eQuator – Ketapang-RK. Kepala Bagian Pembangunan Setda Ketapang, Rudy menargetkan, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 sesuai target. Serapan APBD ditargetkan mencapai 95 persen dari total APBD 2015 yang mencapai Rp1,7 triliun.
“Target memang tidak 100 persen. Kita targetkan serapan anggaran 95 persen. Kita yakin capai target. Tahun lalu target 91 persen. Realisasi 92 persen,” jelas Rudy kemarin di Ketapang.
Ia menjelaskan, per 1 November 2015 realisasi anggaran mencapai 64,54 persen. Serapan APBD per 1 November setelah perubahan 64,54 persen. “Setelah perubahan APBD Rp1,942 triliun, Yang murni Rp1,7 triliun,” jelas Rudy.
Ia mengungkapkan, serapan tertinggi berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencapai 82,17 persen. Sementara yang terendah berada di Dinas Pekerjaan Umum yang baru 48,22 persen. “Tapi itu per 1 November. Desember ini dipastikan melonjak,” ungkapnya.
Rudy menjelaskan, masih rendahnya realisasi serapan APBD disebabkan beberapa faktor. Satu di antaranya pelelangan pekerjaan yang agak terlambat. Lelang baru dimulai di bulan April. Sementara puncaknya di Juni-Agustus. “Keterlambatan dari SKPD, ada yang dokumen belum siap dan lain sebagainya,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan,selain itu, masih rendahnya serapan juga disebabkan pemenang lelang tidak mengambil uang muka dari proyek pengerjaan atau tidak menggunakan termin.
“Mereka justru lebih memilih meminjam di bank ketimbang mengambil uang muka. Jadi dana diambil oleh pemborong setelah pengerjaan selesai semua,” katanya.
Karena itu, kata Rudy, akan ada lonjakan signifikan pada serapan anggaran pada November dan Desember. Akan ada dana proyek besar-besaran di dua bulan tersebut. “Bisa ratusan miliar setiap harinya dicairkan,” paparnya.
Rudi menuturkan, sementara itu, ada beberapa proyek pengerjaan yang tidak bisa dilaksanakan. Misalnya tahun lalu ada di lokasi yang sama dan akan dilakukan pada perubahan. “Hambatan lain tidak cukup waktu kontrak. Kendala lahan juga masih ada
yang belum siap,” katanya.
Di tahun ini, ada tiga proyek pengerjaan yang tidak dapat dilaksanakan. Ketiga paket berada di Dinas PU, DPRD dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Di PU offride Jembatan Pawan V Rp450 juta. Tiga kali lelang tapi gagal. Di DKP, DED, berupa pembangunan air mancur di bundaran MTs sebesar Rp195 juta. Sementara Di DPRD kajian akademik dan pembuatan Raperda inisiatif, dananya Rp100 juta.
Reporter: Jaidi Chandra
Editor: Kiram Akbar
