eQuator.co.id – NGABANG-RK. Kritik di media sosial, atas layanan kesehatan yang dianggap kurang baik dari rakyat, cepat direspons oleh pucuk pimpinan Pemerintah Kabupaten Landak. Bupati Karolin Margret Natasa segera mendatangi RSUD Landak yang menuai kecaman tersebut.
Keluhan itu datang dari warga Desa Parek, Kecamatan Air Besar, yang disampaikan melalui Facebook. Yang dipermasalahkan adalah belum adanya ambulans yang bisa digunakan untuk memulangkan jenazah warga Desa Parek ke kampung halamannya.
Sedangkan, ambulans tersedia di RSUD Landak. Namun, ketika sopir ambulans dihubungi, yang bersangkutan enggan mengantarkan.
Bupati Karolin datang tiba-tiba, Selasa (2/1). Ia langsung memasuki satu-persatu ruangan yang ada di RSUD Landak itu. Direktur RSUD Landak, Pius Edwin, segera memberikan penjelasan atas complain warga yang sampai ke telinga bupati.
“Kita sudah mentelusuri postingan dari warga tersebut. Tadi kita sudah mendapat penjelasan dari Direktur RSUD Landak, untuk pasien BPJS memang tidak dicover biaya pengantaran jenazah,” ujar bupati.
Imbuh dia, “Jadi, memang harus dibayar. Yang dibayar oleh BPJS adalah rujukan pasien dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan berikutnya. Sedangkan dalam keadaan sudah meninggal dunia, tidak ada pembiayaan dari BPJS”.
Di wilayah Landak, ia mengakui, memang ada wilayah yang cukup sulit akses jalannya. Sehingga, memerlukan kendaraan khusus.
“Saya mengucapkan terima kasih sudah mendapatkan informasi tersebut. Wilayah dari pasien yang meninggal dunia itu memang memiliki akses jalan yang sulit dan harus menggunakan kendaraan double gardan (4 wheel drive). Kita tidak bisa menggunakan mobil biasa untuk menuju Desa Parek,” papar Karolin.
Tidak siapnya sopir ambulans mengantarkan jenazah ke Desa Parek karena medannya berat. Apalagi, pada saat itu, si sopir baru pulang dari merujuk pasien.
Bupati berharap, ke depannya hal-hal seperti itu harus dipikirkan. Dengan demikian, tidak ada lagi masyarakat yang tidak mampu membawa pulang jenazah keluarganya ke rumah.
“Jika demikian, tidak ada pilihan lain selain subsidi dari pemerintah. Kita akan membicarakan hal ini dengan instansi terkait, supaya masalah ini dapat diatasi,” janjinya.
Kepada bupati, Direktur RSUD Landak, Pius Edwin menyatkan, sopir ambulans berjumlah empat orang. “Dan satu cadangan yang berfungsi di RSUD Landak. Sedangkan, untuk honor para sopir ambulans itu sesuai dengan bidang pendidikan masing-masing,” tutur Pius.
Sopir jenjang pendidikan SMA Rp1,4 juta dan jenjang pendidikan D III Rp1,5 juta. “Juga mendapatkan jasa pelayanan (Jaspel) yang diklaim langsung ke BPJS,” tambahnya.
Laporan: Antonius
Editor: Mohamad iQbaL
