“Saya pikir ini serius, tidak boleh dianggap sepele, tidak hanya dijawab dengan konferensi pers. Propam harus turun,” kata dia.
Nasir menambahkan, jika memang ditemukan indikasi bahwa Anton Charliyan ikut memprovokasi atau menyuruh GMBI hadir, maka sanksi nonaktif harus diganti dengan pencopotannya dari jabatan sebagai Kapolda Jawa Barat. Sebab, tidak ada kepentingan ormas GMBI hadir dalam pemeriksaan Rizieq pada Kamis pekan lalu.
“Pertanyaannya kenapa harus ada ormas GMBI ke Polda Jawa barat apa kaitannya ke GMBI hadir di Mapolda, apa urusannya? Apa kaitannya dengan Habib Rizieq?,” ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera itu.
Sependapat, Wakil Ketua Komisi III DPR, Mulfachri Harahap. Kata dia, Anton Charliyan memang kerap membuat polemik dan mendiskreditkan ormas Islam.
”Kalau soal Kapolda Jabar, memang jauh sebelum dia jadi Kapolda pernah melontarkan pernyataan yang kontroversial,” kata Mulfachri, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/1).
Anggota DPR RI Fraksi PAN ini menyebutkan, pernyataan kontroversi Anton Charliyan saat itu adalah menuding organisasi Islam Muhammadiyah mendukung teroris itu bukan ucapan yang baik. ”Padahal itu sangat tidak bagus untuk seorang pejabat negara. Saya kira ini bukan contoh yang baik bagi seorang pejabat publik,” ketus Mulfachri.
Mulfachri pun meminta seluruh pihak menahan diri untuk tidak melakukan hal yang berpotensi memecah belah bangsa, terkait bentrokan antara FPI dan GMBI beberapa waktu lalu di Bandung, Jawa Barat. ”Keutuhan kita sebagai bangsa memang sedang diuji. Oleh sebab itu, saya harap semua pihak dapat menahan diri agar kita bisa menata kembali kehidupan kita berbangsa, bernegara secara baik dan benar,” tandas Ketua Fraksi PAN itu.
Senada, Wakil Ketua Komisi III DPR lainnya, Benny K Harman. Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat ini menegaskan, bahwa seorang Kapolda yang diberikan kewenangan penuh atas nama negara tidak boleh menjadi pimpinan sebuah LSM.
”Kalau mau jadi pimpinan Ormas berhentikan saja dari Kapolda. Ya gimana Kapolda membina,” kata Benny, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin.
Karena hal tersebut, politisi senior Partai Demokrat ini berjanji akan menanyakan persoalan tersebut kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian soal keterlibatan Kapolda Jabar dalam LSM GMBI. ”Nanti kita akan panggil Kapolri untuk menjelaskan ini. Jangan-jangan ada permintaan Kapolri, masa membina (Kapolda Jabar),” tandas Benny.
