Pontianak Utara ada TPS yang rawan, sehingga kita akan lakukan perketat pengawasan di daerah tersebut,” ungkapnya.
Penilaian kerawanan dilakukanya dengan kriteria. Salah satu daerah banyak pemilih yang terdaftar. Kemudian terkait adanya intimidasi dan mobilisasi pemilih. “Sebagaimana tugas dan fungsi, kami tidak akan pernah kendor melakukan pengawasan,” janjinya.
Ruhermansyah menuturkan, pihaknya telah melakukan perekrutan pengawas TPS yang akan membantu di tingkat desa dan TPS. Pihaknya juga telah menginstruksikan kepada jajaran Panwaslu kabupaten/kota dan Kecamatan untuk membuat Satgas guna mencegah politik uang. Apabila di lapangan ada ditemukan money politic, maka pihaknya akan menindak lanjuti dan memberikan sanksi tegas. “Agar itu tidak terulang dan menjadi pembelajaran buat masyarakat lainya, atau peserta pemilu lainya,” lugasnya.
Apabila ketangkap tangan kata dia, lebih mudah pihaknya memprosesnya. Dia juga mengimbau kepada tim dan pasangan calon untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan Pemilu. Seperti politik uang, black campain dan kampanye di luar jadwal. “Mari kita kawal Pilkada ini tetap terselenggara dengan baik,” ajaknya.
“Sama-sama kita awasi, sehingga Pemilu dapat berjalan dengan Luber dan Jurdil. Sehingga menghasilkan Pilkada demokratis dan berintegritas,” demikian Ruhermansyah.
Laporan: Andi Ridwansyah
Editor: Arman Hairiadi
