“Sejauh ini mesin EDC, uang elektronik, maupun Person In Charge dari pihak bank insya Allah sudah disiapkan” Kepala Kpw BI Kalbar, Prijono
eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Gagalnya program cashless (nontunai) di SPBU-SPBU Kota Pontianak tak membuat pihak-pihak terkait patah semangat. Buktinya, Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia Kalimantan Barat masih bertekad menerapkannya. Tetap berupaya mematangkan program tersebut.
Kepala Kpw BI Kalbar, Prijono, mengatakan saat ini koordinasi antar pihak terkait intensif dilakukan. “Seperti Pemprov Kalbar, Pemkot Pontianak, Pertamina, perbankan, provider, Hiswana Migas atau pelaku usaha SPBU, hingga Polda Kalbar,” ungkapnya, belum lama ini.
Saat ini, proses persiapan masih berjalan, mulai dari penyediaan sarana prasarana, jaringan, hingga kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk sarana dan prasarana, pihaknya bersama perbankan sedang mempersiapkan mesin Electronic Data Capture (EDC), serta kartu uang elektronik, supaya tersedia di seluruh SPBU Kota Pontianak.
Sedangkan untuk SDM, pihaknya mengupayakan agar petugas atau operator SPBU sudah terlatih menggunakan EDC. Atau alat lainnya yang digunakan untuk pembayaran.
“Sejauh ini mesin EDC, uang elektronik, maupun Person In Charge dari pihak bank insya Allah sudah disiapkan,” tutur Prijono.
Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat. Karena itu, menurut dia, komunikasi publik juga disiapkan agar pelaksanaan berjalan lancar karena menyangkut kepentingan masyarakat.
Terlebih, penerapan secara penuh rencananya akan direalisasikan di tahun ini. Namun dia belum dapat menyebut kapan tepatnya kebijakan ini akan diresmikan ulang.
“Rencana implementasi akan dilakukan secara bertahap. Misalnya dalam periode tertentu sekian hari diterapkan full non tunai, untuk kemudian jumlah hari penerapan full non tunai akan terus ditambah sampai dengan secara penuh diterapkan yang rencananya pada 2019,” paparnya.
Dijumpai beberapa waktu lalu, Sales Executive Retail VI Pertamina Wilayah Kalbar, Benny Hutagaol menyebutkan, bahwa pihak-pihak terkait sudah berkomunikasi dan saling bersepakat, untuk merealisasikan transaksi non tunai secara penuh pada semua jenis BBM.
“Pertamina selaku operator, juga sudah siap bila kebijakan tersebut diberlakukan secara penuh di tahun ini, seperti dari SPBU saya pikir sudah siap, operatornya juga sudah dilatih,” terangnya.
Dari metode pembayaran, nantinya, lanjut Benny, ada berbagai cara bertransaksi secara non tunai di SPBU Kota Pontianak yang dapat dipilih oleh pelanggan. “Mulai dari penggunaan kartu uang elektronik, kartu debit, kartu kredit, hingga melalui aplikasi pembayaran berbasis QR Code milik gabungan BUMN: Link Aja,” tandasnya.
Sementara itu, pemerintah RI memperluas akses keuangan dan memperkuat kesehatan fiskal, dengan cara menggalakkan elektronifikasi. Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pemerintah, pemerintah daerah dan Bank Indonesia (Rakorpusda) di gedung BI, beberapa waktu lalu.
Rapat itu dihadiri Menko PMK Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi Karya Sumadi, serta sejumlah kepala daerah.
Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan, dalam Rakorpusda tersebut diputuskan, pemerintah dan BI serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati 12 program sinergi untuk mendorong inovasi dan memperluas elektronifikasi.
’’Program-program tersebut difokuskan dalam tiga area, yakni bantuan sosial (bansos), transaksi pemerintah daerah, dan transportasi,” kata Perry.
Dia menjelaskan, elektronifikasi merupakan upaya untuk mengubah cara bertransaksi di masyarakat dari yang semula tunai menjadi nontunai.
Perry menguraikan, bansos difokuskan untuk mempercepat perluasan penyaluran bantuan nontunai. Berikutnya, implementasi biometrik sebagai alternatif sarana otentikasi yang diawali dengan pilot project, di antaranya melalui finger prints atau face recognition.
’’Karena mereka ini biasanya lupa PIN, padahal sudah ngantre panjang,” urainya.
Asisten Gubernur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta menambahkan, untuk transaksi pemerintah, akan dilaksanakan program penguatan landasan hukum.
’’Dan inovasi e-retribusi dengan menggunakan QR Indonesian Standard (QRIS) untuk optimalisasi PAD,” lanjut Filianingsih.
Elektronifikasi pembayaran di sektor transportasi akan dilakukan melalui program implementasi teknologi nirsentuh pembayaran jalan tol dengan penerapan multi-lane free flow (MLFF). Kebijakan itu didukung lembaga pengelola yang berperan sebagai toll service provider (TSP) atau electronic toll collection (ETC).
“Kemudian perluasan elektronifikasi, termasuk integrasi, moda transportasi darat, penyeberangan, dan laut,” imbuhnya.
Sebelumnya sudah program wajib bayar dengan uang elektronik atau cashless untuk pembelian BBM di SPBU se-Pontianak belum sepenuhnya berhasil. Pembayaran via uang tunai saat ini kembali mendominasi transaksi di SPBU.
Wali Kota Edi Rusdi Kamtono mengatakan terdapat berbagai kendala untuk pelaksanaan program ini. Selain kebiasaan warga, sarana dan prasarana uang elektronik juga masih belum sempurna. Sehingga program pembayaran nontunai ini terhambat.
“Contohnya mengenai soal mesin EDC yang belum terintegrasi untuk semua bank. Selain itu dari pihak pemilik SPBU juga merasa pada sistem arus transaksi belum memuaskan. Misalnya pembayaran uang eletronik itu tidak langsung ke rekening pemilik, tetapi mengendap dulu di rekening bank pemilik EDC. Proses transfer uang dari bank ke rekening pemilik SPBU itu yang dirasakan masih memakan waktu,” jelasnya.
Kendati demikian, program ini tidak akan berhenti sampai di sini. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Pertamina, pemilik SPBU dan bank-bank vendor untuk terus memperbaiki sistem. Sosialisasi juga akan dijalankan.
Laporan : Nova Sari
Editor : Andriadi Perdana Putra
