eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Selasa (21/5) pagi, massa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Pontianak menggelar demonstrasi. Membawa keranda dan melaksanakan Salat Gaib berjemaah, massa menuntut pengungkapan indikasi kecurangan Pemilu 2019. Termasuk, penyebab kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Pukul 08.30 WIB-10.00 WIB, puluhan massa berkumpul di depan Kantor KPU Kalbar, Jalan Subarkah, Kecamatan Pontianak Selatan. Muhammad Iqbaal, Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI Daerah Pontianak mengatakan, aksinya ini adalah untuk mendesak KPU dan DPR mendorong pemerintah segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen bersama masyarakat sipil melibatkan berbagai pihak. “Yakni untuk menelusuri penyebab dari kematian ratusan petugas KPPS,” ujar lelaki yang akrab disapa Iqbal.
Dikatankanya, pemilu yang harusnya menjadi pesta demokrasi berubah menjadi bencana yang meregang dan menghilangkan nyawa. Jumlah yang tercatat di Kementrian Kesehatan per 16 Mei 2019 sebanyak 527 orang meninggal dunia, dan 11.239 menderita sakit.
Mereka meminta agar pemerintah bersama DPR dan penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu dan DKPP mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak secara terbuka dan independen. “KAMMI mengajak kedua belah kubu peserta pemilu berhenti memanfaatkan isu kemanusian untuk kepentingan politik praktis dan elektoral semata,” tutur Iqbal.
Di aksi damai yang bertajuk “Kepung KPU”, ini bukan sekadar aksi unjuk rasa biasa. Mereka geram dengan sikap para elit yang bungkam dengan aksi kemanusiaan yang terjadi di Indonesia.
Para mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus yang ada di Pontianak itu juga melaksanakan Salat Gaib berjemaah untuk korban kemanusiaan, yakni ratusan petugas KPPS se-Indonesia. “Aksi ini kami simbolkan dengan kain kuning dan keranda mayat, sebagai bentuk kepiluan kami atas kejadian di negeri ini akibat Pemilu 2019,” ucap Iqbal.
Iqbal mewakili KAMMI selaku organisasi kemasyarakatan menuturkan, dalam pemilu kali ini mereka tidak memihak satupun pasangan calon (Paslon). Mereka bahkan mengapresiasi hasil dari kerja keras KPU yang telah menyatakan kemenangan dari salah satu paslon Presiden.
Namun, jika kedepanya terbukti ada kesalahan dan kecurangan yang terbukti, maka KAMMI akan ambil tindakan untuk terus menyuarakan keadilan. “Kita tidak akan tinggal diam KAMMI terus bergerak untuk menuntaskan masalah itu,” tutupnya dihadapan Ketua KPU kalbar, Ramdan.
Refleksi Historis Kebangsaan
Sementara itu, Rival Aqma Rianda, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Pontianak mengajak seluruh elemen anak bangsa dan masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Barat untuk melakukan refleksi historis kebangsaan dalam momentum kebangkitan nasional yang jatuh pada setiap tanggal 20 Mei.
Rival Aqma Rianda mengatakan, momentum kebangkitan nasional kali ini perlu disadari bersama, sebagai momentum dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional. “Di tengah-tengah situasi keberlangsungan pesta demokrasi Indonesia yang kian mengarah pada upaya pemecah belahan bangsa dengan berbagai dinamika politik, diperparah oleh sebagian elite politik yang kian hari melakukan propaganda-agitasi politik yang tidak sama sekali mencerminkan semangat persatuan nasional,” ujar Rival Aqma Rianda, Selasa (21/5).
Untuk itu, lanjutnya, GMNI mengajak seluruh elemen bangsa, agar terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah isu people power, khususnya di Kalbar yang mengarah pada jalannya stabilitas politik dan keamanan bangsa.
Di samping itu, TNI-Polri sudah menjadi tugas utama dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan proses jalannya demokrasi. “Dimana dalam situasi politik kali ini, kita perlu menjaga persatuan sebagai satu warisan bangsa yang wajib terus diilhami dan imani, sehingga dengan adanya persatuan ini kita mampu terus bergotong royong untuk sama-sama membangun bangsa Indonesia, agar lebih baik dan mengarahkan kapal besar Indonesia raya pada kejayaan nya,” ungkapnya.
Mengenai isu people power yang terus tersebar melalui propaganda politik, menurut Rival Aqma Rianda, perlu kiranya sebagai anak bangsa tidak terpolarisasi oleh kondisi politik pasca Pilpres 2019, dan mengajak kepada seluruh elemen anak bangsa, agar menerima keputusan KPU sebagai lembaga yang dipercayai untuk melaksanakan proses demokrasi di negara ini. “Dan untuk itu, kami DPC GMNI Pontianak dengan tegas menolak people power gerakan yang di bangun atas muatan politik apalagi dapat memecah belah ke Indonesiaan kita. Jelas-jelas merupakan upaya politik devide et impera (politik pecah belah) oleh elite politik kepada kita sesama anak bangsa,” pungkasnya.
Laporan: Suci Nurdini Setiowati, Rizka Nanda
Editor: Yuni Kurniyanto
