eQuator.co.id – SUKADANA. Rencana aksi people power belakangan jadi bahasan hangat pasca Pemilu Serentak yang dilaksanakan 17 April lalu. Terkait kabar aksi ini, salah satu pemuka Kayong Utara, Habib Hasan Al Haddad menegaskan, agar menolak dan tak ikut dalam aksi yang syarat kepentingan politik tertentu.
Rencana aksi people power bukanlah mustahil. Terlebih, melihat realita nasional belakangan ini banyaknya aksi masyarakat Indonesia diduga buntut ketidak puasan terhadap hasil kerja pihak penyelenggara pemilu. Karena itu, Habib Hasan Al Haddad yang juga Pengasuh Pengajian Saiful Qobli Desa Harapan Mulia, Kecamatan Sukadana menilai ajakan rencana aksi poeple power dirasakan sangat meresahkan masyarakat.
“Ajakan tersebut banyak diserukan dan disebarkan melalui media sosial. Menjelang diumumkanya hasil rakapitulasi penghitungan hasil suara oleh KPU RI pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang,” terang Habib Hasan di Sukadana, Kamis (16/5). Ulama yang sering diundang menyampaikan tausiyah diberbagai kesempatan ini yakin sejumlah tokoh agama dan masyarakat di Kabupaten Kayong utara, secara tegas menolak aksi people power. Terlebih, menurutnya aksi tersebut merupakan tindakan kurang tepat dan sebaiknya menyerahkan semua hasil tahapan pemilu kepada pihak penyelenggara pemilu.
Ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kayong Utara untuk saling menjaga ketertiban dan kenyamanan terutama dalam bulan suci Ramadhan 1440 H. “Mari kita serahkan sepenuhnya dan percaya kepada pihak penyelenggara pemilu. Masalah adanya terjadi pelanggaran ataupun penyimpangan didalam proses pemilu diserahkan kepada pihak pengawas (Bawaslu) dan pihak keamanan dalam hal ini Polri yang dibackup TNI,” sarannya.
Habib Hasan Al Hadad yang pimpinan pengajian Saiful Qobli Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara selalu mengajarakan kepada murid -murid pengajian untuk bertindak sesuai dengan aturan dan tuntunan Alquran. Dimana seperti yang diketahui bahwa people power ini merupakan wacana yang ditujukan sebagai kepentingan politik tertentu serta dapat menimbulkan perpecahan antar bangsa.
Menurutnya, people power ini berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu, ia pesan setiap ulama baik pengasuh pondok pesantren untuk tidak terpancing terhadap ajakan yang bisa mengancam keutuhan NKRI yang sudah kokoh berlandaskan pancasil dan UUD 1945.
Untuk diketahui, selama berlangsungnya proses pemilu tahapan demi tahapan yang dimulai dari tahapan prndaftaran calon presiden dan wakil presiden demikian juga calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat masa priode tahun 2019-2024. Pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini KPUD dan Bawaslu Kabupaten Kayong Utara juga selalu berkordinasi dengan pihak keamanan Polres Kayong utara dibawah Pimpinan AKBP. Asep I.Rosadi .M.P.A beserta jajarannya.
Dalam menjalanankan peranan tugas dan tanggung jawabnya, sudah terlaksana dengan baik, benar, jujur, adil, demokratis terbuka transparan dan netralitas dari pihak keamanan tidak diragukan lagi. Terbukuti sampai saat ini wilayah hukum Polres Kayong Utara masih tetap aman, damai dan sejuk dalam memberikan pengamanan didalam setiap tahapan demi tahapan proses kegiatan pemilu tahun 2019. (lud)
