eQuator.co.id – Pontianak-RK. Puasa tak menyurutkan ratusan mahasiswa menyuarakan tuntutan. Momen Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke 101 Tahun 2018, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalbar dan Kepemudaan Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pontianak menggelar aksi di Taman di Gulis Untan, Senin (21/5).
Aksi yang dimulai pukul 16.00 WIB. Panas matahari tak sedikitpun meyurutkan semangat aksi. Satu persatu bergiliran menyampaikan aspirasi.
Sebagian dari mereka membawa tulisan tuntutan aksi. Beberapa dari mereka juga menjadi orator aksi. Mereka membawa keranda mayat yang simbol matinya reformasi.
Menurut Koordinator Aksi, Muhammad Agustiar Akbar, aksi mereka memperingati 20 tahun reformasi.”Kondisi bangsa di era reformasi sekarang belum beres, masih banyak yang perlu diperbaiki,” katanya.
Agustiar menilai, reformasi mengalami kemunduran dari cita-cita sebelumnya. Reformasi yang diperjuangkan dulu, menjamin kebebasan. “Namun saat ini, kebebasan seperti disembelih dengan adanya perubahan UU MD3,” ungkapnya.
Rakyat mencintai Indonesia dan pemimpinnya. Namun diberikan batasan untuk memberikan kritikan.”Kita dikekang memberi kritikan. Padahal kritikan sangat penting bagi pembangunan bangsa,” imbuhnya.
Massa meminta diwujudkannya kebebasan berdemokrasi dan menjamin penuntasan kasus HAM masa lalu. Memberikan ruang kebebasan bersuara dan berserikat bagi rakyat dan pemberantasan KKN. Kemudian meminta pemerintah memastikan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya para buruh.
Selanjutnya, menuntut pembagian sistem yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Memberikan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua kalangan. Mendesak pemerintah menciptakan ketahanan nasional di bidang energi dan pangan untuk Indonesia yang berkelanjutan. Terakhir, mendesak pemerintah memperbaiki masalah sistem otonomi daerah yang dianut sekarang. “Dari data Kementrian Dalam Negeri ada 360 kepala daerah yang terkena kasus korupsi,” jelasnya.
Kepada penegak hukum diharapkan menuntaskan kasus yang berkenaan dengan hajat hidup masyarakat Indonesia. Massa juga menyoroti pembangunan yang dilakukan pemerintah pascareformasi. Mereka menilai ada tebang pilih dan belum melakukan pemerataan. “Misalnya pembangunan Kota Pontianak, berbeda dengan pembangunan daerah lainnya,” ucapnya.
Pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan publik, maupun pelayanan kesehatan di Kalbar belum memadai. Sehingga perlu ditingkatkan kembali.
Untuk itu, dia mengajak mahasiswa, kaum intelektual, kaum muda yang dahulu pernah menjadi penggerak reformasi di zaman orde baru untuk dapat memperjuangkan cita-cita reformasi. “Reformasi perlu diperjuangkan kembali, sehingga hanya ada satu kata, reformasi atau mati,” lugasnya.
Sementara perwakilan KAMMI Kota Pontianak Rizal Muhaimi menuturkan, kondisi demokrasi Indonesia sangat buruk sekali.
“Tidak sesuai dengan tuntutan mahasiswa era reformasi,” sebutnya.
Era reformasi saat ini banyak hak-hak rakyat yang terbelenggu. Misalnya kebebasan berpendapat. Pemerintah melakukan perubahan UU MD3 yang tidak pro rakyat. Lantaran membatasi kebebasan rakyat untuk mengkritik pemerintahan. “Padahal sistem demokrasi era reformasi memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menyuarakan pendapatnya,” katanya.
Rizal menuturkan, ada lima tuntutan KAMMI dalam memperingati 20 tahun reformas. Pertama, meminta pemerintah melakukan penegakan hukum yang sama antara warga negara Indonesia. Kedua, mengembalikan sistem demokrasi Indonesia seutuhnya sesuai dengan tuntutan mahasiswa pada saat reformasi.
Kemudian keteiga, menghapus kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. Keempat, pemberantasan segala bentuk KKN. Dan kelima, menjaga kedaulatan dan kesejahteraan Indonesia dari impor TKA.
Sementara itu dikutip dari Jawa Pos, Reformasi yang ditandai dengan tumbangnya Orde Baru 20 tahun lalu masih jauh dari sasaran utamanya. Mantan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menilai sasaran utama reformasi berupa mewujudkan peradapan Indonesia masih belum tercapai. Meskipun, jalannya reformasi itu sudah sesuai rencana.
Habibie menuturkan peradapan Indonesia itu khususnya mengacu pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang benar-benar bisa diandalkan. Mereka punya kualitas hidup dan etos kerja yang tinggi.
”Dan prasarana untuk suatu kehidupan dia kembangkan sendiri secara mandiri,” ujar Habibie pada Sarasehan Nasional Keluarga Bangsa Refleksi 20 Tahun Reformasi yang diadakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), kemarin (21/5). Acara di Hotel Grand Syahid Jaya itu dihadiri oleh putra putri mantan presiden diantaranya Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhyono, Yenny Wahid, dan Ilham Habibie.
Lebih lanjut dia menuturkan bahwa peradapan Indonesia itu ditentukan tiga hal utama yang ada pada manusia. Yakni berbudaya, agama, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tiga hal itu harus berjalan seimbang.
”Apa yang dia mampu laksanakan dengan risiko serendah mungkin untuk mendapatkan nilai setinggi mungkin. Itu diperoleh bila proses pembudayaanya baik,” ujar Habibie.
Untuk mencapai tujuan reformasi itu Habibie menyebut perlu ada konsolidasi semua pihak supaya lebih transparan. Tapi, dia juga mengingatkan meskipun Indonesia negara yang sebagian besar berpenduduk muslim, tapi bukan menjadi negara Islam. Melainkan negara yang menganut ketuhanan yang maha Esa.
”Karena kalau dia (mengikut) jalannya sendiri silahkan, keyakinanya kok. Tidak ada alasan bagi siapapun juga untuk karena tidak sesuai kamu buat yang neko-neko atau aneh-aneh,” jelas dia.
Dia juga menyebutkan jangan sampai ada politik identitas yang justru membuat kemunduran dari misi reformasi. Politik indentitas itu justru menjadi semacam penjajah baru bagi Indonesia. ”Kita diadu domba, kita korbannya. Dan untuk menghilangkannya butuh waktu,” tambah dia.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menuturkan dia menjadi saksi hidup saat reformasi bergulir. Karena hampir tiap saat menemani Megawati Soekarnoputri dan Taufik Kiemas semenjak peristiwa tragedi Kudatuli, 27 Juli 1996. Dia bercerita menjelang reformasi itu tiap hari rumah mereka di Kebagusan, Jakarta Selatan ada tamu.
”20 tahun lalu wajah reformasi adalah teriakan mahasiswa membuka bungkam 32 tahun suara rakyat. 20 tahun lalu ekspresi reformasi adalah turun ke jalan,” kata dia.
Dia menuturkan salah satu keberhasilan reformasi adalah suara rakyat lebih didengar daripada sebelumnya. Selain itu, ada amandemen UUD 1945, penghapusan dwifungsi ABRI, dan otonomi daerah. Tapi, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. ”Potensi disintegrasi bangsa yang terus datang,” tambah dia.
Di sisi lain, Partai Amanat Nasional kemarin menggelar refleksi reformasi 20 tahun, dengan menghadirkan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. Salah satu sosok yang dianggap sebagai tokoh reformasi itu mengungkap kisah yang menurutnya belum pernah disampaikan selama ini.
Amien menyebut dua hari pasca peristiwa 20 Mei, dirinya ditemui sejumlah dokter yang menangani mantan Presiden Soeharto, di kantor PP Muhammadiyah. Amien menyebut sejumlah dokter ini menyampaikan pesan khusus kepada dirinya.
”Ini nggak ada di koran, inside information. 20 Mei malam itu Pak Harto akan pidato lengser, cuma tidak ada satu menteri pun yang masih mendampingi Pak Harto kecuali (Menteri Sekretaris Negara) Saadillah Mursjid,” ujar Amien.
Menurut pendiri PAN itu, Soeharto mengurungkan niatnya untuk menyampaikan mundur. Namun, keputusan itu hanya bertahan sehari. Tepatnya pada 21 Mei, Soeharto menyatakan diri lengser keprabon dari jabatan Presiden yang dia pegang selama 32 tahun. Amien menilai cerita Soeharto itu bisa dijadikan pelajaran. ”H ati-hati Anda kalau punya table friends. Begitu Anda pesta, senang, muji-muji. Begitu susah, hilang,” kata Amien.
Sedikit menarik sehari sebelum 20 Mei, Amien juga mengaku ditelepon seorang jenderal TNI. Amien mengaku lupa namanya, namun, jenderal bintang dua itu meminta agar Amien membatalkan pesta reformasi keesokan harinya.
”Saya lupa namanya. Pak Amien, tolong 20 Mei yang akan dijadikan syukuran reformasi di Monas dibatalkan, karena kami sudah berketetapan akan membubarkan kumpulan massa itu sekalipun peristiwa Tiananmen Square itu akan terjadi,” ujarnya.
Secara diplomatis, Amien juga menyebut bahwa dirinya hanyalah satu dari sekian banyak tokoh reformasi. Saat mahasiswa dan para aktivis berkumpul di depan gedung MPR dan DPR, ada sejumlah tokoh yang juga menyuarakan reformasi.
”Saya bersyukur mungkin karena dulu tampil tanggal 20 Mei di pelataran MPR itu. Kalau saya ingat ada banyak, Albert Hasibuan, Fuad Bawazier, Pak Zul (Zulkifli Hasan) masih muda,” kata mantan Ketua MPR itu.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPR yang juga mantan aktivis 98 Fahri Hamzah menilai, salah satu hasil dari reformasi adalah dimulainya sistem demokrasi di tanah air. Fahri memandang demokrasi di Indonesia sudah lebih bagus dibanding era pemerintahan Soeharto. Namun, Fahri menilai ada faktor penting yang masih belum baik.
”Faktanya, saat ini ketimpangan masih meningkat, gini koefisien kita masih tinggi disinilah kira-kira begitu. Jadi apa yang sukses, sistemnya sudah baik. Apa yang belum sukses? Pemimpinnya yang belum baik,” kata Fahri.
Fahri menilai, sistem demokrasi di Indonesia sudah diakui dunia. Namun, dalam kepemimpinan di era reformasi belum mampu mengimbangi. Fahri menyoroti turunnya kualitas demokrasi di era Presiden Joko Widodo. Bahkan akhir-akhir ini, hukum menjadi barang yang menakutkan.
”Munculnya tagar ganti presiden menandakan pemerintahan saat ini gagal memahami kebebasan publik,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, secara umum, proses reformasi selama 20 tahun di Indonesia berjalan baik. Bahkan, banyak ahli-ahli dunia yang mengakui jika proses demokratisasi di Indonesia berjalan stabil.
“Dibandingkan kawasan ASEAN, kita lebih baik dari Filipina dan Thailand,” ujarnya.
Meski demikian, masih ada sejumlah aspek yang belum maksimal. Dari sisi kelembagaan misalnya, DPD yang menjadi anak rahim reformasi belum berfungsi sesuai harapan. Imbasnya, manfaat dari lembaga yang memakan anggaran cukup besar itu tidak terasa.
“DPD suatu lembaga yang dipilih melalui pemilu ga jelas fungsinya. Legislasi bukan, LSM bukan,” imbuhnya.
Haris menambahkan, di usia 20 tahun, kualitas demokrasi belakangan berjalan stagnan. Jika mengacu pada indeks demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Di mana isu SARA meningkat, hingga kualitas partai politik hingga kinerja parlemen yang belum memuaskan.
“Kalau kita lihat korupsi yang merajalela, itu menunjukkan tata kelola pemerintah belum cukup baik. Penegakan hukum yang tidak konsisten. Satu lagi penyelesaian kasus HAM selalu ketinggalan,” pungkasnya.
Laporan: Andi Ridwansyah, Jawa Pos/JPG
Editor: Arman Hairiadi
