eQuator.co.id – PONTIANAK-Calon gubernur Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa menjamin jalan di empat kecamatan di Kabupaten Sintang akan diaspal saat dirinya dan Suryadman Gidot terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur periode 2018-2023.
Selama ini, jalan di empat kecamatan, yakni Ketungau Tengah, Ketungau Hulu, Ketungau Hilir dan Kecamatan Binjai Hulu luput dari pembangunan karena anggaran yang dikucurkan Pemkab Sintang sangat minim. Selain itu, Pemkab Sintang juga tidak berkoordinasi secara intens dengan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Karena itu, Karolin mengatakan Gubernur Kalbar Cornelis mengambilalih kewenangan pengelolaan jalan itu dari Pemerintah Kabupaten Sintang kepada pemerintah provinsi.
“Tapi yang perlu diketahui, untuk proses perubahan status jalan dari tanggung jawab pemerintah kabupaten menjadi tanggung jawab pemeritah provinsi memerlukan proses panjang dan itu baru selesai pada tahun 2016 lalu. Setelah perubahan status jalan itu, akhirnya pada tahun 2018 ini, pemerintah provinsi bisa menganggarkan Rp20 miliar untuk perbaikannya,” kata Karolin di Sintang belum lama ini.
Permasalahannya, lanjut Karolin, dengan anggaran Rp20 miliar itu, tentu tidak akan cukup karena paling tidak diperlukan Rp1 triliun lebih untuk pembangunan akses yang menghubungkan empat jalan ini. Sayangnya, kata Karolin, APBD Kalbar tidak akan cukup untuk membangunnya.
“Saat pemerintahan pak Cornelis, tidak tinggal diam. Karena jalan utama di empat kecamatan ini menghubungkan Sintang ke Malaysia, sehingga pemprov Kalbar sudah mengajukan perubahan statusnya menjadi jalan Nasional dan itu sudah dilakukan,” jelasnya.
Karolin menambahkan, jika dipercayakan masyarakat Sintang dan Kalbar untuk memimpin provisi itu, solusi yang bisa dilakukannya ke depan, dirinya akan mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan akses jalan di empat kecamatan ini.
“Itu bisa kita lakukan karena kita memiliki kedekatan dengan presiden Jokwoi dan pak Jokowi juga memiliki komitmen untuk membangun daerah perbatasan. Saya yakin, kita bisa bersama membangun jalan ini dan ini juga menjadi salah satu program kami ke depan untuk membangun daerah perbatasan,” papar Karolin.
Selama ini, katanya, perbatasan negara yang ada di Sintang memang belum disentuh pembangunan dimana ada beberapa permasalahan yang ada, diantaranya akses jalan yang akan dibangun masuk dalam kawasan hutan lindung dan juga kurangnya komunikasi antara pemerintah kabupaten SIntang dua periode sebelumnya dengan pemerintah provinsi.
Hal itu yang mengakibatkan perbatasan negara yang ada di Sintang lebih lambat pembangunannya dibanding wilayah perbatasan lainnya yang ada di Kalbar.
“Untuk itu, ketika saya jadi Gubernur Kalbar nanti, saya harapkan Bupati Sintang yang saat ini menjabat bisa meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Kalbar sehingga jika ada koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat tentu proses pembangunan bisa dilakukan dengan baik,” pungkasnya.
