Banyak Janji Belum Terealisasi

KAMMI Evaluasi 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

13
BERORASI. Massa aksi menyampaikan aspirasi menyikapi 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK di Taman Digulis Untan, Selasa (23/10) sore. Andi Ridwansyah-RK

eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Kalbar menggelar unjuk rasa mengevaluasi empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, Selasa (23/10) sore. Aksi di Taman Digulis Untan ini diikuti puluhan orang.

Peserta aksi tampak berdiri memegang spanduk bertuliskan berbagai tuntutan. Mulai dari tulisan ‘Mana Janji Manismu, ‘Darurat Narkoba’, ‘Hukum Tidak Adil, dan ‘Kembalikan kedaulatan Pangan’. Ada pula tulisan bernada sindiran, misalnya  ‘Empat Tahun Tidak Beres Pak De Minta Dua Priode Situ Waras?

Ketua KAMMI Kalbar, Imran Ramadhan menuturkan, pihaknya merasa perlu melakukan aksi ini. Karena pihaknya melihat di empat tahun pemerintahan Jokowi menyisakan banyak masalahan. “Karena ini tahun terakhir, jangan sampai pak Jokowi sibuk kampanye, sibuk pencitraan dan memimpin Indonesia makin kacau,” katanya kepada wartawan.
Dirinya menuturkan, ada lima pernyataan sikap yang menjadi perhatian mereka. Pertama, tentang utang negara. Pihaknya peringatkan Jokowi agar berhati-hati. “Kalau tidak hati-hati bisa bahaya kedaulatan negara kita,” ujarnya.

KAMMI Kalbar juga menyoroti masalah kedaulatan pangan di negeri ini. Padahal makmur dan subur, tapi pangan Indonesia tidak berdaulat. “Kemarin pak Jokowi sampai impor 2 ton beras, jadi itu sangat memperihatinkan bagi kita,” ungkapnya.

Irman juga menilai kedaulatan hukum di negeri ini semakin memperihatinkan. Kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum semakin menurun. “Kita memandang sampai saat ini pak Jokowi tidak serius menagani permasalahan hukum,” sebutnya.

Permasalahan lain yang juga menjadi sorotan pihaknya masih maraknya tenaga kerja asing. Menurut KAMMI, belum ada kejelasan terhadap penanganan tenaga kerja asing. “Sampai saat ini tenaga kerja asing masih banyak di Indonesia namun kita tidak tau dimana rimbanya,” tuturnya.

Terakhir kata Irman, kasus narkoba. Sampai saat ini Indonesia masih marak narkoba. “Untuk itu kita mengingatkan pak Jokowi untuk memberikan proteksi yang tegas menagani masalah tersebut,” jelasnya

Sementara Koordinator Lapangan, Ihzal Muahini menuturkan, aksi ini dilakukan serentak seluruh Indonesia. Aksi damai ini dalam rangka mengevaluasi empat tahun kinerja Jokowi-JK dalam lima bidang. “Mulai dari kedaulatan pangan, hutang negara, kedaulatan hukum, tenaga kerja asing, serta narkoba” katanya.

Dia menilai sampai saat ini banyak janji Jokowi-Jk yang belum terealisasi. Oleh karena itu, KAMMI turun ke jalan dan sebuah keharusan bagi mahasiswa untuk membuka mata rakyat bahwa pemerintah belum mampu mengemban amanah rakyat.

“Misalnya saja hari ini publik kembali disuguhi tontonan sengkarut kebijakan impor beras, ketidak kompakan birokrasi secara nyata dipertontonkan melalui perseteruan antara Menteri Perdagangan dan Kepala Bulog,” paparnya.

Tak hanya itu, penegakan hukum saat ini sudah tidak adil. Ketika ada pelanggaran HAM, misalnya kasus Trisakti dan lain sebagainya ketika mereka sudah mendukung Jokowi kasus tersebut dibebaskan. Padahal kata dia, pada masa kampanye Pilpres 2014 Jokowi telah berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Sementara narkoba, sebagaimana diketahui merusak anak bangsa. BNN menyatakan bahwa bandar narkoba yang tertangkap sampai saat ini baru 20 persen. Sisanya masih berkeliaran mengoperasikan jaringan peredaran narkoba di semua golongan, usia dan profesi. “Bandar yang sudah dipenjara pun masih bisa mengatur bisnis ilegal dari balik bui,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti tentang utang luar negeri Indonesia yang selalu naik. Hingga akhir Agustus 2018, utang luar negeri Indonesia sebesar USD 360,7 Miliar atau Rp5.484 Triliun. “Itu data terakhir dari BPS. Utang tersebut campuran dari utang  pemerintah dan swasta yang diakibatkan karena impor dan pembangunan infrastruktur,” paparnya.

Terkait tenaga kerja asing, banyak menyebabkan pengangguran di dalam negeri. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA cenderung mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. “Padahal banyak tenaga kerja lokal masih membutuhkan lapangan pekerjaan,” lugasnya.

Izhal berharap, pemerintah dapat memperhatikan aspirasi  yang mereka sampaikan. Pemerintah harus memberlakukan hukum secara adil, segera menuntaskan utang negara, menjaga kedaulatan pangan, menjadikan Indonesia bebas narkoba, dan menyelesaikan masalah TKA.  Apabila tidak ada perhatian tersebut, pihaknya akan terus melakukan aksi. KAMMI akan terus mengawal pemerintahan sampai dengan lima tahun.

“Siapapun yang menjadi pemimpin kedepan, kita akan terus mengawasi. Yang menjadi kekurangannya kita akan memberikan masukan,” pungkasnya.

 

Laporan: Andi Ridwansyah

Editor: Arman Hairiadi