eQuator.co.id – Sungai Raya-RK. Meski hujan terus mengguyur Kota Pontianak dan sekitarnya beberapa hari terakhir ini, antisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tak boleh berhenti. Karhutla harus terus menjadi perhatian, semua pihak untuk menjaga langit biru Kalbar tak mengganggu aspek kehidupan masyarakat.
Untuk mewujudkan visi dan misi yang sama Kodam XII/Tanjungpura menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Komponen Masyarakat Kalbar, Jumat, (11/10) pagi. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Makodam XII/Tpr dengan tema, ‘Langit Biru di Bumi Khatulistiwa’. Diskusi yang diinisiasi Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad ini menghadirkan narasumber diantaranya, Kapoksahli Pangdam XII/Tpr, Kolonel Czi Gumuruh, W.B.A, Sultan Kadariah Pontianak, Syarif Mahmud Alkadrie, Dosen Ilmu Sosial dan Politik Untan, Prof. Yulius Yohanes, M.Si., Ketua PWI Kalbar, Gusti Yusri, S.H., Anggota DPRD Kota Pontianak, Yandi, S.Ag. Serta dihadiri oleh Kasdam XII/Tpr, Brigjen TNI Alfret Denny D. Tuejeh, para Pejabat Kodam XII/Tpr serta para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.
Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad mengatakan, bencana Karhutla yang terjadi beberapa bulan terakhir ini telah menyebabkan kondisi dan kualitas udara di wilayah Kalbar berada pada kategori sangat tidak sehat. Terjadi kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, menurunnya produktivitas dan nilai ekonomi lahan dan hutan, mengganggu transportasi baik darat, laut dan udara serta telah melintasi batas negara.
Dalam penanggulangan Karhutla ini, Pangdam mengatakan, sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik TNI, Polri, maupun Pemda dan Instansi terkait untuk di sejumlah daerah di Indonesia termasuk Kalbar. Hal tersebut, tak lain untuk mencegah timbulnya titik api dan menekan tingkat bahaya Karhutla.
Dirinya mengatakan, dalam penanggulangan Karhutla diperlukan strategi yang jitu agar usaha dan kerja keras kita dapat berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu strategi sebagai alternatif untuk mencegah Karhutla di Kalbar yaitu dengan penggunaan sinergi Penthahelix, yaitu kerja sama antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan media.
“Kodam Xll/Tpr mencoba melakukan pendekatan alternatif dengan mencanangkan program langit biru di Khatulistiwa, sebagai program alternatif penanganan Karhutla untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan mahluk hidup, hutan dan lahan dengan pendekatan kemakmuran rakyat, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Digelarnya FGD tersebut, kata Pangdam, sebagai salah satu bentuk perhatian dan upaya Kodam XII/Tpr terhadap kasus Karhutla di Kalbar sesuai dengan pokok-pokok keinginan Presiden, sehingga Karhutla di tahun depan harus berkurang.
“Oleh karena itu Kodam XII/Tpr mencoba menggali serta mencari masukan – masukan dari berbagai komponen masyarakat. Jadi program langit biru kali ini maksudnya bagaimana kita mencari solusi alternatif dalam hal penanganan karhutla sehingga ke depan ini karhutla dapat diminimalisir,” paparnya.
Dirinya mengatakan, masukan-masukan dari komponen masyarakat akan dijadikan referensi dan dikembalikan lagi kepada masyarakat bagaimana menata lingkungan kedepan. Tentunya dengan peran media masa sebagai salah satu sarana bagaimana untuk mempengaruhi secara lansung kepada masyarakat.
“Itulah hal yang kita lakukan dan ini akan simultan bekerja secara terus menerus sehingga kita punya target, di harapkan produk ini November atau Desember sudah siap sehingga kita mulai januari sudah bisa bekerja secara bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat, itu yang kita harapkan,” pungkasnya
Terpisah, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono mengatakan, masalah Karhutla adalah masalah bersama. Maka penyelesaiannya pun harus secara bersama sama.
“Kita semua sepakat kita semua kepingin sehat dan kita semua yang bisa mencegah Karhutla,” katanya, dalam kegiatan FGD yang digelar bersama GAPKI Kalbar dan GAPKI Indonesia serta semua stakeholders yang ada di ballroom hotel ibis Pontianak, Selasa (8/10).
Kapolda mengatakan, berbagai upaya pencegahan, penanggulangan, telah dilakukan dengan upaya preemtif dan upaya preventif.
“Sementara penegakkan hukum yang sudah kami lakukan, adalah opsi terakhir,”tegasnya.
Sepanjang tahun 2019, terdapat beberapa tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi terkait di kalimantan barat. Polda Kalbar, dia, juga sudah melakukan penyegelan terhadap 32 perusahaan yang lahannya terbakar.
Data kasus karhutla polda kalbar sampai dengan 7 oktober 2019 terdapat sebanyak 99 kasus karhutla yang ditangani polda kalbar dan jajaran dengan luas lahan yg terbakar mencapai 1.147,88 hektar. Sementara 34 kasus dalam tahap penyelidikan, dan 65 kasus dalam proses penyidikan, dengan rincian 27 sidik, 31 tahap I, 6 kasus sudah tahap II, dan 1 kasus sudah P-21.
“Dari 65 kasus tersebut terdapat 3 kasus melibatkan korporasi dan total jumlah tersangka sebanyak 72 tersangka, 34 diantaranya telah dilakukan penahanan, “pungkasnya.
Laporan: Andi Ridwansyah
Editor: Arman Hairiadi
