eQuator – Setelah melakukan reses ke enam daerah pemilihan (Dapil), Jumat (27/11), anggota DPRD Ketapang melaporkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat. Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus didampingi Wakil Ketua DPRD Junaidi dan Qadarin menyerahkan laporan tersebut kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, HM Mansur.
Laporan hasil reses di Dapil Ketapang I (Kecamatan Delta Pawan, Muara Pawan dan Matan Hilir Utara) yang dibacakan Amrin, menyoroti pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Mulia Baru, Jembatan Pawan V, Masjid Agung Al-Ikhlas dan lokasi lain. Sedangkan Tini yang membacakan hasil reses di Dapil Ketapang II (Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua, dan Sungai Laur), diantaranya membahas pentingnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sektor lain.
Sementara itu, Maria Magdalena Lili membacakan hasil reses di Dapil Ketapang III (Kecamatan Sandai, Nanga Tayap dan Hulu Sungai). Penjaringan aspirasi dan monitoring anggota DPRD Ketapang menemukan sejumlah persoalan pembangunan. Tidak hanya menyampaikan masukan dan saran, para legislator juga mengapresiasi upaya Pemkab yang telah mengakomodir keinginan masyarakat dengan membangun infrastruktur. Yaitu, dialokasikannya pembangunan ruas jalan dari Sandai menuju Hulu Sungai senilai Rp 21 miliar. Ke depan, pembangunan diharapkan sesuai aspirasi masyarakat.
Selain itu, Maria mengapresiasi kebijakan kepala daerah yang telah melantik pejabat, belum lama ini. Para pejabat yang dilantik diharapkan segera bertugas sesuai tugas pokok dan fungsi. “Komisi I DPRD mendukung langkah dan upaya yang dilakukan Penjabat Bupati pada bidang kepegawaian,” imbuh Hadi Mulyono Upas mewakili anggota DPRD Dapil Ketapang IV.
Hasil reses di Dapil Ketapang IV yang meliputi Kecamatan Jelai Hulu, Tumbang Titi, Pemahan dan Sungai Melayu Rayak, masyarakat menginginkan peningkatan kualitas pekerjaan infrastruktur, dan penempatan guru yang tepat. Masyarakat berharap penerimaan guru kontrak memperhatikan para guru honorer yang selama ini telah mengajar di wilayah Dapil Ketapang IV. “Jika diangkat menjadi guru kontrak, maka mereka bisa dijamin penghasilannya bersumber dari APBD,” ucapnya.
Begitu pula dengan masyarakat di Dapil Ketapang V yang meliputi Kecamatan Manismata, Marau, Singkup dan Air Upas. Ignatius Irawan yang membacakan hasil reses di Dapil Ketapang IV mengungkapkan, masyarakat ingin mendapatkan perhatian yang proporsional dalam pembangunan infrastruktur, sehingga dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah. “Masyarakat mempertanyakan kelanjutan pembangunan Jembatan Pawan V, karena dinilai sangat penting dalam mendorong perkembangan ekonomi daerah,” ucap Hermantono dari Dapil Ketapang VI yang meliputi Kecamatan Kendawangan, Matan Hilir Selatan, dan Benua Kayong. (*)
Narasi: Jaidi Chandra
Foto: Sekretariat DPRD Ketapang dan Jaidi Chandra
