eQuator.co.id – Pontianak-RK. APBD 2019 telah disahkan dan hanya tinggal dialokasikan untuk melakukan berbagai pembangunan di seantero Provinsi Kalbar. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan serta pembangunan infrastruktur yang masih menjadi fokus pemerintah, sehingga diharapkan APBD bisa mengakomodir kepentingan masyarakat.
“APBD 2019 yang sudah disusun ini sebagian besar sudah mengakomodir kepentingan rakyat secara adil dan merata. Tapi tentu berbagai koreksi yang selama ini mungkin tidak tepat sasaran terus dilakukan,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ir H Suriansyah, MMA, Jumat (14/12).
Dalam kesempatan itu, legislator Partai Gerindra ini menjelaskan secara rinci beberapa sektor yang menjadi proyeksi pemerintah yang tertuang dalam APBD 2019. Misalnya di bidang infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalbar anggarannya lebih dominan.
“Kalau kebutuhan infrastruktur secara umum sudah ada peningkatan secara signifikan. Untuk peningkatan, perbaikan jalan provinsi terutama yang menjadi kewenangannya,” ujar H Suriansyah.
Sementara di bidang pendidikan juga menjadi fokus Gubernur Kalbar, H Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalbar, H Ria Norsan. Karena selain merupakan janji kampanye pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar untuk segera direalisasikan sekaligus penting untuk peningkatan IPM Kalbar.
“Untuk keperluan di bidang pendidikan, ini yang sangat signifikan yang dianggarkan hampir 35 persen termasuk beasiswa SMA/SMK. Jumlahnya cukup besar yang muaranya untuk peningkatan IPM Kalbar pada tahun-tahun mendatang,” jelasnya.
Menurutnya, realisasinya sudah mulai bisa dirasakan di dua kabupaten, yang mana secara bertahap soal pendidikan turut dikembangkan di kabupaten-kabupaten lainnya di Kalbar. “Pembangunan SMA/SMK unggulan sudah dimulai di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sambas,” terangnya.
Sedangkan di bidang kesehatan lebih dari 10 persen dialokasikan dari total keseluruhan APBD 2019. Hal itu penting untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan kesehatan.
“Di bidang kesehatan sosial. Saya melihat Gubernur sudah menganggarkan perbaikan rumah tidak layak huni. Tapi belum bisa terlalu besar dan mudah-mudahan tepat sasaran bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan,” harapnya.
Sementara pembangunan di bidang ekonomi, dimana desa menjadi titik fokus pemerintah. Dengan program Dana Desa (DD) yang telah diajukan. “Saya melihat secara umum pembangunan perekonomian di pedesaan sudah cukup,” tuturnya.
Tak hanya itu saja, Pemprov Kalbar juga memproyeksikan alokasi dana di bidang pertanian. “Kemudian di bidang lain seperti pertanian, pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran untuk diversifikasi pangan dan lain-lain. Saya rasa apa yang kita anggarkan bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Kalbar sudah menjangkau keseluruhan,” ucap Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kalbar ini.
Reporter: Gusnadi
Redaktur: Andry Soe
