![](https://equator.co.id/wp-content/uploads/2019/08/IMG-20190805-WA0057.jpg)
“Ini bisa efektif kalau semua aparat bersatu padu, turun ke tengah masyarakat, kemudian kalau perlu menginap di rumah warga” Letjen Doni Monardo, Kepala BNPB
eQuator.co.id – Pontianak-RK. Kebakaran lahan dan hutan (Karhutla) menjadi ancaman permanen. Selama 74 tahun Republik ini merdeka, tradisi warga Kalbar menghirup asap itu bukan omong kosong. Bahkan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Doni Monardo, menyadari dan mengakuinya.
Nah, Doni mengajak semua pihak mengenali ancaman itu. Dan bergerak bersama mencari cara pencegahannya.
“Paling tidak kita bisa memetakan sumber kebakaran atau penyebab kebakaran. Yang kedua, lokasi kebakaran,” tuturnya, diwawancarai usai Rakor Karhutla di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (5/8).
Katanya, kebakaran lahan di Kalbar lokasinya bervariasi. Sebagian terjadi di areal korporasi perkebunan.
“Ada pula kebakaran di areal perkebunan masyarakat,” ungkap Doni.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalbar kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Karhutla di Balai Petitih Kantor Gubernur, pasca terjadinya kebakaran lahan di beberapa titik dua pekan terakhir. Rakor dibuka Gubernur Sutarmidji, dihadiri juga oleh Pangdam XII Tanjungpura.
Karhutla yang menjadi langganan rutin Kalbar selama kemarau, sudah jadi kegiatan regular puluhan tahun, yang kian meningkat dampak negatifnya, sehingga menjadi ancaman permanen. Perkebunan sawit memang jadi sasaran rutin aparat untuk diawasi. Gubernur Sutarmidji pun akan menindak koorporasi yang terbukti lahannya dibakar dengan kompensasi tak diperpanjang izinnya.
Strategi Baru
Doni Monardo pun mendukung langkah Gubernur Kalbar. “Saya pikir, ini suatu langkah yang luar biasa. Langkah maju. Peringatan yang sangat tegas kepada koorporasi pemilik lahan agar bertanggung jawab,” ujarnya.
Setiap perusahaan perkebunan wajib menjaga lahannya agar tidak terbakar. Bahkan, di radius dua kilometer di luar lahannya yang biasanya terdapat ladang dan lahan warga, juga wajib dijaga.
Kepala BNPB mengingatkan, mencegah kebakaran lahan harus dilakukan secara bersama-sama. Sosialisasi kepada masyarakat musti masif. Tradisi pembersihan lahan oleh petani dengan pola membakar, tak boleh terus dilakukan.
“Kalau dibiarkan terus, nanti dampaknya akan jelek. Setiap orang punya kebun, membakar. Ya, akibatnya nanti biota-biota yang ada di kawasan akan terganggu,” ucapnya.
“Di sini (Kalbar) banyak orangutan. Banyak burung enggang yang dilindungi. Kalau terjadi kebakaran lahan, binatang itu akan terganggu,” tambah Doni sambil mengingatkan dampak kesehatan bagi manusia akibat kabut asap yang ditimbulkan Karhutla pasti sangat membahayakan.
Ia menegaskan, membersihkan lahan pertanian tidak harus dengan cara membakar. Pencegahan kebakaran lahan harus dilakukan secara langsung.
“Ini bisa efektif kalau semua aparat bersatu padu, turun ke tengah masyarakat, kemudian kalau perlu menginap di rumah warga,” pesannya.
Sosalisasi agar tidak membakar lahan bagi petani tidak cukup dengan memberikan pembekalan. Harus punya sebuah strategi baru.
Doni menerangkan, pendekatan yang paling bagus adalah menggunakan salah satu cara yang pernah disampaikan oleh Lao Tse: Temuilah rakyat, hiduplah bersama mereka. Mulailah dari apa yang mereka miliki. Sampai akhirnya mereka mengakui telah melakukannya. “Saya pikir ini cara masa lalu yang masih relevan digunakan sampai kapanpun juga,” tuturnya.
Diyakininya, kalau masyarakat tersentuh hatinya, pola-pola kebiasaan yang kurang bagus, termasuk membakar lahan, pasti bisa berubah. “Contoh sederhana adalah, bagaimana warga Jawa Barat menyelesaikan (Sungai) Citarung,” ujarnya.
Semua orang tahu sungai Citarung adalah sungai terkotor di dunia. Sungai itu tercemar, karena ulah manusia. Namun, sekarang sudah bersih. Sebab, pola hidup masyarakat di sana sudah berubah. Mereka sudah sadar betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungannya.
“Untuk membersihkan sungai yang kotor itu, tidak cukup dengan membangun infrastruktur. Tidak cukup dengan perbaiki kawasan-kawasan. Yang diubah pertama adalah prilaku manusianya,” paparnya.
Merubah perilaku manusa tentu tidak mudah. Tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Tapi harus melibatkan semua pihak: para ulama, tokoh agama, budayawan dan akademisi.
“Semuanya musti diikutsertakan,” ucapnya.
Intensifikasi Lahan Pertanian
Dalam jangka panjang, pencegahan kebakaran lahan di lahan gambut,, harus dimulai dengan mengintensifkan lahan-lahan pertanian.
“Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, harus punya sebuah program yang lebih tepat. Yaitu melihat jenis lahan masyarakat. Kemudian menyiapkan bibit yang berkualitas,” tegas Doni.
Lahan pertanian masyarakat harus ditanami dengan jenis tanaman yang sesuai. Sehingga hasil panennya maksimal. Dengan demikian tidak ada lagi lahan tidur. Dan tak menjadi sasaran api lagi saat musim panas.
Selain itu, daerah langganan kebakaran harus dipetakan. Warganya dijadikan Satgas Karhutla. “Di sini, yakin saya tokoh adat pasti didengar permintaannya. Kalau tokoh adat ini bisa dipegang, ya saya yakinlah masalah kebakaran bisa kita atasi,” harapnya.
Padamkan Sendiri
Untuk penanggulangan karhutla di wilayah Kalbar saat ini, setidaknya ada enam heli kopter yang disiagakan. Untuk memadamkan api lewat udara di lahan gambut yang sulit dijangkau.
Gubernur Sutarmidji mengatakan, penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Harus terintegrasi bekerja sama dengan semua pihak. Sinergitas stake holder bisa menanggulangi Karhutla dengan baik.
Sutarmidji mengaku selama ini lebih banyak turun ke daerah-daerah guna sosialisasi kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, maupun mendukung percepatan pembangunan di Kalbar. Itu menurutnya penting, guna menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Selain sosialisasi, Sutarmidji memastikan penegakan aturan secara tegas, jika ditemukan adanya lahan milik korporasi yang terbakar.
“Kalau lahan korporasi yang terbakar, saya akan buat peraturan Gubernur sendiri, kapan dia harus selesaikan. Kalau luas terbakar sekian, dia harus sekian waktu menyelesaikannya. Kalau tidak perizinan dari provinsi kita akan bekukan,” ancamnya.
Gubernur telah meminta data lahan-lahan yang terbakar. Pihaknya segera memberitahukan kepada pemilik lahan untuk menangani kebakaran tersebut.
“Kalau dalam waktu satu minggu tidak selesai, saya akan berikan sanksi. Saya tak mau tahu perusahaan itu siapa punya. Berapa luasnya, pokoknya semuanya sama,” ingatnya.
Kebijakan tersebut sebenarnya telah diterapkan Pemerintah Kota Pontianak tentang larangan pemanfaatan lahan dengan cara dibakar. “Di Kota Pontianak dulu kan diterapkan. Kalau memanfaatkan lahan dengan dibakar maka lima tahun tidak boleh digunakan. Kita tulis di situ lahan itu dalam pengawasan pemerintah Kota,” ungkapnya.
Sedangkan jika lahan terbakar, atau ikut terbakar, tetapi pemiliknya tidak ikut menjaga, maka selama tiga tahun lahan itu tidak boleh dimanfaatkan. “Izinnya kita bekukan sampai ada jaminan dari dia, bahwa kebakaran lahan bisa ia tangani sendiri tanpa melibatkan kita,” pungkas Sutarmidji.
Sagatani Terbakar
Sementara itu, Sejak Jumat (2/8) hingga Minggu (4/8), tak kurang 10 hektare lahan di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, terbakar. Tim Gabungan Manggala Agni Daerah Operasi Singkawang sebanyak satu regu, empat warga dan empat petugas dari BPBD Kota Singkawang diturunkan.
“Lahan yang terbakar merupakan lahan gambut yang ditanami sawit, pakis, akasia, ilalang dan resam. Penyebab kebakaran belum diketahui,” ujar Kepala Daerah Operasi Manggala Agni Singkawang, Yuyu Wahyudin, Senin (5/8).
Tim melakukan melakukan pemadaman menggunakan selang hantar 5 gulung, Nozel 2 unit, Garu Tajam 1 unit, Mesin Max3 1 unit, Sentral (Y Conector) 1 unit dan Selang Hisap 1 unit. “Kita berangkat dari pukul 16.00 WIB dan melakukan pemadaman hingga 20.32 WIB, dilanjutkan esoknya (Sabtu) bersama-sama Satgas Gabungan dan BPBD,” katanya
Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Singkawang, Jayadi, menduga kebakaran lahan dilakukan oleh warga. “Informasi yang kita dapatkan ada orang yang mau buka lahan,” ujarnya.
Menurutnya, memasuki kemarau sekarang ini tak bosan-bosannya mengimbau masyarakat setempat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar.
“Masyarakat diminta waspada terjadinya Karhutla yang dapat mengakibatkan kabut asap dan kerugian lainnya,” katanya.
Ketua DPRD Singkawang Sujianto meminta agar sinergisitas semua pihak dalam upaya mencegah Karhutla harus didukung masyarakat secara luas.“Apalagi lahan di Kota Singkawang juga banyak lahan gambut kering. Artinya baik warga pemilik lahan, perusahaan yang mengelola lahan harus mendukung pencegahan terbakarnya lahan,” ujarnya.
Penyebab Karhutla karena faktor alam atau ulah manusia harus menjadi perhatian semua pihak. DPRD Singkawang siap mendukung semua langkah mengendalikan dan mengelola Karhutla ini.
“Jangan sampai dampak Karhutla menyebabkan pengaruh negatif seperti asap yang sangat mengganggu kesehatan masyarakat,” pungkas Sujianto.
Laporan: Abdul Halikurrahman, Andi Ridwansyah, Suhendra
Editor: Mohamad iQbaL