eQuator.co.id – JAKARTA-RK. Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kian memprihatinkan. Polri menemukan sejumlah fakta baru, yakni adanya lahan bekas terbakar yang ditanami sawit.
Yang ironis, juga ada perusahaan sebelumnya pernah melakukan pidana selain pembakaran hutan. Jumlah kasus karhutla korporasi meningkat drastis menjadi 95 perusahaan.
Direktur Tindak Pidana Tertentu Brigjen Fadil Imran menuturkan, per 30 Septermber diketahui terdapat 325 tersangka individu dan 95 korporasi yang sedang diproses, baik penyelidikan dan penyidikan. ”Yang sudah naik ke penyidikan sebelas perusahaan,” paparnya.
Sebelas perusahaan tersebut yakni, PT AP, PT SSS, PT HBL, PT DSSP, PT MAS, PT MIB, PT BIT, PT PGK, PT GBSM, PT SAP dan PT SISU. Tersangka dari perusahaan itu dari karyawan hingga level direktur perusahaan.
”Tergantung ini kelalaian atau kesengajaan,” jelasnya.
Fadil menyebut, untuk kasus karhutla korporasi, jumlah area kebakarannya mencapai 7.264 hektar. Kasus-kasus tersebut berada di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau Jambi dan Sumatera Selatan.
”Saat ini 95 perusahaan ini tengah diselidiki,” terangnya.
Yang menarik, ditemukan fakta bahwa salah satu perusahaan yakni, PT AP, sebelumnya pernah melakukan pidana. Berupa penggarapan lahan di luar area miliknya.
”Saya turun langsung menangani ini,” ungkap Fadil di kantor Bareskrim kemarin.
Tentunya, bila perusahaan pernah melakukan pidana lainnya, akan bisa dipertimbangkan mendapat pemberatan hukuman. ”Koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya juga,” jelas jenderal bintang satu tersebut.
Tak hanya itu, Bareskrim juga menemukan adanya lahan bekas kebakaran yang telah tertanam sawit. Fadil menjelaskan, lahan tersebut berada di wilayah Jambi. Perusahaan baru saja menanam sawit dengan luas sekitar satu hektar.
”Uniknya, perusahaan ini sudah mendapatkan izin sejak 2017, namun baru dikelola setelah kebakaran pada 2019 ini,” ujarnya.
Perlu diketahui, Kapolri Jenderal Tito Karnavian pernah menginstruksikan pengawasan untuk lahan bekas kebakaran. Bisa jadi, ada mengelola lahan itu setelah terbakar. Kondisi itu harus diselidiki untuk menemukan kemungkinan pidana.
Bagian lain, Bareskrim juga berencana memanggil Bupati Pelalawan M. Harris. Fadil menjelaskan bahwa diketahui kabupaten ini memiliki titik api terbanyak di Indonesia. ”Karena itu bupati dipanggil saksi untuk menjelaskan terkait izin dan upaya pengawasannya,” terangnya.
Bareskrim ingin mengetahui seberapa besar perannya dalam pengeluaran izin lahan. Sekaligus, pasca pengeluaran izin, bagaimana mekanisme pengawasannya dalam mencegah adanya pembakaran hutan oleh perusahaan.
”Kami berupaya untuk mendorong dan memajukan Pemda. Karena masalah kebakaran hutan ini tidak hanya urusan pemerintah pusat,” jelasnya.
Apakah dalam karhutla seorang kepala daerah bisa dipidana? Dia menjelaskan bahwa kepala daerah tidak bisa dipidanakan untuk sebuah kejadian kebakaran. Namun, selama ini yang kurang porsinya adalah kewajiban untuk pengawasan dan pendataan pencegahan kebakaran hutan.
”Itu mungkin ruang yang kurang dapat porsi perhatian,” ujarnya.
Fadil mengatakan, kepala daerah baru bisa dipidana bila ternyata dalam pemberian izinnya tidak sesuai ketentuan. ”Yang pasti, semua memerlukan kepala daerah yang gigih dalam menekan karhutla,” paparnya.
Ditambahkan Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Asep Adi Saputra, penegakan hukum merupakan langkah terakhir. Aspek pencegahan diutamakan dalam menangani karhutla.
”Seorang kepala daerah dipanggil sebagai saksi itu juga bisa dalam konteks penguatan pencegahan,” ujarnya.
Sementara, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyegel 63 perusahaan dan menetapkan 8 lainnya sebagai tersangka.
Di Jambi, Gakkum KLHK menindak tegas PT RKK dan PT KU yang lahan konsesinya terbakar kembali. Kebakaran di dua lahan konsensi perusahaan ini turut menyumbang asap pekat yang menyelimuti Jambi beberapa waktu lalu. Lahan terbakar PT RKK tercatat seluas 1.200 hektar di Kabupaten Muaro Jambi dan PT KU di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
“Kami akan menindak tegas dua perusahaan itu baik sanksi administratif, perdata dan pidana,” kata Rasio Ridho Sani, Dirjen Gakkum KLHK kemarin (30/9)
Pria yang akrab disapa Roy tersebut menyatakan, kedua perusahaan saat ini tengah berperkara dengan KLHK di pengadilan. Beberapa waktu lalu, PT RKK yang lahannya terbakar seluas 591 hektar pada tahun 2015 telah diputuskan bersalah oleh Makamah Agung. ”Harus membayar ganti rugi dan biaya pemulihan sebesar Rp 192 miliar,” jelasnya.
Sedangkan kasus kebakaran lahan PT KU tahun 2015 tercatat s0eluas 129 hektar. Saat ini, kata Roy kasusnya masih dalam proses persidangan pidana dan sidang gugatan perdata dengan ganti rugi sejumlah Rp 25 miliar.
Sampai saat ini KLHK sudah menyegel 63 lahan korporasi yang terbakar dengan luas lebih dari 10.000 hektar dan menetapkan 8 perusahaan sebagai tersangka. “KLHK sudah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar mencabut izin lingkungan perusahaan yang lahannya terbakar itu,” ujar Roy.
Roy menambahkan, langkah tegas perlu diambil terhadap perusahan maupun perorangan yang membakar hutan dan lahan, apalagi terjadi berkali-kali. Pembakaran hutan dan lahan adalah kejahatan serius dan luar biasa karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, perekonomian, perusakan ekosistem dan fungsi lindung gambut, serta wilayah terdampak sangat luas “transboundary”, dan jangka waktu yang lama.
“Pelakunya harus dihukum seberat-beratnya,” jelasnya.
TMC DILANJUTKAN
Terpisah, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza menuturkan kabut asap di sejumlah daerah terdampak karhutla mulai mereda. Meskipun begitu BPPT tetap melakukan upaya teknologi modifikasi cuaca (TMC).
Hammam menjelaskan kabut asap di sejumlah daerah di pulau Sumatera dan Kalimantan mulai reda. Kondisi ini dipicu oleh turunnya hujan dengan intensitas yang tinggi. Menurut dia upaya optimalisasi modifikasi cuaca berjalan dengan baik.
Upaya optimalisasi itu dilakukan dengan menebar kapur tohor aktif atau Kalsium Oksida (CaO). Selain itu TMC juga dilkaukan dengan menyemai awan menggunakan garam atau Natrium Klorida (NaCl).
’’Kami telah melakukan penyemaian kapur tohor untuk mengurai partikel dan gas pada kabut asap,’’ jelasnya.
Hammam menuturkan selama ini proses TMC dengan menebar garam di awan tidak berjalan efektif karena terhalang kabut asap. Nah untuk mengatasinya kabut asap diurai terlebih dahulu menggunakan kapur tohor aktif. Tidak kurang dari 40 ton kapur tohor aktif digunakan untuk misi ini.
Setelah kabut asap berhasil diurai, baru kemudian dilakukan penyemaian awan dengan garam. Skenario ini menurut Hammam lebih optimal dalam menghasilkan hujan buatan. ’’Upaya ini kami lakukan terus menerus. Alhamdulillah berhasil,’’ tuturnya.
Dia menjelaskan BPPT bersama pihak terkait terus melakukan pemantauan hot spot atau titik panas. Tujuannya supaya titik panas tidak bertambah banyak kembali. Hammam menuturkan upaya optimalisasi TMC bekerjasama dengan Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Asap di beberapa wilayah yang dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berangsur-angsur hilang. Di Sumatera Selatan, Koordinator BBTMC-BPPT Posko TMC Palembang Dwipa W. Soehoed mengatakan, indeks kualitas udara membaik. Jumlah hotspot berkurang signifikan berkurang. Tercatat, ada 619 titik api pada 21 September lalu. Sedangkan kemarin, hanya terdapat 16 titik api.
Menkopolhukam Wiranto menyebut hujan buatan sudah berdampak ke 90 persen titik kebakaran di Sumatera dan Kalimantan. “Kita bersyukur bahwa laporan terakhir hari ini wilayah-wilayah yang dianggap kritis suah berkurang hingga 90 persen,” jelas Wiranto kemarin.
Artinya, setidaknya tinggal 10 persen titik kebakaran yang masih menghasilkan asap cukup pekat. Meski demikian, risiko kebakaran masih tetap ada. Sebab musim hujan diperkirakan mundur. Wiranto memaparkan bahwa awan yang semula diprediksi berkumpul di Indonesia pada bulan Oktober mengalami pergeseran hingga ke atas wilayah Taiwan.
Pemerintah pun berupaya memanfaatkan awan-awan yang tersisa di atas wilayah Indonesia untuk merekayasa hujan buatan. “Masih ada sisa awan yang punya kualitas uap air 70 persen. Ini potensial untuk kemudian dibuat hujan buatan,” lanjutnya.
Hujan buatan bakal diberlakukan untuk menutup selah antara musim kemarau panjang hingga musim hujan reguler awal November. Untuk itu, Kemenkopolhukam sudah menginstruksikan empat pesawat TNI AU siap siaga di masing-masing titik rawan kebakaran. (Jawa Pos/JPG)
