eQuator.co.id – Jakarta-RK. Hari ini adalah dua tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Meski masih adanya kritik dan saran yang dilayangkan publik, tetap direspons positif oleh pemerintah.
Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di dua tahun ini, pemerintah telah melakukan pembenahan di bidang peraturan perundang-undangan. Terutama hal yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya 13 paket kebijakan dalam dua tahun terakhir.
Dia mengatakan saat ini munculnya kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat terhadap pemerintah. Ini terlihat dari dukungan warga terhadap pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty) tahap pertama pada 31 September lalu.
“Sampai dengan program yang pertama, sudah terkumpul dana repatriasi kurang lebih Rp97 triliun. Sementara dana keseluruhan baik deklarasi, repatriasi dan sebagainya, hampir Rp3.600 triliun. Itu menunjukkan bahwa pemerintahan ini mendapatkan kepercayaan publik yang luar biasa,” kata Pramono di kantornya.
Prestasi tersebut, menurutnya, bisa dicapai karena presiden memimpin secara langsung sosialisasi terhadap program tax amnesty.
Sementara Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani berjalan dengan baik, dan seluruh karyawan serta petugas pajak bekerja all out. Itu juga didukung trust atau kepercayaan dari publik yang sangat luar bisa.
Mengacu pada hasil survei yang dilakukan Center for Strategic and Internatinal Studies (CSIS) yang dirilis pada 13 September 2016 lalu, Pramono menganggap kinerja pemerintah sudah berjalan dengan benar. Dari survey itu menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi – JK mencapai 66,5 persen, atau meningkat dibanding Oktober 2015 sebesar 50,6 persen.
Pramono menyatakan, di pemerintahan Jokowi-JK sudah fokus pada bidang ekonomi. Termasuk juga fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur. Terlebih Indonesia terdiri dari 17 ribu pulau dengan penyebaran luas. Sehingga konektivitas menjadi hal yang penting.
“Dibangunlah bandara-bandara, pelabuhan-pelabuhan, kemudian juga jalan trans, baik itu ada di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, kemudian juga di Sumatera. Semuanya itu untuk mendekatkan, supaya tidak terjadi perbedaan antara Jawa dan luar Jawa,” tegasnya.
Salah satu yang dibanggakannya adalah pembangunan infrastruktur di Papua. Pembangunan itu membuahkan hasil dan berdampak pada penurunan harga BBM yang sangat drastis.
“Dan juga tol laut, Alhamdulillah juga bisa mulai menekan biaya logistik di laut, walaupun harga itu belum turun seperti yang diharapkan. Tetapi sudah mulai turun sekitar 20 persen,” tambahnya. (jpnn)
