Black Campaign Vaksin Tak Kalah dengan Pemilu

Sambas Capaian Target Imunisasi MR Tertinggi se-Kalbar

MENKES Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moleoek didampingi Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat diwawancarai wartawan usai mengikuti kegiatan Rakerkesda Dinkes Kalbar, Kamis (29/3). Abdul Halikurrahman/RK

eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Tidak beda dengan pemilu, kampanye hitam (black campaign) bertebaran di jagat maya. Vaksinasi Measles (Campak) dan Rubella (MR) menuai pro dan kontra. Soal haram dan halal. Dampaknya, tidak sedikit warga yang menolak vaksin MR.

Nyatanya, Kabupaten Sambas menjadi salah satu daerah yang berhasil melaksanakan imunisasi MR. Bahkan melebihi target 100 persen. Capaian itu tertinggi se-Kalbar.

Mencapai target tersebut, kata Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moelek tentu tak mudah. Selain halal-haram, kampanye hitam vaksin MR begitu masif. Tak kalah dengan black campaign  pilpres dan pileg. “Kabupaten Sambas dapat meminimalisir pro dan kontra vaksin MR. Sehingga target 100 persen bisa diwujudkan,” ujar Menkes.

Nila Moelek mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sambas, mencapai target 100 persen imunisasi MR. Menurutnya, capaian tersebut tak mungkin terlaksana, kalau kepala daerahnya tidak mempunyai komitmen dan ketegasan kepada masyarakatnya. “Pak bupatinya betul-betul. Pak bupatinya yang mengatakan dalam hal ini,  (apresiasi) dong,” ucap Menkes ketika diwawancarai wartawan, usai menghadiri Rakerkesda Dinkes Kalbar di Kapuas Palace, Kamis (29/3) lalu. “Kalau saya minta, bupatinya tidak mau denger, gubernurnya tidak mau dengar ya susah saya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, dr Fatah Maryunani mengatakan, keberhasilan imunisasi MR di Kabupaten Sambas karena kerja keras semua pihak. “Semua tokoh masyarakat sampai pendeta kita libatkan dalam sosialisasi vaksin MR,” ungkapnya.

Selain itu, Kelompok Kerja (Pokja) MR yang diketuai dokter spesialis bekerjasama dengan Dinas Sosial, bekerja sangat efektif. “Dengan diturunkan dokter spesialis langsung ke lapangan, masyarakat lebih percara. Alhamdulilah, target seratus persen terialisasi,” katanya.

Dia juga berterimakasih kepada Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili. Yang ikut berperan dan terjun langsung ke lapangan. Menjelaskan ke masyarakat. Soal pro dan kontra halal dan haram vaksin MR. “Alhamdulilah di Kabupaten Sambas, bupatinya seorang ustaz. Beliau turun langsung ke lapangan bersama MUI, melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sehingga pro kontra halal dan haram MR tidak menjadi persoalan,” terangnya.

Dia menambahkan, secara keseluruhan, total anak yang telah divaksin MR di Kabupaten Sambas mencapai 150 ribu anak.

Sedangkan Gubernur Kalbar, Sutarmidji menilai, keberhasilan Kabupaten Sambas melaksanakan imunisasi MR karena pola sosialisasi dilakukan secara benar. “Mereka mengumpulkan seluruh tokoh masyarakat. Disitulah sosialisasi lebih efektif. Dan tidak ada provokatornya,” katanya.

Permasalahan dalam pelaksanaan imunisasi MR selama ini, kata mantan Wali Kota Pontianak itu, karena banyaknya isu miring mengenai kehalalan bahan vaksin tersebut. “Persoalan imunisasi MR itu kan ada provokatornya. (Sebagian warga, red) Baru dengar berite udah percaya. Padahal isu itu belum tentu benar,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili memastikan, dibawah kepemimpinanannya, Pemerintah Kabupaten Sambas selalu serius memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai standar. “Puskesmas yang ada di kecamatan dan pustu yang ada di desa, setiap tahun kualitas pelayanannya terus kami tingkatkan,” tegasnya.

Konsen bidang kesehatan masyarakat di Kabupaten Sambas, kata Atbah, yaitu menekan persoalan kematian anak dan ibu.

Sementara itu Asisten 1 Pemprov Kalbar, Marjani mengungkapkan, upaya menurunkan angka kematian anak akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, perlu ada upaya peningkatan imunisasi di semua kabupaten kota.

Tahun 2018, cakupan imunisasi di Kalbar baru mencapai 70,5 persen. Sedangkan target yang perlu dicapai adalah 75 persen. Hanya ada empat kabupaten yang baru mencapai imunisasi yaitu Sintang, Kayong Utara, Landak dan Melawi.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari pencapai indeks pembangunan manusia (IPM). Dari ketiga poin perhitungan IPM, salah satunya adalah bidang kesehatan. “Tahun 2017 status IPM Kalbar berada di status sedang dengan angka 66,29. Ini berarti kita perlu kerja keras untuk mewujudkan agar nilai IPM kita sejajar. Bahkan melebih IPM nasional,” tuturnya, Minggu (31/3).

Angka kematian ibu pada tahun 2018, paparnya menunjukkan perubahan yang lebih baik, yakni 95 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka itu jauh dibawah target 2018 yaitu 240 per 100 ribu kelahiran hidup.

Begitu juga dengan angka kematian bayi. Tahun 2018 diprediksi sebesar 7 persen per 1.000 kelahiran hidup, dan lebih rendah dari angka nasional yaitu 21,8 per 1.000 kelahiran hidup. Trubulensi gizi buruk pada tahun 2018 sebesar 3,38 persen. “Tidak melebihi target yang ditetapkan, yaitu kurang dari 5 persen,” katanya.

Kasus gizi kronik statik yang ditakutkan masyarakat Kalbar saat ini. Ada beberapa terobosan yang dilakukan menangani permasalahan tersebut. “Antara lain pemantau gizi pada daerah-daerah dengan jumlah stunting tinggi, melalui pemetaan kembali daerah yang sudah baik, belum baik, dan mana yang butuh perhatian khusus yaitu dengan pendampingan keluarga dan pemberian makanan tambahan,” jelasnya.

Sedangkan penyakit menular tuberkulosis (TBC) masih menjadi persoalan di Kalbar. Data terakhir tahun 2018, angka notifikasi semua kasus TBC diobati per 100 ribu penduduk baru mencapai 79,6 persen, atau capaian sebesar 121 dengan target 152.

Selain permasalahan penyakit menular, ternyata Kalbar tingkat kecacatan dan kematian akibat penyakit tidak menular mengalami peningkatan seperti jantung, struk, diabetes, kanker dan sebagainya. Dimana penyakit ini akibat perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat.

Ia mengingatkan, perlu ada penyelesaian secara cepat dan tepat, sehingga permasalahan kesehatan di Kalbar dapat diatasi.

Dibawah kepemimpinan Sutarmidji bersama Ria Norsan, urusan wajib melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan kesehatan, dipastikan alokasi belanja kesehatan diatas 10 persen dari total APBD provinsi, termasuk APBD kabupaten/kota. “Berdasarkan RPJMD Kalbar 2018 – 2023 peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan sasaran peningkatan layanan ibu anak, dimana arah kebijakannya peningkatan layanan gizi dan kesehatan ibu anak,” jelasnya.

Kemudian, status kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan meningkatkan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat. Penyediaan data informasi kesehatan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memadai, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan arah kebijakan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan, perluasan kapasitas dan fasilitas kesehatan rumah sakit. “Dari segi pembangunan infrastruktur, kita akan mempercepat penyediaan pembangunan infrastruktur daerah, percepatan desa mandiri, dan kabupaten sehat. Dari segi mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif. Kita akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan pendidikan dan derajat kesehatan,” tutur dia.

 

Laporan: Abdul Halikurrahman, Rizka Nanda

Editor: Yuni Kurniyanto

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!