eQuator – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui, masih terdapat sejumlah daerah yang belum juga mencairkan anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada), termin ketiga.
“Memang kami akui, beberapa daerah agak bandel. Termin ketiga pencairan keuangan agak tersendat,” ujar Tjahjo, Selasa (1/12).
Menurut Tjahjo, pencairan termin ketiga sedianya akan digunakan untuk membayar honor dan uang makan saksi yang akan melakukan pengawasan di tempat pemungutan suara (TPS), 9 Desember mendatang.
Karena itu agar pilkada tidak terkendala, Tjahjo mengaku pihaknya telah memanggil pimpinan daerah yang belum menggelontorkan anggaran pilkada termin ketiga.
“Kemarin sudah kami panggil, anggarannya ada sudah tanda tangan MoU (memorandum of Understanding), sudah tanda tangan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah,red) kok telat. Mereka janji 1-2 hari sudah cair sehingga masalah anggaran cukup tercukupi,” ujar Tjahjo.
Selain masalah anggaran, Pemerintah Daerah, Polri dan TNI kata mantan Sekjen DPP PDIP ini, juga akan membantu KPU mendistribusikan surat suara untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau. Seperti pulau-pulau terluar dan daerah pegunungan.
“Nanti itu akan dilakukan sampai hari H, membantu mengangkat kotak-kotak suara. Kominfo juga kami minta supaya tower-tower diaktifkan. Sehingga antara KPU dengan TPS bisa terkoneksi,” ujar Tjahjo. (gir/jpnn)
