eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kalbar mendesak Kementerian Perhubungan RI, mencabut aturan bagasi berbayar. Aturan ini diterapkan sejumlah maskapai tapi dianggap merugikan oleh UMKM.
“Ini akan membuat melemahnya daya beli masyarakat. Khususnya tamu atau wisatawan yang datang dari luar Kalbar. Enggan membeli produk UMKM atau produk oleh-oleh asal provinsi kita, dan kami menolak adanya kebijakan ini,” ujar Koordinator Wilayah Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kalbar, Suherman, Rabu (6/2).
Suherman berharap, aturan yang dibuat oleh Kemenhub tersebut segera dicabut. Sebab hal ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terutama pelaku usaha kecil yang mayoritas pendapatan ekonominya berasal dari usaha kecil tersebut.
“Misalnya usaha membuat aneka makanan olahan lidah buaya. Nah produk ini beragam, seperti air aloevera. Kalau ditimbang cukup berat, sementara harganya murah, kalau mau dibawa sebagai oleh-oleh harus bayar bagasi. Artinya orang berpikir untuk membeli dan membawa
Kata Suherman, aturan bagasi berbayar ini, bukan tidak mungkin malah membuka peluang produk luar untuk masuk di provinsi ini. Terlebih di era pasar bebas atau MEA.
“Dengan MEA semua produk bisa masuk. Seperti Malaysia sudah mulai masuk, jangan sampai kita kalap gara-gara produk luar banjir dan bisa masuk hanya lewat jalan darat. Sementara kita berjualan dengan orang luar Kalbar, orang enggan beli, lantaran mahal biaya bagasinya,” tuturnya.
Untuk itu kata Suherman, pihaknya saat ini juga mengimbau kepada pelaku UMKM binaan di PLUT Kalbar agar membuat produk dengan ukuran yang lebih kecil.
“Sehingga lebih mudah dan tidak berat ketika dibawa. Seperti miniatur tugu kita sarankan agar membuat agak lebih mini, sehingga bebannya tidak begitu berat, serta produk lainnya,” tuturnya.
Kemudian Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI), Nurhayati mengutarakan adanya tarif bagasi tentu akan meresahkan bagi pelaku usaha.
“Kami sebagai UMKM tentu perlu diperhatikan. Salah satunya dari sisi promosi produk yang dibuat. Tentu adanya pemberlakuan tarif bagasi kita juga akan kesulitan. Terutama ketika akan membawa produk saat event keluar kota, pasti ini akan diperhitungkan biayanya,” kata Nurhayati.
Berbeda dengan event atau pameran yang difasilitasi oleh pemerintah atau dinas terkait, kata Nurhayati, tentu kebutuhan biaya selama event akan ditanggung.
“Kalau kita ikut event keluar Kalbar secara mandiri, pasti agak berat untuk membawa produk untuk dipamerkan. Biayanya tinggi, kalau kita menaikkan harganya jual produk untuk menutupi biaya, khawatirnya produk yang dibawa malah tidak laku. Apalagi proyek kita ini dikenal murah dan terjangkau, kita minta aturan bagasi dicabut dan kembali seperti semula,” paparnya.
Laporan : Nova Sari
Editor : Andriadi Perdana Putra
