eQuator.co.id – Pontianak-RK. Ratusan driver Gojek kembali menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Senin (23/4). Mereka menyampaikan tuntutan ihwal persoalan tarif serta berbagai permasalahan lainnya terkait kebijakan perusahaan terhadap para driver Gojek.
Para driver mengawali aksi dengan mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kalbar sekitar pukul 10.00 WIB. Tak pelak, kehadiran mereka mendapat pengawalan ketat dari puluhan aparat kepolisian. Setelah melakukan orasi rombongan lantas dipersilahkan naik ke lantai dasar Gedung Parlemen Kalbar. Sementara enam perwakilan driver diperkenankan untuk melakukan audiensi bersama Komisi V DPRD Provinsi Kalbar.
Perwakilan driver Gojek, Dodi Arpandi menjelaskan, kedatangan mereka untuk menyampaikan berbagai aspirasi. Salah satunya yang paling utama berkaitan dengan penurunan tarif yang dilakukan oleh pihak Gojek. Penurunan nilai tarif ini dianggap merugikan para driver. Sebab mereka tidak bisa lagi memperoleh penghasilan maksimal seperti dulu lagi.
“Kami sebagai mitra Gojek minta agar tarif per kilometer yang dulunya Rp4.000, yang diturunkan menjadi Rp2.000 agar kembali dinaikkan menjadi Rp4.000 lagi,” ujar Dodi Arpandi.
Selain itu, Dodi menambahkan, para driver Gojek juga mengharapkan payung hukum untuk setiap driver Gojek yang berbasis online. Agar jika terjadi sesuatu dan lain hal maka driver bisa melakukan tuntutan atas hak mereka kepada pihak perusahaan. “Payung hukum ini penting untuk setiap driver Gojek yang berbasis online,” tegasnya.
Secara umum ada sembilan poin yang menjadi tuntutan para driver Gojek yang mereka sampaikan dalam orasi di Gedung Parlemen Kalbar.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalbar, Markus Amid usai melakukan pertemuan bersama perwakilan Gojek di ruang rapat kerja Komisi V mengatakan, Komisi V yang membidangi ketenagakerjaan akan menyuarakan apa yang telah menjadi keluhan dari para driver Gojek tersebut.
“Kita apresiasi upaya mereka. Kehadiran mereka di dewan ini menunjukkan bahwa mereka tahu jalur. Supaya dewan bisa membantu memfasilitasi serta memperjuangkan apa yang menjadi keluhan mereka,” ujar Markus Amid.
Sementara itu, pihak PT Gojek Perwakilan Pontianak belum bisa dikonfirmasi terkait sejumlah tuntutan para driver yang disampaikan di Gedung DPRD Provinsi Kalbar. Kebijakan yang bersifat nasional menjadi alasan mengapa pihak Gojek enggan untuk memberikan keterangan apapun. (zai)
