Pontianak-RK. Sudah jelas adanya penolakan terhadap Muktamar Islah yang akan diselenggarakan 8-11 April di Jakarta, namun Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalbar Hasil Muktamar Bandung, H. Ahmadi Usman, SAg mengkliam tidak ada kubu-kubuan di partainya.
“DPW PPP hasil Muktamar Bandung dan Surabaya bersama-sama melaksanakan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) sebagai langkah menyamakan persepsi menghadapi Muktamar Islah di Jakarta. Mukerwil juga mempersiapkan Muktamar VIII di Jakarta. Kita membahas persiapan internal, menyampaikan persepsi dan menyamakan pandangan kita terhadap apa yang akan direkomendasikan,” kata Ahmadi di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Rabu (6/4) malam.
Kubu yang menolak Muktamar Islah adalah pengurus PPP jajaran Djan Faridz yang dipimpin H. Sutarmidji, SH, M.Hum selaku Ketua DPW Kalbar.
Dijelaskan Ahmadi, agenda Muktamar Islah di Jakarta, membahas AD/ART, kebijakan strategis partai dan memilih kepemimpinan lima tahun ke depan. Dikatakan Ahmadi, PPP sudah bersatu dari perpecahan. Muktamar ke VII di Bandung menjadi cikal bakal keretakan antara Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali (SDA) dan Sekjen DPP PPP, Romahurmuzy (Romi).
“Satu tahun lebih terjadi keretakan antara SDA dan Romi. Setelah dilakukan komunikasi dan kesadaran bersama, maka Muktamar Islah ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak,” katanya.
Ditegaskan Ahmadi, saat ini tidak ada lagi kubu-kubuan. Kalaupun ada, bukan bagian dari PPP. Sedangkan di Kalbar, tidak ada masalah keretakan PPP di tingkat daerah (Kalbar) maupun tingkat cabang (kabupaten/kota).
“Tidak ada orang datang langsung jadi pengurus. Itu bukan pengurus PPP. Karena PPP jelas AD/ART-nya. Kalau mau jadi pengurus, itu harus jelas. Dia harus pada satu tingkatan, harus lima tahun,” tegas Ahmadi yang juga menjabat anggota DPRD Kalbar.
Keinginan PPP bersatu kembali, mestinya harus didukung semua kader dan pengurus. Apalagi masih ada agenda politik, khususnya Pilkada. Adanya keputusan Menkumham memperpanjang kepengurusan Muktamar Bandung, agenda Pilkada ini yang akan dikejar. “Sehingga sepakat, April paling lambat dilaksanakan Muktamar,” ujarnya.
