Dia mengatakan, tuntutannya untuk memeriksa Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan yang dinilai tidak profesional. Bahkan, melakukan pembiaran untuk melakukan penganiayaan terhadap para santri.
”Sudah diterima Brigjen Rikwanto dan diserap,” terangnya.
Sementara, Karopenmas Divhumas Mabes Polri Brigjen Rikwanto menuturkan, ada beberapa tuntutan dari FPI, Yakni, tidak melakukan pembiaran ormas yang melakukan kekerasan di Bandung, adanya dugaan percepatan kasus yang melibatkan FPI dan kepolisian jangan berpolitik.
”Ada juga soal permintaan evaluasi terhadap Kapolda Jabar,” tuturnya.
Di samping aksi ujuk rasa kemarin, FPI juga menginisiasi demo lain yang dilaksanakan beberapa bulan belakangan. Menurut Menko Polhukam Wiranto itu tidak perlu dilakukan. Selama komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah masih berjalan, demo menjadi upaya terakhir yang harus dilakukan.
Menurut Wiranto, sampai saat ini komunikasi masyarakat dengan pemerintah masih berjalan baik. Karena itu, dia meminta masyarakat menahan diri. Tidak mudah terpancing untuk turun ke jalan. Sebab, dia berpendapat, itu kurang baik. Mengingat, pemerintah saat ini sangat terbuka.
“Jangan sampai demo menjadi trend untuk menekan,” ujarnya. Misalnya menjelekkan atau memojokkan aparat dan pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan bukan untuk melarang masyarakat menyuarakan pendapat di muka umum. Melainkan agar mereka tidak mudah terprovokasi.
