“Demo boleh. Tapi, ada rambu-rambunya,” ucap mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu.
Lebih baik lagi, sambung dia, komunikasi dilakukan secara langsung. Dia menjamin, dia siap menerima siapapun yang hendak berkomunikasi dengan dirinya. “Nggak usah ramai-ramai. Lima atau sepuluh orang ketemu di Kemenko Polhukam. Pasti saya terima dengan baik,” terang dia.
Senada, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Menurut Tjahjo, setiap instansi tentu punya manajemen dan evaluasi terhadap masing-masing pejabatnya. Begitu pula di Kemendagri maupun kepolisian. Karena itu tidak bisa pencopotan seorang pejabat dilakukan karena desakan massa.
“Jadi tak bisa dipaksa oleh pihak ketiga untuk dicopot. Kami juga punya evaluasi terhadap eselon I kami dan sebagainya,” ujar Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/1) malam.
Meski begitu, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menilai, desakan FPI merupakan hal yang lumrah. Karena setiap anggota masyarakat bisa menyampaikan keluhannya terkait pejabat-pejabat yang ada. “Masyarakat tentunya berhak menyampaikan keluhan, tapi perlu diingat, investigasi dan detail (terkait pencopotan seorang pejabat,red) berada di lembaga-lembaga terkait,” ucap Tjahjo.
