eQuator.co.id – Pontianak-RK. Di era keterbukaan, derasnya informasi digital tanpa batas dari seluruh penjuru dunia bisa saja menjadi ancaman bagi ketahanan negara. Bagaimanapun, kondisi demikian tidak bisa dihindari, selain memperkuat ketahanan dengan berbagai perangkatnya.
“Kita lihat beberapa negara jadi masalah dalam hal ketahanannya karena pengaruh itu,” ungkap Gubernur Sutarmidji dalam sambutan roadshow Kesiapan Sumber Daya Pertahanan, di Pendopo Gubernur, Rabu (24/7).
Perkembangan teknologi digital kini sangat memudahkan setiap orang mengakses sumber-sumber informasi dunia. Tak ada lagi yang tersembunyi dari publik sehingga di genggaman seseorang pun semua terbuka.
Menurut Midji, karib Sutarmidji disapa, kelemahan suatu negara lebih gampang dibaca. “Karena itu, aspek pengelolaan sumber daya pertahanan perlu dibenahi secara komprehensif,” ucapnya.
Untuk membantu aparat TNI membangun ketahanan wilayah Kalbar, gubernur menyatakan, akan membenahi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov Kalbar. “Jajaran Pemerintah Daerah, saya melihat ada satu kegiatan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang sebetulnya, pasnya itu diduduki oleh perwira TNI-Polri,” paparnya. Sambung dia, “Contohnya Kesbangpol, ini bicara tentang segala aspek, kalau perlu tupoksinya ditambah”.
Menurut Midji, Kesbangpol punya peranan penting membantu TNI memperkuat ketahanan bangsa. “Ketahanan bangsa di situ, Kesbangpol,” ujarnya.
Bahkan ia menilai, untuk memperkuat ketahanan bangsa, pendidikan bela negara wajib diberikan kepada seluruh masyarakat. Tanpa terkecuali.
“Sehingga, ada sinergisitas yang kuat antara pemerintah daerah dengan komponen pertahanan TNI dalam menjaga keutuhan NKRI,” terang Midji.
Yang jelas, potensi kemampuan sipil-militer tak boleh diabaikan. Sebab, setiap anak bangsa bertanggung jawab mengelola negara ini.
“Kan itu masalahnya untuk mengelola keberagaman. Supaya tetap aman dan nyaman. Itulah kunci keberhasilan dalam pembangunan mencapai kesejahteraan,” pungkasnya.
Tak Perlu Takut
Terpisah, Direktur Sumberdaya Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI (Purn) Herman Djatmiko, mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya pertahanan harus dilakukan secara menyeluruh. Hal itu diperlukan untuk menjawab tantangan kondisi global. Karena itu, regulasi penataan dan membinaan pertahanan negara harus disiapkan.
“Bela negara itu tidak musti wajib militer. Tapi juga bisa dilakukan melalui kegiatan pemberian wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada seluruh anak bangsa,” tegasnya.
Menurutnya, seluruh anak bangsa terutama generasi muda, harus mampu mewujudkan falsafah bhineka tunggal ika dan Pancasila sebagai dasar negara.
“NKRI adalah harga mati,” tutur Herman.
Dengan derasnya arus informasi tanpa batas yang terjadii saat ini, tentu membawa ancaman bagi ketahanan negara. Kondisi itu harus terus diwaspadai semua pihak.
“Namun tidak untuk ditakuti,” ujarnya.
Menurut Herman, untuk mengantisipasi dampak negatif kemajuan teknologi informasi terhadap ketahanan negara, pengelolaan sumber daya ketahanan harus ditingkatkan. “Pengelolaan sumberdaya ketahanan nasional sangat penting dilakukan. Agar tidak ada bangsa lain ataupun oknum yang bisa menggerus dan memecah persatuan bangsa,” pungkasnya.
Laporan: Abdul Halikurrahman
Editor: Mohamad iQbaL
