eQuator.co.id-Pontianak. Kalimantan Barat berhasil memboyong lima apresiasi di ajang nasional pada bidang pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah yang diumumkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026.
Ini merupakan bagian dari rangkaian Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Kalbar sendiri meraih dua Apresiasi Nasional, pada bidang pengendalian inflasi, dan berhasil meraih predikat TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 Wilayah Kalimantan.
Sementara pada bidang percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, meraih predikat TP2DD Provinsi Terbaik III 2026 Wilayah Kalimantan.
“Capaian tersebut mencerminkan konsistensi sinergi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama seluruh anggota TPID dan TP2DD dalam memperkuat koordinasi, kebijakan, inovasi, serta implementasi program yang mendukung stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Doni Septadijaya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kalbar dalam pressrilisnya, Jumat.
Tercatat sepanjang 2025, TPID Kalbar memperkuat koordinasi melalui rapat/High Level Meeting (HLM), kegiatan capacity building, serta menerbitkan 27 surat keputusan dalam rangka mendukung pengendalian inflasi daerah. Berbagai langkah tersebut turut mendukung terjaganya inflasi Kalbar dalam rentang sasaran 2,5±1 persen, dengan realisasi inflasi tahun 2025 sebesar 1,85 persen (yoy).
Di sisi P2DD, Provinsi Kalbar memastikan kesiapan kelembagaan, penguatan ekosistem digital, komitmen pemerintah daerah, inovasi layanan, serta dampak elektronifikasi transaksi terhadap penerimaan daerah dan realisasi APBD.
Kota Pontianak dan Kabupaten Landak Torehkan Prestasi pada TPID dan TP2DD Award Capaian nasional juga diraih oleh kabupaten/kota di Kalbar.
Kota Pontianak berhasil meraih dua apresiasi, yaitu TP2DD Tingkat Kota Terbaik 2026 Wilayah Kalimantan dan TPID Kota Berkinerja Terbaik III 2026 Wilayah Kalimantan.
Sementara itu, Kabupaten Landak meraih predikat TPID Kota/Kabupaten Berprestasi III 2026 Wilayah Kalimantan.
Sepanjang 2025, TPID Kota Pontianak dan Kabupaten Landak memperkuat koordinasi melalui rapat/High Level Meeting (HLM), kegiatan capacity building, serta menerbitkan produk kebijakan dan surat keputusan dalam rangka mendukung pengendalian inflasi daerah, dengan jumlah masing-masing 182 di Kota Pontianak dan 84 di Kabupaten Landak.
Adapun realisasi inflasi Kota Pontianak sebagai salah satu Kota IHK Kalimantan Barat pada tahun 2025 sebesar 1,50 persen (yoy), dalam rentang sasaran 2,5±1 persen.
“Inovasi Pengendalian Inflasi: Sinergi Pengawasan Sebaran Day Old Chick Kendalikan Inflasi Kalbar (SaPaHH DOKAR) , JEPIN KIPAS, dan SIJANTAN Prestasi TPID Kalbar dan kabupaten/kota tersebut tidak terlepas dari inovasi yang dikembangkan untuk menjawab tantangan pengendalian inflasi di masing-masing daerah,” terang Doni
Di tingkat Provinsi Kalbar, inovasi SaPaHH DOKAR berfokus pada pengawasan produksi dan peredaran bibit ayam pedaging (Day Old Chick/DOC) pada unit penetasan atau pembibitan. Program ini diarahkan untuk menjamin kualitas bibit dan menjaga stabilitas pasokan daging ayam ras sebagai salah satu komoditas utama yang berpengaruh terhadap inflasi.
Penguatan tersebut turut didukung pemeliharaan infrastruktur akses distribusi menuju simpul transportasi sungai untuk memperlancar pasokan.
Di Kota Pontianak, inovasi JEPIN KIPAS menjadi salah satu instrumen penguatan pengendalian inflasi berbasis teknologi. Aplikasi tersebut berfungsi sebagai Early Warning System untuk mendeteksi kenaikan harga pangan secara real time dan secara otomatis mengirimkan notifikasi status bahaya melalui WhatsApp kepada anggota TPID.
“Dengan demikian, informasi kenaikan harga dapat segera ditindaklanjuti melalui Call for Meeting dan penentuan langkah intervensi pasar,” sebut Doni
Sementara itu, Kabupaten Landak mengembangkan SIJANTAN (Strategi Monitoring Jaringan Irigasi Pertanian) sebagai upaya memperkuat pengelolaan jaringan irigasi melalui sistem monitoring berbasis data dan spasial.
Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas padi. Produksi padi Kabupaten Landak meningkat dari sekitar 100.241 ton pada 2024 menjadi 125.122 ton pada 2025.
Pada Oktober 2025, luas tambah tanam padi Kabupaten Landak juga mencapai lebih dari 14.900 hektare, melampaui target provinsi dan menjadi salah satu kontributor terbesar produksi padi di Kalbar.
Lalu, untuk Inovasi Digitalisasi: SAMSAT GOKATAN dan EPonti, pada bidang TP2DD, penguatan digitalisasi dilakukan melalui berbagai inovasi yang mendorong kemudahan transaksi sekaligus memperkuat tata kelola penerimaan pemerintah daerah.
Di tingkat Provinsi Kalbar, SAMSAT GOKATAN menjadi salah satu inovasi yang mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
“Hingga Agustus 2026, SAMSAT GOKATAN telah meluncurkan QRIS dinamis sebagai salah satu metode pembayaran pajak kendaraan bermotor. Inovasi tersebut mendukung kemudahan layanan bagi masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola penerimaan daerah,” ungkapnya
Sementara itu, Kota Pontianak melalui EPonti terus mendorong perluasan ETPD. Melalui EPonti, data penerimaan dapat diakses secara real time oleh Kepala Daerah. Implementasi QRIS dinamis pada fitur EPonti juga memberikan alternatif pembayaran digital yang semakin mudah bagi masyarakat sekaligus mendukung penguatan tata kelola penerimaan daerah.
Pengembangan ekosistem pembayaran digital juga diperluas di kabupaten/kota lainnya. Kota Singkawang melalui SIGAP dan Kabupaten Landak melalui SAPALA telah menyediakan QRIS dinamis melalui kerja sama dengan Bank Kalbar.
Dalam hal ini, dukungan BI dalam Pengendalian Inflasi dan Penguatan Ekosistem Digital di Daerah, KPw BI Kalbar secara konsisten menjalankan peran strategis dalam memperkuat koordinasi, memberikan asesmen dan rekomendasi kebijakan, mendorong pengembangan inovasi, serta memfasilitasi peningkatan kapasitas TPID dan TP2DD.
Dalam pengendalian inflasi, KPwBI Provinsi Kalbar terus mendorong penguatan koordinasi dan program yang mendukung ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, produktivitas pangan, serta respons kebijakan yang lebih cepat dan tepat antara lain dilakukan melalui pengembangan dan penguatan program inovasi TPID serta pendampingan kepada pemerintah daerah.
“Upaya tersebut terus dilanjutkan untuk mempersiapkan kinerja TPID pada periode berikutnya, melalui penyelenggaraan Capacity Building dan Safari TPID dalam rangka pendampingan dan melakukan pemetaan dalam penyusunan program inovasi TPID tahun 2026,” sebut Doni
Di sisi P2DD, KPwBI Provinsi Kalbar turut mendorong peningkatan kualitas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui asesmen, rekomendasi, koordinasi, serta fasilitasi pengembangan inovasi digitalisasi sebagai upaya peningkatan nilai indeks ETPD dan kinerja TP2DD.
KPwBI Kalbar juga terus mendorong berbagai aspek digitalisasi melalui pengembangan dan apresiasi atas QRIS Pajak, QRIS Retribusi, Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), Transformasi Digital, serta inovasi literasi masyarakat yang dilakukan Pemda di Kalimantan Barat.
Ke depan, KPw BI Kalbar bersama Pemerintah Daerah, industri, dan seluruh stakeholders berkomitmen untuk memastikan bahwa berbagai inovasi yang telah dikembangkan tidak berhenti pada pencapaian penghargaan, serta akan terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga.
“Hal ini dilakukan guna memperkuat ketahanan pangan, memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik,” pungkasnya. (Ova)
