eQuator.co.id – Makassar-RK. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuat terobosan. Sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tahun ini mereka menargetkan membangun 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Agenda besar yang sudah dimulai sejak 2017 itu, kini memiliki anggaran yang wah, yaitu Rp1 triliun.
“Setiap lembaga atau komunitas yang melakukan perjanjian kerja sama mendapatkan dana sebesar Rp1 miliar,” ujar Kepala Biro Humas Kemnaker, R Soes Hindharno saat diskusi dengan awak media di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/4).
Dia menyebutkan, jenis bantuan yang diberikan meliputi pembangunan satu unit gedung workshop, peralatan pelatihan sebanyak satu paket, operasional kelembagaan, program pelatihan BLK Komunitas sebanyak dua paket dan program pelatihan bagi instruktur dan pengelola BLK Komunitas.
Sebelumnya, pada 2017 telah dibangun 50 BLK Komunitas dengan target 5 ribu orang. 2018 dibangun 75 BLK Komunitas dengan target 7.500 orang.
BLK Komunitas ini berbeda dengan BLK yang dikelola oleh pemerintah. BLK Komunitas dikelola secara mandiri oleh komunitas, misalnya pesantren, yang suntikan dananya dari pemerintah.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Khairul Anwar menyebutkan, prioritas pembangunan yang sebelumnya fokus pada infrastruktur dan peningkatan investasi dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara diharapkan membuka kesempatan kerja dan berdampak kepada penurunan angka kemiskinan.
“Memasuki tahun pengembangan SDM ini, fokus pembangunan pemerintah beralih kepada penanganan masalah-masalah SDM, seperti meningkatkan kuantitas, kualitas dan penyebaran pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi,” ujarnya.
Menurut World Economic Forum (WEF) Indonesia berada pada peringkat ke-45 dari 140 negara dalam indeks daya saing global atau Global Competetitiveness Index 2018. Posisi Indonesia meningkat 2 (dua) peringkat dibandingkan index sebelumnya yang berada di peringkat ke-47.
Khairul menyebutkan, posisi Indonesia harus bisa lebih ditingkatkan dengan berbagai upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi. “Saya yakin SDM kita tidak kalah bila dibandingkan dengan negara lain, maka kita harus bersemangat meningkatkan potensi diri,” tuturnya.
Pemerintah, kata Khairul, akan terus berupaya membuat program dan terobosan untuk peningkatan daya saing manusia Indonesia, melalui strategi triple skilling, yakni skilling, upskilling dan reskilling.
Bagi tenaga kerja yang belum punya keterampilan dapat mengikuti program skilling agar punya keahlian di bidang tertentu. Sementara itu, bagi tenaga kerja yang telah memiliki skill dan membutuhkan peningkatan akan masuk program upskilling.
“Sedangkan yang ingin beralih skill dapat masuk ke program reskilling. Tiga hal tersebut kita majukan untuk memastikan agar daya saing tenaga kerja lebih baik dan sesuai dengan perubahan di pasar kerja,” terangnya. (Jawapos/JPG)
