eQuator – Sekadau-RK. Distribusi bantuan pupuk yang disalurkan pemerintah bagi petani-petani sawah dinilai perlu pengawasan ketat. Jika tidak, dikhawatirkan tak tepat sasaran atau carut-marut.
“Bawasda perlu mengawasi penyaluran bantuan pupuk untuk petani sawah, siapa saja yang berhak dan berapa jumlahnya,” ujar anggota DPRD Sekadau, F Negek, kemarin.
Menurut Negek, Bawasda (termasuk didalamnya pihak Inspektorat) perlu turun langsung ke lapangan untuk memastikan peyaluran bantuan tersebut sudah tepat sasaran. Ini diperlukan agar tujuan untuk memudahkan petani melakukan aktivitasnya benar-benar tercapai.
Apalagi, penyaluran bantuan pupuk sudah memiliki petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) masing-masing. Dengan demikian, pelaksanaan distribusi bantuan harus sesuai dengan juklak dan juknis yang sudah ditentukan dari pusat. “Diawasi apakah sudah sesuai aturannya,” tambahnya.
Pengawasan ketat diperlukan tak hanya agar bantuan betul-betul sampai kepada petani-petani yang sangat membutuhkan. Lebih dari itu, dikhawatiran akan terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan.
“Karena itu hak rakyat jadi harus dipastikan agar benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai rakyat hanya dijadikan proposal, tapi bantuannya tidak sampai ke mereka yang membutuhkan,” tukas Negek. (bdu)
