Kualitas kesehatan masyarakat menjadi salah satu faktor yang menentukan kemajuan bangsa dan daerah. Jika masyarakat tidak sehat, tentu Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi lemah.
Abdul Halikurrahman, Pontianak
eQuator.co.id – Mengatasi permasalahan kesehatan di Kalbar, Gubernur Kalbar, Sutarmidji meminta seluruh kepala daerah kabupaten/kota serius melakukan pembenahan fasilitas pelayanan kesehatan. “Saya harap bidang kesehatan bertul-betul jadi perhatian kita semua. Prioritas kita itu dua. Pendidikan dan kesehatan. Kalau infrastruktur itu urusan lain,” kata Sutarmidji ketika menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) yang berakhir kemarin, Jumat (29/3) di Hotel Kapuas Palace.
Pria yang karib disapa Midji itu menegaskan, pembangunan kesahatan masyarakar sangat perlu diseriusi. Supaya, pembangunan SDM generasi muda semakin baik. “Kita harus mempersiapkan generasi kedepan yang akan mengambil tongkat estapet kepemimpinan di negara ini. Sehingga kita harus siapkan. Masalah-masalah stunting juga harus kita selesaikan,” imbaunya.
Dia mewanti-wati seluruh Bupati dan Wali Kota, komitmen menuntaskan perosalan lewat program desa mandiri. “Persoalan keshatan ini bisa tuntas, ketika kita bicara desa mandiri,” katanya.
Untuk membentuk Desa Mandiri, ada 52 indikator yang harus dipenuhi. Salah satunya, indikator tingkat kesehatan masyarakat desa.
Menurut Midji, persoalan kesehatan yang terjadi di negara ini tak bisa tuntas. Itu disebabkan oleh lambannya pembentukan desa mandiri itu. “Desa mandiri di Indonesia tidak sampai 5 persen. Itu yang jadi masalah. Padahal seluruh kehidupan, mau bicara stunting dan lainnya semua ada di komponen desa mandiri,” terangnya.
Dia menyinggung mengenai persepsi yang keliru mengenai Dana Desa bisa menuntaskan semua masalah pedesaan, tanpa bekerjasama dengan stakehoder yang lain. “Kalau berpatok pada Dana Desa yang nialainya hanya Rp1,5 miliar, maka untuk menciptakan desa mandiri perlu 50 tahun,” katanya.
Jika seperti itu, maka selama 50 tahun negara ini masih berkutat pada masalah kesehatan, pendidikan, sosial dan infrastruktur. “Saya buat kebijakan untuk membentuk desa mandiri dengan cepat. Dana Desa cukup selesaikan 15 indikator. Yang ringan saja,” ucapnya.
Selanjutnya, kabupaten menyelesaikan 15 indikator. Sedangkan Pemprov Kalbar selesaikan 22 indikator. “Saya sudah MoU dengan Kapolda dan Pangdam untuk percepatan desa mandiri,” katanya.
Dia meyakini, terbentuknya desa mandiri akan mampu menyelesaikan perosalan stunting, dan sejumlah persoalan kesehatan lain.
Di tempat yang sama, Menteri Kesehatan, Nila Moeloek setuju soal pengentasan masalah kesehatan masyarakat melalui Program Desa Mandiri yang kini digencarkan Gubernur Kalbar. “Saya sangat setuju. Sebab, pendekatan pelayanan kesehatan ada di desa. Desa ini binaan puskesmas. Sehingga program kesehatan masyarakat, seperti posyandu bisa sinkron dengan program desa,” pungkasnya.
Editor: Yuni Kurniyanto
