eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Barat mengupayakan peningkatan kualitas koperasi dan UKM yang ada di provinsi ini. Ada sejumlah target yang mesti dicapai, bahkan penargetan itu disusun hingga 2020 mendatang.
“Tentu sesuai dengan visi Gubernur Kalbar yang ingin mewujudkan masyarakat sejahtera, kami akan mendorong melalui peningkatan kualitas koperasi dan mendorong hadirnya UMKM yang mandiri produktif dan berdaya saing,” ungkap Plt Kepala Diskop UKM Kalbar, Muhyiddin, kemarin.
Muhyiddin menyebutkan, hingga 2020 mendatang, pihaknya menargetkan sebanyak 25 persen koperasi aktif di Kalbar yang masuk dalam kategori koperasi berkualitas. Indikator koperasi yang dapat dikatakan berkualitas itu, sebutnya, mencakup beberapa hal. Di antaranya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta terkait aset koperasi.
“Sebagai indikator yaitu pelaksanaan RAT yang dilakukan secara rutin dan mereka mengalami penambahan omzet atau aset,” terangnya.
Sementara di bidang UMKM, targetnya adalah UMKM yang naik kelas. Bersama pemerintah pusat, pemeritah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, pihaknya akan menjalan program secara sinergis dalam rangka mendorong pertumbuhan UMKM, baik melalui pembinaan, pelatihan, bantuan, hingga penyiapan pasar.
Untuk mencapai hal tersebut, langkah awal yang dilakukan olehnya adalah merampungkan data, baik koperasi maupun UMKM. Muhyidin memaparkan untuk koperasi, data terkait aset koperasi dan laporan pelaksanaan RAT akan menjadi bahan masukan awal baginya. Dengan data itu, pihaknya dapat menentukan koperasi yang berkualitas dan mana yang sakit.
“Sementara pendataan UMKM dilakukan secara lebih terperinci kita ingin data UMKM itu by name by address,” jelasnya.
Akan tetapi dalam merealisasikan hal ini, tambah dia, dinas kabupaten/kota kerap terganjanjal. Terutama terkait ketersediaan dana yang diangggap kurang, jarak tempuh yang jauh, serta minimnya Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kita harap ada dukungan dari pemerintah daerah setempat, apakah dalam bentuk anggaran yang cukup, atau bentuk lainnya. Pada dasarnya kami ingin agar data itu segera ada,” ucapnya.
Dengan data itu pula nanti, tambah dia, pihaknya semakin mudah untuk memberikan pembinaan informasi secara lebih tepat sasaran.
“Selain itu, bantuan-bantuan yang datang dari pihak mana pun dapat diberikan pada usaha yang layak mendapatkan bantuan,” tandasnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi, Suroto mengkritik keberadaan koperasi secara luas di Indonesia. Menurutnya, koperasi di Indonesia menghadapi masalah yang mendasar sehingga tidak bisa bersaing dalam bisnis modern dan cenderung terkesan sebagai penerima belas kasihan.
“Tanpa bermaksud mengkerdilkan peranan koperasi, koperasi di Indonesia menghadapi masalah paradigmatik yang mendasar sehingga terlempar jauh dari lintas bisnis modern, dan sebagai organisasi pergerakan dikesankan hanya sebagai penerima belas kasihan,” katanya.
Dia melihat anak muda tidak banyak yang tertarik untuk mengembangkan koperasi sebagai operasi bisnis yang berkeadilan dan lebih memilih model badan usaha privat perseroan sebagai pilihan.
Secara ekonomi, berdasarkan data Kemenkop dan UKM (2018) kontribusi koperasi hingga 2017 baru 4,99 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB).
Laporan : Nova Sari
Editor : Andriadi Perdana Putra
