eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Seluruh kepala daerah di Provinsi Kalbar diminta transparan dan akuntable dalam penyelenggaraan pemerintah.
Imbauan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan ketika menghadiri acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat dengan Bank Kalbar dan Badan Pertanahan Provinsi Kalbar Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan dan Penertiban Aset Daerah di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (25/4).
Kegiatan tersebut turut diikuti oleh para bupati dan wali kota di 14 kabupaten/kota yang ada di Kalbar. Basari mengatakan, kehadirannya di kegiatan tersebut untuk memberi arahan, membantu Gubernur dan para Bupati serta Wali Kota dalam mengelola aset secara benar.
Selain itu, Basaria mengatakan, manejemen pengelolaan aset daerah harus benar-benar dilakukan dengan baik. Supaya pontensi pemasukan pendapatan daerah bisa dikelola dengan transparan.
Menurutnya, Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK siap melakukan pendampingan terkait pengelolaan aset-aset daerah tersebut.
Ia menambahkan, untuk pajak pemerintah daerah, serta para pengusaha atau wajib pajak siapapun, akan dibuatkan program oleh KPK, agar bisa transparan dalam pengelolaannya. “Supaya masyarakat bisa melihat tata kelola keuangan dan aset pemerintah secara terbuka dan akuntabel,”pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan, aset daerah milik pemerintah sebagian besar diberikan dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL). “Cuma tarifnya terlalu rendah. Saya kemarin katakan, untuk aset provinsi ini, kalau kita samakan dengan harga aset daerah Kota Pontianak. Yang sudah dinaikan berapa persen kenaikkannya, hampir 88 kali dari provinsi. Nah, ini perlu kita pendampingan dari KPK, agar kelolanya lebih baik,” katanya.
Pria yang karib disapa Midji itu menegaskan, sebagai Gubernur, ia berkeinginan kas daerah bisa di akses oleh seluruh masyarakat Kalbar. Supaya semua transparan. “Saya dari awal menjabat. Saya ingin masyarakat bisa tahu berapa sih uang yang ada di kas daerah yang dikelola dan mereka mengakses itu boleh serta harus tahu,”ucapnya. “Kalo bisa setiap menit, setiap detik. Masyarakat bisa mengakses. kemudian semua unit pelayanan itu sudah online dan terintegrasi. Nah, ini akan kita bangun. Saya yakin tahun ini akan selesai,” imbuhnya.
Laporan: Abdul Halikurrahman
Editor: Yuni Kurniyanto
