eQuator.co.id – Pontianak-RK. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Solidaritas Mahasiswa Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) menggelar aksi damai di Bundaran Tugu Digulis Untan, Jalan Ahmad Yani, Pontianak Selatan, Rabu (7/12).
Aksi ini memperingati hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada 9 Desember. Dalam aksinya, aktivis Solmadapar menyerukan, kasus korupsi di Indonesia masih merajalela tanpa ada penyelesaian dan tindak tegas dari penegak hukum. Termasuk di Kalbar.
Koordinator Lapangan (Korlap), Giha Pranata mengatakan, Solmadapar meminta penegak hukum menyelesaikan kasus-kasus korupsi, khususnya di Bumi Khatulistiwa.
Menurut dia, tindakan korupsi yang dilakukan oknum pejabat, jelas telah merugikan rakyat. Uang yang diselewengkan adalah uang rakyat.
“Di Kalimantan Barat masih banyak kasus korupsi yang terjadi dan mandek. Perbuatan ini seperti jamur yang tumbuh subur dimusim hujan,” kata Giha.
Dia menuturkan, korupsi sudah sangat meresahkan masyarakat. Katanya dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, namun nyatanya saat ini hanya omong kosong belaka. “Yang ada di dalam pikiran pejabat, koruptor itu adalah bagaimana supaya uang dari rakyat dapat dinikmati oleh mereka, bukan untuk rakyat,” kesalnya.
Masih maraknya tindak korupsi, membuat Solmadapar prihatin. Sebagai bentuk keprihatinan itu, Solmadapar mendirikan posko Gayang Korupsi, sebagai upaya mengingatkan pemerintah dan penegak hukum untuk serius menyelesaikan kasus korupsi di Kalbar.
Lanjut Giha, berdasarkan rilis Kejati Kalbar, ada 29 kasus korupsi yang masih dalam proses penanganan dan masih mandek. “Sementara yang kita ketahui bersama, masih ada empat kasus lainnya yang belum ditangani,” paparnya.
Dengan demikian, lanjut Giha, hal tersebut membuktikan bahwa penegak hukum tidak serius dalam memberantas korupsi, Padahal koruptor dianggap sebagai hama dan musuh negara. “Ketika hal ini dibiarkan tanpa ada tindakan tegas, yang ditakutkan adalah virus ini semakin merajalela. Bahkan akan menggerogoti tatanan birokrasi,” tegas Giha.
Rakyat di Kalbar kata Giha, rindu dengan tatanan pemerintah yang jujur dan adil. Rakyat merindukan kesejahteraan yang saat ini hanya sekedar mimpi. “Rakyat di Kalbar rindu akan pembangunan yang merata disegala bidang. Dan tentu saja semuanya menginginkan perubahan,” tuturnya.
Giha menegaskan, Solmadapar akan terus menuntut agar penegak hukum serius dalam menangani kasus korupsi. Tuntaskan semua kasus korupsi yang penanganannya mandek di Kejati dan di Kalbar secara umum. “Intinya, Kalbar harus bersih dari korupsi,” tegasnya. (oxa)
