eQuator.co.id – Pontianak-RK. Bus-bus bantuan pemerintah pusat rencananya akan dioperasikan tahun depan. Berapa tarif idealnya, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pontianak saat ini tengah mempertimbangkannya.
Disaat Dishubkominfo Kota Pontianak sedang menimbang-nimbang, Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak Chandra Jaya malah mengusulkan agar masyarakat yang naik bus tersebut tidak dipungut biaya alias gratis. Paling tidak bagi para pelajar.
“Saya berpendapat bus itu gratis saja, karena inikan busnya bantuan pemerintah, ya paling tidak untuk pelajar lah,” katanya, Selasa (27/12).
Sementara bagi masyarakat umum, jika pemerintah tetap akan menerapkan ongkos, Chandra mengharapkan agar tarifnya dikaji matang dengan berbagai pertimbangan, khususnya dari sisi kondisi ekonomi masyarakat.Sehingga tarif yang diterapkan bisa murah. Pasalnya, Chandra mengharapkan keberadaan bus kota ini benar-benar dapat membantu masyarakat tidak mampu dan pelajar.
“Yang naik angkutan umum ini kan karena mereka yang tidak mempunyai kendaraan pribadi. Kemudian orangtua yang anaknya banyak, mau ngantar satu persatu ke sekolah juga susah, sementara anak pun tidak boleh bawa motor ke sekolah,” ulasnya.
Artinya, lanjut dia, harus ada kebijakan tersendiri dari Pemkot untuk pelajar. Sementara untuk menutupi biaya operasional dan biaya perawatan, bisa menerapkan subsidi tarif yang dananya dapat dialokasikan dari APBD Kota Pontianak.
“Tapi akan kita kaji lah, dengan Pemkot, terutama apakah ada anggaran untuk itu. Karena kemarin pembahasan kita belum masuk sampai ke situ, belum secara terperinci mengenai tarif,” ujarnya.
Mengingat kebijakan subsidi tarif berkaitan dengan penggunaan APBD, maka kata dia, pihak legislatif harus terlibat. Sehingga Pemkot melalui Dishubkominfo tidak dapat menetapkannya sendiri.
“Kalau memang dia menggunakan subsidi, otomatis ada anggaran Pemkot yang dipakai. Kita juga harus tahu berapa besarannya, otomatis dewan juga dilibatkan,” pungkasnya.
“Kalau pun penentuannya di Dishubkominfo bersama Perum Damri, paling tidak kita harus tahu juga, agar kita bisa memberikan saran,” timpal Chandra.
Begitupun dengan rencana MoU antara Pemkot Pontianak bersama Perum Damri mengenai operasional bus, minimal dewan juga harus mendapat laporan.
“Jadi kan kita juga bisa mengkaji, apakah layak atau tidak, sesuai atau tidak dengan situasi di kota kita ini,” tukasnya.
Selain mengenai tarif, Chandra juga meminta agar Dishubkominfo dapat mengkaji jalur-jalur yang akan dilalui bus-bus ini nantinya. Dia menyarankan agar Pemkot memprioritaskan jalur bus terhubung dengan lokasi sekolah-sekolah yang ada di Kota Pontianak.
“Karena pelajar tidak boleh membawa kendaraan sendiri, jadi jalur yang dilewati harus banyak menggunakan jalur-jalur sekolahnya. Kalau itu sudah diakomodir, baru lah dilakukan perluasan ke jalur-jalur lain,” tuturnya.
Chandra juga meminta Pemkot memperhatikan waktu atau jam operasional bus setiap harinya. Di mana hendaknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak sekolah. Khususnya pada saat pelajar pergi dan pulang sekolah.
Jangan sampai pelajar sudah naik bus, tapi menunggunya lama. Begitu pula ketika jalan, jangan lama sampai pelajar terlambat masuk sekolah.
“Kemudian jam pulangnya juga, jangan sampai mereka terlantar, karena gara-gara bus ngejar jalur yang umum. Jadi intinya prioritaskan dulu lah anak-anak sekolah,” demikian Chandra.
Sebelumnya, Kepala Dishubkominfo Kota Pontianak Utin Srilena Chandramidi mengaku masih membahas berapa tarif bus yang ideal.
“Masih kita bahas, karena bus ini nantinya tidak hanya digunakan oleh masyarakat, tapi juga anak sekolah. Tapi yang jelas tarifnya tidak akan memberatkan,” katanya, Senin (26/12).
Utin mengatakan, bus-bus yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat tersebut akan mulai dioperasikan pada 2017. Bersamaan pula dengan pemungsian halte dan MoU dengan Perum Damri.
“Halte sudah selesai, kita akan MoU dulu dengan Damri,” ujarnya.
Dari 11 unit bus bantuan pemerintah pusat, kata Utin, lima sudah diterima Pemkot Pontianak, Jumat (23/12) kemarin. Sedangkan sisanya akan diserahkan pada 2017.
“Keberadaan bus ini sangat membantu, khususnya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, ramah lingkungan, dan masyarakat juga dapat menikmati moda trasportasi yang murah,” lugas Utin.
Reporter: Fikri Akbar
Redaktur: Arman Hairiadi
