eQuator – DPRD Provinsi Kalbar melakukan rapat paripurna tentang penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan DPRD Provinsi Kalbar tentang KUA dan PPAS APBD Kalbar tahun anggaran 2016.
Selain itu dalam rapat juga dilakukan penyampaian nota penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda APBD Provinsi Kalbar tahun anggaran 2016. Pemerintah Provinsi Kalbar berharap kebijakan anggaran dalam APBD 2016 dapat mengarah kepada upaya pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan, pihaknya senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dari sisi teknis perencanaan dan pelaksanaan anggaran 2016.
“Melalui cara-cara memperjelas hubungan yang logis antara alokasi Anggran (input) dengan output dan autcome program dalam kerangka penerapan anggaran berbasis kinerja,” ulas Christiandy Sanjaya di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Senin (9/11).
Wagub menegaskan, pembahasan terkait APBD 2016 ditargetkan tepat waktu dan tidak akan terjadi keterlambatan. “Tentunya kita harapkan segera ditetapkan dan tidak ada keterlambatan, kemungkinan Desember ini selesai pembahasannya,” jelasnya.
Menurutnya, Pemprov Kalbar tetap fokus pada mengurangi pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dan kurang produktif. Antara lain belanja perjalanan dinas dan konsinyering (meeting) meningkatkan peranan aparatur pengawas intern pemerintah (APIP) dalam melakukan review rancangan kerja dan anggaran (RKA) guna menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Tak hanya itu, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan lebih baik dan penguatan sistem monitoring serta evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja.
“Dengan memperhitungkan pengaruh eksternal dan internal tantangan perekonomian daerah serta memperhatikan target indikator dalam RPJMD Provinsi Kalbar sehingga sasaran atau rencana capaian indikator ekonomi makro Provinsi Kalbar tahun 2016, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2016 ditargetkan tumbuh sebesar 6,09 persen,” ulasnya.
Selain itu angka pengangguran ditargetkan sebesar 3.17 persen, indeks pembangunan manusia (IPM) ditargetkan sebesar 73,93 persen serta angka kemiskinan ditargetkan sebesar 5,72 persen.
Mengenai target di APBD 2016 untuk tahun anggaran 2016, anggaran pendapatan ditargetkan sebesar Rp4,492 triliun lebih. Yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,888 triliun lebih, dana perimbangan sebesar Rp1,880 triliun lebih serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp724,347 miliar.
Wagub berharap, selaku eksekutif pembahasan dapat berjalan lancar dan tetap pada koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dapat diselesaikan sesuai dengan rencana bersama. (fie)
