eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Menilai manfaat dan kepentingan masyarakat yang dapat dirasakan secara langsung, penyertaan modal ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Kalbar diharap dipending sementara waktu. Dana tersebut diharap dapat dialihkan ke program pendukung visi-misi gubernur sebagai janji pada masyarakat.
“Beberapa kali rapat di panitia anggaran, untuk penyertaan modal ke Bank Kalbar saya berharap ini dipending dulu,” ungkap Syarif Amin Muhammad, Anggota DPRD Kalbar, Rabu (7/8).
Menurutnya, penyertaan modal ke Bank Kalbar senilai Rp350 miliar ini sebenarnya bisa lebih bermanfaat jika dialihkan. Pasalnya dirinya khawatir jika besaran dana itu bakal mengganggu kinerja gubernur dalam merealiasikan janji politiknya saat melakukan kampanye kemarin.
“Sebagai salah satu partai pengusung dan pendukung pak Gubernur nanti penyertaan modal ke Bank Kalbar itu mengganggu visi-misi pak gubernur,” pungkasnya.
Amin menjelaskan, banyak hal yang bisa dibangun dengan dana penyertaan modal tersebut yang menututnya lebih bermanfaat dan mengena atau bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Apa-apa yang dijanjikan ke masyarakat seperti desa mandiri, sekolah gratis, RSUD Soedarso tanpa kelas. Jangan sampai kita ingin menyertakan modal dana yang diperlukan rakyat terkendala dengan beban kita dengan menyertakan modal ke Bank Kalbar,” tuturnya.
Sebagai anggota pembahasan anggaran, dan mewakili masyarakat Kalbar, Amin menyatakan pengalihan dana itu bukanlah tanpa alasan kuat.
Pasalnya dia menilai sebagai BPD, masyarakat harus menjadi prioritas dengan melakukan banyak aspek pembangunannya. Hal ini yang menurutnya masih belum tampak dilakukan Bank Kalbar.
“Kita sebagai anggota dewan, anggota panitia anggaran dan warga kalbar belum melihat bank kalbar profesional. Artinya saya melihat ini sekarang penyerapan untuk UMKM belum maksimal. sedangkan pak gubernur selalu mengungkapkan seluruh pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara langsung,” cetusnya.
Sebagai bukti penyerapan UMKM yang belum optimal yakni masih sangat banyak masyarakat yang lebih memanfaatkan bank konvensional lainnya ketimbang bank kalbar dengan berbagai alasan di dalamnya. “CSR nya begitu, program UMKM nya belum mengena sampai ke bawah. ini sangat saya sayangkan,” sesalnya.
Ia menyatakan bahwa sebagai bank milik daerah, syarat mutlak yang utama adalah membantu kepala daerah dalam mensejahterakan masyarakat. Ini dikatakan Amin belum tampak dari bank kalbar.
“Kita menganggap Bank Kalbar kebanggaan bagi daerah, maka harus profesional. Jangan takut go publik. Bukan kita menolak, tidak, tapi dievaluasi dulu penyertaan modal itu sendiri,” sebutnya.
Alasan lain untuk menguatkan pendapatnya ini bahwa setiap tahun pemerintah melakukan hal yang sama dengan total anggaran yang terus mengalami penambahan. Namun realisasi kinerja dikatakan dia tidak ada peningkatan yang signifikan.
“Kita paham penyertaan modal ini agar bank kalbar agar menjadi pemegang saham pengendali. Tapi saya dulu pernah megang periode pertama anggota pansus saat itu kita menyertakan modal Rp250 miliar, hasilnya juga belum maksimal,” lugas Amin.
Reporter: Gusnadi
Redaktur: Andry Soe
