eQuator.co.id – Pontianak-RK. Walaupun sedikit molor dari waktu yang ditentukan, persiapan pembongkaran dan pembangunan Gertak 1 yang menghubungkan Jalan Pak Kasih dan Jalan Komyos Sudarso sudah dilakukan. Proyek pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum tersebut menelan anggaran Rp19 miliar.
“Koordinator sedang melakukan persiapan-persiapan, sambil membuat rambu atau papan-papan pengumuman yang nanti menjadi petunjuk jalur mana yang bisa dilewati,” ujar Edi Rusdi Kamtono, Wakil Wali Kota Pontianak, usai menghadiri prosesi pelantikan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Pontianak, Selasa (19/7) di Gedung DPRD Kota Pontianak.
Sebelumnya Pemkot sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak dalam pengerjaan gertak 1. Kesepakatan pun sudah didapat yang rencananya akan dimulai pada 16 Juli. Namun sampai waktu yang ditentukan ternyata masih belum ada pengerjaan. Kendati begitu, menurut Edi, tidak masalah karena pihak terkait tengah mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan lain agar operasionalnya tidak terganggu.
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pontianak ini memastikan, pengerjaan proyek yang ditargetkan selesai Nopember tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Masyarakat diminta untuk memaklumi, jika nanti ada pengalihan arus kesejumlah ruas jalan.
“Peran media juga bisa mempublis ke masyarakat agar tidak kaget, karena kalau sudah sampai di lokasi mutar balik lagi, ngomel-ngomel misalnya,” pungkasnya.
Edi menilai wajar proyek itu menelan anggaran Rp19 miliar. Terlebih dalam perencanaannya pembangunannya akan kokoh.
“Saya rasa ini hal yang wajar dalam pembangunan suatu proyek, karena itu harus dilaksanakan termasuk jalan-jalan lain yang dikerjakan yang sudah kita umumkan,” paparnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Hery Mustamin menuturkan, pihaknya mengapresiasi pembagunan gertak 1. Namun ia mengingatkan agar segala keemungkinan harus segera disiasati, khususnya pengaturan lalu lintas.
“Yang paling penting menurut saya pembangunan untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat. Memang dampaknya pasti ada seperti alur lalu lintasnya, makanya harus sudah diantisipasi,” lugasnya.
Pemkot, kata dia dimintanya menggandeng beberapa instansi termasuk kepolisian untuk mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Sehingga pembangunan berjalan lancar tanpa ada hambatan.
“Pemerintah harus berkoordinasi dengan Polantas, tapi saya yakin pemerintah daerah sudah berkoordinasi menyikapi hal itu,” tuturnya.
Hery mengingatkan, walaupun muat untuk pengalihan arus kendaraan besar dan berat agar tidak ke jalan lingkungan.
“Karena standarisasiny di bawah, dan pengawasan ini harus bisa dilakukan dan tempatkan petugas,” tegasnya. (agn)
